Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Semarak.co – Hal ini disampaikan Menteri Rini saat menerima audiensi Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor Kementerian PANRB, Kamis, (06/03/2025).
“Kami mendukung penguatan BSSN dalam menjaga ruang siber Indonesia. Penguatan juga perlu menganalisis kebutuhan penguatan fungsi dari BSSN sesuai perkembangan dan arahan presiden,” ungkapnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis malam (6/3/2025).
Penguatan kelembagaan BSSN dilakukan dalam rangka mentransformasi BSSN dalam penyelenggaraan fungsi siber dan sandi. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo terkait tata kelola pemerintah, yang mana harus dapat menciptakan pemerintahan berbasis digitalisasi.
Penguatan ini berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai upaya penguatan ruang siber untuk mendukung transformasi digital pemerintah pada layanan pemerintah dan ranah publik.
“Sehingga terdapat sinkronisasi kebijakan pemerintah digital dan regulasi keamanan siber untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan standar,” jelas Rini.
Rini menyampaikan bahwa BSSN juga terus mendukung pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai landasan dari program transformasi digital pemerintah. BSSN memiliki peran dalam menyinkronkan kebijakan digital pemerintah serta mengawal revisi Perpres SPBE untuk memastikan keamanan dalam transformasi digital.
Selain itu, Rini juga mendukung langkah BSSN untuk memperkuat SDM aparatur di instansi pemerintah dalam bidang siber dan sandi.
Lulusan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dapat ditempatkan di berbagai instansi pemerintah karena merupakan jabatan umum yakni jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika.
Lulusan Poltek SSN merupakan SDM unggul di bidang siber dan sandi yang siap untuk ditempatkan di berbagai instansi pemerintah.
“Mereka dapat menjadi penguatan manajemen talenta digital untuk mendukung transformasi digital pemerintah. Kementerian PANRB dapat mendorong kepada instansi pemerintah untuk dapat mengusulkan penggunaan lulusan Poltek SSN untuk memperkuat dalam bidang siber dan sandi,” lanjutnya.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan, penguatan kelembagaan BSSN sejalan dengan arahan Presiden. Hal ini terkait dengan pengamanan ruang siber.
“Presiden memberikan arahan kepada BSSN bahwa siber bukan hanya defense, tetapi juga offense dan harus ada regulasi terkait hal tersebut. Pemerintah perlu bertindak lebih aktif agar tidak ada celah serangan siber,” jelas Nugroho.
Terkait lulusan Poltek SSN yang dapat disebar ke berbagai instansi pemerintah, Nugroho pun mengatakan bahwa BSSN siap menyediakan SDMnya.
“Kami siap mendukung sebanyak-banyaknya instansi pemerintah untuk memiliki SDM dengan kapabilitas persandian dan siber,” tutupnya. (hms/smr)
