Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di gedung parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat pertama kali ini diawali dengan perkenalan baik dari anggota Komisi XIII maupun dari Kementerian HAM.
semarak.co-Seusai perkenalan, Natalius Pigai langsung menceritakan perjalanan hidupnya. Mulai dari menjadi tukang parkir di lingkungan semasa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), lalu menjadi aktivis, Staf khusus Kemenakertrans, hingga Komisioner Komnas.
“Dan sekarang menjabat Menteri HAM di kabinet Merah Putih dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya bangga hari ini, karena saya diserang. Karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang,” ujar Menteri HAM Pigai seperti dilansir kompas.tv – 31 Oktober 2024, 17:43 WIB.
Selanjutnya Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, pihaknya tak memiliki program 100 hari di Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan yang didorong Kementerian HAM saat ini adalah program menghadapi situasi yang darurat.
“Saya bangga dengan staf saya, mungkin kementerian kami termasuk yang paling siap Pak. Hari ini kami sudah mendapatkan peraturan presiden tentang Kementerian, mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan Permen tentang HAM,” kata Pigai dilansir detik.com, Kamis, 31 Okt 2024 12:22 WIB.
Pigai mengatakan tak punya program 100 hari di kabinet Merah Putih. Ia menyebutkan yang terpenting adalah membangun rakyat dalam lima tahun ke depan. “Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik di kementerian baru, kami laksanakan secepatnya,” imbuhnya.
“Orang bertanya apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” demikian Pigai menambahkan.
Program 100 hari hanya sebutan. Ia justru khawatir setelah program itu selesai jajaran di Kementerian HAM justru tak lagi bekerja. “Bapak/Ibu sekalian, ini saya sampaikan kami tidak punya program 100 hari,” beber Pigai yang dikenal ramah.
Dilanjutkan Pigai, “Andaikan kalau saya mengatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai tujuh hari, Pak. Nanti kalau 100 hari setelah itu 101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja.”
Oleh karena itu, lanjut dia, dirinya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency, dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya. Kemudian, Pigai juga menjawab soal usulan anggaran Rp20 Triliun di Kementeriannya yang menimbulkan kontroversi.
Menteri HAM Pigai justru mengaku bangga kalau ada pihak yang menyerangnya menanggapi usulan anggaran Rp20 Triliun itu. “Saya bangga hari ini, karena saya diserang karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang,” ujarnya.
Dimana mengangkat hak asasi manusia diabaikan, di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan utama kebijakan di Republik ini. Jadi, kata dia, hal itulah yang membuatnya mengeluarkan sebuah pernyataan yang menggemparkan.
“Mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa adalah kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara,” jelasnya.
Untuk mencapai Rp20 Triliun, Pigai mengaku mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu dia sebut. Baru 1 program saja sudah Rp8,3 Triliun. “Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” kata suarasurabaya.net/ Kamis, 31 Oktober 2024| 12:58 WIB.
Sebelumnya, Menteri HAM Pigai meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 Triliun. Dia menilai anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp 64 Miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo di bidang HAM.
“Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp64 miliar jadi Rp20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden Prabowo. Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Saya negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” kata Pigai di kantornya, Jakarta, Selasa, (22/10/2024). (net/kpc/ssbn/smr)
