Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan apresiasi dari PT Pertamina (Persero) atas dukungan terhadap perizinan yang didapatkan Pertamina Group pada 2024.
semarak.co-Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa penerbitan perizinan dalam hal ini Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah untuk mendukung Pertamina menyukseskan ketahanan dan swasembada energi.
“Terima kasih sekali kepada Teman-teman Pertamina yang memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas pelayanan perizinan yang diberikan kepada Pertamina Group,” ucap Menteri Nusron saat menghadiri Closing Meeting dan Koordinasi Kementerian terkait Perizinan PERTAMINA Group 2024 di Hotel Intercontinental Jimbaran, Bali, Jumat (13/12/2024).
“Kita tahu bahwa salah satu Asta Cita yang terpenting Pak Prabowo adalah ingin menciptakan swasembada pangan dan swasembada energi, baik itu energi yang tidak terbarukan maupun yang terbarukan,” demikian Menteri Nusron menambahkan.
Ke depan, harap Menteri Nusron, berkomitmen untuk semakin mempercepat penerbitan KKPR. Ia tidak ingin salah satu dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terganggu akibat lambatnya perizinan, terlebih di bidang tata ruang yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN.
“Kita tidak boleh bergantung terus dengan energi-energi yang datang dari impor. Karena itu, kita harus permudah semua urusan-urusan apalagi menyangkut urusan perizinan yang kadang kelihatan sepele, namun substansi harus kita prioritaskan dan kita percepat,” tegasnya.
Paradigma lama yang mengatakan kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat harus kita ubah, menjadi kalau bisa cepat kenapa harus dilambat-lambatkan. Karena itu, saya committed membantu semua urusan, problem pertanahan dan problem perizinan yang ada di BUMN.
Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga memohon dukungan kepada para pemangku kepentingan. Ke depan tantangan Pertamina akan semakin tinggi, terutama guna menjalankan transisi energi menuju produksi rendah karbon guna mewujudkan net zero emission.
“Kami berharap kerja sama dan dukungan yang baik dapat terus terjalin sebagai wujud upaya bersama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam menjaga pasokan energi nasional melalui peningkatan keandalan dan integritas peralatan juga instalasi di Pertamina Group,” ujar Simon dirilis humas Kementerian ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Sabtu (14/12/2024).
Apresiasi yang diberikan Pertamina kepada Kementerian ATR/BPN merupakan penghargaan atas terbitnya KKPR di dua wilayah kinerja Subholding Pertamina, yaitu Buffer Zone Refinery Unit I Dumai-Sei Pakning PT Kilang Pertamina Internasional dan Buffer Zone Refinery Unit V Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional.
Penghargaan tersebut diterima Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan. Ikut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati.
Di bagian lain dirilis humas ATR/BPN lainnya dari rangkaian kunjungan kerja di Bali, Menteri Nusron meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali bersiap menjawab tantangan birokrasi modern.
Tantangan itu, menurut Menteri Nusron, dapat diatasi melalui transformasi layanan pertanahan dengan simplifikasi business process yang mengutamakan keakuratan, yang prudent, akuntabel, mempertimbangkan risk management dan transparan, serta penguatan infrastruktur teknologi.
“Masyarakat kita hari ini cerdas dan kritis. Karena itu, wajah kantor kita harus berubah atau bertransformasi. Kita harus ubah business process pelayanan kita supaya lebih simple, lebih cepat, tetapi tetap mengutamakan akurat, baik data yuridis maupun fisik dan historis,” kata Menteri Nusron saat memberikan pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Bali, Jumat (13/12/2024).
Terkait dengan penguatan infrastruktur teknologi, Provinsi Bali merupakan wilayah pertama yang resmi menerapkan layanan pertanahan secara elektronik di seluruh kabupaten/kota sejak Mei lalu. Dengan demikian, Kantor Pertanahan yang berada di sembilan kabupaten/kota di Bali semakin memudahkan masyarakat dan mengefisienkan keberlangsungan pelayanan terhadap masyarakat.
Meski cepat, Menteri Nusron juga menekankan bahwa kehati-hatian menjadi prioritas, terutama untuk memastikan tanah yang akan didaftarkan tidak mengalami sengketa dikemudian hari. Ia juga menegaskan agar setiap produk yang dihasilkan harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Kedua, prudent, harus hati-hati apakah tanah yang mau kita sertipikatkan ini tumpang tindih atau tidak. Ketiga, harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan karena apa yang kita hasilkan adalah produk hukum,” tambahnya.
Manajemen risiko menurut Menteri Nusron juga harus dijadikan sebagai landasan utama. Pelayanan pertanahan harus berbasis pada manajemen risiko dengan mempertimbangkan potensi konflik dan tumpang tindih di masa depan.
“Ke empat, harus berbasis risk management, Bapak/Ibu harus berpikiran ke depan, risiko konflik, risiko tumpang tindih ada atau tidak,” ujar Menteri Nusron dirilis humas usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Sabtu (14/12/2024).
Kelima, transparan, bisa dikontrol oleh masyarakat. Kita harus menjadi birokrasi yang modern,” imbau Menteri Nusron kepada jajarannya di Kanwil BPN Provinsi Bali. Dengan transformasi yang dilakukan, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menjadikan pelayanan pertanahan lebih adaptif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Transformasi ini juga diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan dan tata ruang. Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati;
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis; dan Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra beserta seluruh Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali. (ls/pha/smr)
