Pornografi merupakan penyakit sosial yang menjadi momok dalam pembangunan manusia Indonesia. Bahaya pornografi bisa menjadi pintu berbagai kejahatan dan masalah yang dapat mempengaruhi kualitas SDM.
semarak.co-Seperti pelecehan dan kekerasan seksual, KDRT, perceraian, perzinaan, serta masalah keluarga, sosial dan ekonomi lainnya. Selain itu, pornografi juga dapat menyebabkan desakralisasi seks, perkawinan anak dan hingga putus sekolah.
Fenomena ini berkaitan erat dengan timbulnya isu kemiskinan baru dan stunting. Karena itu, sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi masa depan bangsa Indonesia dari pornografi, maka pemerintah memperkuat regulasi dalam pencegahan dan penanganan pornografi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, saat ini pemerintah sudah memiliki regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas pencegahan dan Penanganan Pornografi.
Perpres yang sudah ada harus diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini dikarenakan kasus pornografi saat ini semakin berkembang pesat mengikuti arus teknologi yang semakin canggih.
“Perpres tersebut sudah tidak kompatibel dengan perkembangan isu pornografi yang sedang kita hadapi,” ujar Menko PMK Muhadjir saat memimpin Rapat Pleno/Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi, di Ruang Rapat Lantai 14 Kantor Kemenko PMK, Rabu (21/8/2024).
Misalnya, terang Menko PMK Muhadjir, antara pencegahan dan penindakan sudah harus dilaksanakan secara seimbang tidak lagi cukup dengan pencegahan Kemenko PMK akan menjadi koordinator penyusunan revisi Perpres No. 25 Tahun 2012.
Nantinya akan dibentuk tim kecil yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga terkait untuk merumuskan dan menelaah kembali struktur kelembagaan dan substansi penguatan perpres yang sudah ada supaya lebih komprehensif untuk menangani hulu hingga hilir masalah pornografi termasuk rehabilitasi korban, penegakan hukum, kerjasama internasional.
Revisi Perpres ini akan dilengkapi dengan rencana aksi yang lebih rinci, penguatan regulasi di daerah serta gerakan nasional pencegahan dan penanganan pornografi. “Saya kira ini dalam rangka kita brainstorming mengumpulkan, mengidentifikasi masalah yang kita butuhkan untuk menyempurnakan Perpres No 25 tahun 2012,” ungkap Menko PMK M
Berdasakan data dari Penegakan Hukum Pornografi Tahun 2024 Bareskrim Polri, terdapat 1.433 jumlah kasus pencabulan terhadap anak, sebanyak 271 jumlah kasus pornografi online, sebanyak 2.896 jumlah kasus persetebuhan terhadap anak, dan sebanyak 32 jumlah kasus pornografi online terhadap anak.
Upaya pemerintah dalam memberantas pornografi sejauh ini sudah dilakukan. Kemenkominfo sudah bekerja keras dengan Polri, BSSN, Kementerian PPPA dalam penanganan konten pornografi. Dalam 5 tahun terakhir ada sekitar 2,7 juta konten negatif yang sudah ditakedown dan diblokir.
“Mudah-mudahan tujuan yang baik ini mendapatkan ridho untuk membangun SDM Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berbudi pekerti mulia itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” jelas Menko PMK Muhadjir dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media PMK, Kamis (22/8/2024).
Hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Wakil Kepala BSSN Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Perwakilan Kemenko Polhukam, Kemenparekraf, Kemenpora.
Selanjutnya adalah Kemensos, Kemenperin, Kementerian PANRB, Kementerian PPPA, Kemendag, Kemenkeu, Kemendikbudristek, Polri, Kejaksaan Agung, Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkominfo.
Di bagian lain dirilis humas hari ini, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito melepas relawan aksi bersih Gunung Prau dan kawasan wisata Dieng, di Kantor Kemenko PMK, Selasa (27/8/2024).
Sebanyak 150 orang relawan yang merupakan pegiat dari komunitas pecinta alam diberangkatkan dari Kantor Kemenko PMK untuk mengikuti kegiatan bertajuk Aksi Nyata Revolusi Mental Bersih Gunung Prau yang akan dilaksanakan 28-29 Agustus 2024.
Selain itu, nantinya juga ada sekitar 100 peserta relawan yang bergabung dari daerah setempat untuk mengikuti kegiatan. Warsito mengatakan, upaya Aksi Bersih Gunung sangat perlu perlibatan anak muda karena efektif untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan.
“Saya mengapresiasi pemuda-pemuda yang peduli, yang dapat diandalkan, yang langsung melakukan aksi nyata, serta pemuda yang bersedia memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara khususnya dalam kelestarian lingkungan,” ujar Warsito dalam sambutan.
Kegiatan Aksi Nyata Revolusi Mental Bersih Gunung Prau merupakan wujud implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu Gerakan Indonesia Bersih. Dia menyampaikan, kegiatan Aksi Nyata Bersih Gunung ini sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai utama Revolusi Mental, yaitu Etos Kerja, Gotong Royong, dan Integritas.
“Dengan banyaknya anak muda yang terlibat dari berbagai komunitas, maka akan menggerakan masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik, dari pola pikir hingga tindakan sehari-hari,” ujar Warsito dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media PMK, Selasa malam (27/8/2024).
Adapun jadwal pembersihan dimulai pada Rabu-Kamis, 28-29 Agustus 2024. Lokasi pendakian dan pembersihan Gunung Prau dibagi menjadi 8 (delapan) titik yakni : Pos I (2098 mdpl); Pos II (2204 mpdl); Pos III (2480 mdpl); Pelawangan (2546 mdpl).
Terus Sunrise Camp (2546 mdpl); Cemoro Tunggal; Kawasan Wisata Alam Kawah Sikidang; dan Kawasan Wisata Komplek Candi Arjuna. Tim bersih dibagi menjadi 2 (dua) tim, terdiri dari TIm Gerakan Bersih Gunung Prau dan Tim Gerakan Bersih Wisata Alam Dieng.
Kegiatan Aksi Bersih Gunung melibatkan unsur pentahelix, yakni pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat yang diwakili komunitas pencinta gunung, akademisi, dan media. Tercatat selain Kemenko PMK yang terlibat adalah Kemenko Marvest, KLHK, Pemprov Jawa Tengah.
Pemkab Banjarnegara dan Wonosobo, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), Trashbag Community, UNJ, Mapala UI, Media, BRI dan Arei Outdoor Gear. “Kolaborasi seperti ini harus terus dijaga dan dikembangkan, karena Pemerintah tidak bisa melakukan semuanya sendiri,” ungkap Warsito.
Kegiatan Aksi Nyata Bersih Gunung di Gunung Prau ini merupakan kali ke dua setelah aksi bersih Gunung Pangrango yang dilakukan pada tahun lalu. Pada Aksi sebelumnya, sekitar 483 kg sampah berhasil diangkut turun dari Gunung Pangrango.
Deputi Warsito berharap, Aksi Bersih Gunung Prau dapat mewujudkan Gunung Prau yang bersih dan lestari, sekaligus membangun kesadaran masyarakat, para pendaki, wisatawan, dan masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. “Mari terus menyuarakan Gerakan Indonesia Bersih, semoga aksi nyata ini dapat menginspirasi dan berlanjut seterusnya,” ucapnya. (smr)
