Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Prof Muhammad Rizal Martua Damanik menegaskan, program prioritas pembangunan di daerah pada era desentralisasi, dukungan, dan komitmen pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mutlak diperlukan.
“Pasalnya, lonjakan jumlah penduduk merupakan masalah serius yang dihadapi negara saat ini hingga ke depannya. Karena itu, kunci keberhasilan program KKBKP itu adalah integrasi dan sinergis dengan seluruh program pemerintah. Pentingnya integrasi dan sinergis ini sudah kami sampaikan pada Rakorda Program KKBPK Provinsi Bangka Belitung tanggal 13 Maret kemarin,” ungkap Prof Rizal, saat memberi sambutan acara Rakorda BKKBN, di Jakarta, Senin (16/3).
BKKBN, lanjut Prof Rizal, akan terus berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk itu, Rakorda tersebut diharapkan dapat menjadi forum untuk mulai mengidentifikasikan sinergisitas kegiatan dari OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang diperlukan dan target yang mampu dilakukan sesuai dengan kapasitas APBD.
“Selain itu, terkait indikator keberhasilan program serta peran pemerintah daerah dan substansi lainnya yang perlu dimasukkan dalam RKPD 2019. Jadi, mari kita perkuat sinergisitas lintas sektor serta dengan segenap pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksanaan program KKBPK,” pintanya.
Koordinasi yang sinergis antara Provinsi dengan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam meningkatkan Program KKBPK adalah suatu keharusan. Kampung KB sebagai fokus pembangunan keluarga, perlu bersinergi dengan Kegiatan dan Program Kementerian dan sektor lainnya. Dimana saat ini, Pemerintah sedang menyusun Rancangan RKP 2019.
“Integrasi dan sinergis ini harus dimaksimalkan untuk penguatan kerjasama dan kemitraan program KKBPK dengan mensinergikan berbagai kegiatan Kementerian/Lembaga terkait ke dalam lokus Kampung KB,” ungkapnya.
Kemudian, Prof Rizal pun menekanan mulai saat ini BKKBN harus lebih fokus pada upaya menurunkan angka kelahiran. Hal ini penting dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga berkualitas guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia, terlebih di Provinsi Bangka Belitung.
“Upaya dimaksud dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Peningkatan ketahanan keluarga, termasuk ketahanan remaja dan pengendalian penduduk,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas remaja melalui pelembagaan dan pembudayaan Program Generasi Berencana (Genre). Ini dapat dilakukan juga melalui peningkatan peran serta sekolah atau kampus tempat dimana remaja beraktifitas serta dukungan keluarga dan masyarakat.
“Pemanfaatan data kependudukan berbasis keluarga perlu di optimalkan sebagai data basis dalam penggarapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Untuk itu penyediaan dan pemanfaatan data keluarga, hasil-hasil survei dan penelitian perlu dioptimalkan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut proses pengalihan status PKB/PLKB maka perlu adanya percepatan penataan pengelolaan penyuluh KB. Ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas penyuluh KB dalam mengelola dan melaksanakan program KKBPK serta penguatan kerja lini lapangan.
“Harapan besar Presiden Jokowi ke depan keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi muda di masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera, kita harus mendukungnya,” pungkasnya. (lin)
