Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) menjadi solusi dalam membangun kemandirian ekonomi kampung-kampung di Papua. Pencapaian Program TEKAD, salah satu lokusnya Kabupaten Jayawijaya Papua ditampilkan dalam Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegununhan, Rabu-Jumat (17-19/2024).
semarak.co-Seluruh produk ketahanan pangan Desa hasil pelaksanaan Demonstrasi Plot (Demplot) Program TEKAD dipamerkan dalam sebuah etalase yang dikunjungi Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi Pejabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program TEKAD M Fachri beserta para Bupati se-Papua Pegunungan.
Mendes PDTT Halim mengpresiasi produk hasil program TEKAD melalui kegiatan Demplot. Demplot itu adalah wujud nyata keberhasilan ketahanan pangan desa di Papua Pegunungan yang berbasis kearifan dan potensi lokal.
Keberhasilan ini, terang Mendes PDTT Halim, diharapkan jadi model untuk pemanfaatan dana desa karena demplot TEKAD ini dilakukan oleh warga desa, didampingi oleh penyuluh teknis termasuk fasilitator sesuai dengan keragaman potensi pada masing-masing kampung.
“Kehadiran TEKAD sebagai bentuk kolaborasi dan stimulasi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan daerah tertinggal. Apapun kebijakan yang kita lakukan harus berbasis adat istiadat,” kata Profesor Kehormatan UNESA yang akrab disapa Gus Halim.
Diketahui, Program TEKAD dilaksanakan oleh Kemendes PDTT sejak tahun 2020 dan berlokasi di 9 provinsi, 25 kabupaten, yang terdiri dari 1.110 kampung. Enam provinsi di antaranya berada di Papua yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri dari 16 kabupaten.
Lokasi Program TEKAD di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya. Kabupaten Yahukimo meliputi tujuh distrik/kecamatan dan 35 kampung/desa, dengan didukung oleh 14 fasilitator distrik, dan 35 kader kampung.
Kabupaten Jayawijaya meliputi 11 distrik/kecamatan dan 52 kampung/desa, dengan didukung oleh 22 fasilitator distrik, dan 52 kader kampung. Salah satu Program TEKAD yang telah dilaksanakan di Jayawijaya dan Yahukimo tahun anggaran 2023 adalah Kegiatan Coaching Clinic.
Yaitu dengan melibatkan pendamping desa, dan kepala desa juga perwakilan lembaga ekonomi di 52 kampung di Jayawijaya dan 35 kampung di Yahukimo. Pada tahun 2023 Jayawijaya mendapatkan Bantuan Demplot pada 10 Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di 10 kampung, dengan total nilai bantuan sebesar Rp1 miliar. Rinciannya masing-masing KPB mendapat bantuan Rp100 juta.
Kegiatan demplot meliputi sektor perkebunan kopi, sektor pertanian umbi-umbian, sayur dan buah, sektor perikanan budidaya ikan air tawar, dan sektor peternakan babi dan madu. Berdasarkan hasil evaluasi, dari 10 kampung yang mendapat bantuan Demplot, 8 kampung di antaranya sudah berhasil menjalankan program sesuai harapan
Sedangkan 2 kampung lainnya yang meliputi sektor peternakan babi masih belum berjalan secara maksimal. Pada tahun 2024, bantuan Demplot program TEKAD telah dianggarkan sebesar Rp4,2 miliar untuk 42 KPB serta untuk pelatihan manajemen informasi sistem.
Salah satu tujuan dilaksanakannya Program TEKAD adalah untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa, di mana masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan. Namun dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.
“Selain itu juga diberikan pendampingan serta penguatan kapasitas aparatur kampung. Alokasi anggaran pemerintah kampung melalui dana desa diharapkan untuk ketahanan pangan,” papar Gus Halim dirilis humas Kemendes PDTT usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Jumat (17/7/2024).
Hal ini sebagaimana yang dimandatkan dalam prioritas penggunaan dana desa minimal sebesar 20% dapat menjadi solusi dalam melakukan scaling up dan replikasi kegiatan usaha yang sudah berhasil dilakukan dalam program TEKAD.
Dalam program ini, diperlukan integrasi seluruh program dari pusat seperti pendamping desa, dana desa, dan BUMDesa, dengan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam bentuk dana APBD. Selain itu, pendampingan dari penyuluh teknis pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertenakan.
Di bagian lain dirilis humas terbaru, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Maluku Utara bersepakat dalam bidang pemberdayaan desa inklusif di Provinsi Maluku Utara.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota Kesepahaman Bersama tentang pemberdayaan desa inklusif di Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kota Ternate pada Sabtu (20/7/2024). Penandatangan dilakukan oleh Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Ketua FKUB Provinsi Maluku Utara Adnan Mahmud yang disaksikan Dirjen PDP Kemendes PDTT Sugito.
Berdasarkan kesepahaman bersama itu, kedua belah pihak telah memiliki pemahaman yang sama dan tanggung jawab bersama dalam hal pemberdayaan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Selain itu, juga bersama-sama menjaga ketertiban sosial, kedamaian dan memperkuat kerukunan antar umat beragama dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun ruang lingkup dalam kesepahaman bersama ini diantaranya meliputi penyediaan, pertukaran serta pemanfaatan data atau informasi.
Selain itu, membangun desa yang ramah, toleran dan harmonis dalam kebhinekaan. Ruang lingkup lainnya yakni menumbuhkan budaya literasi baca tulis warga desa dan mengembangkan potensi dan kekayaan masyarakat lokal serta Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Taufik Madjid optimis dengan kerja sama dengan FKUB Provinsi Maluku Utara akan membuat desa di Maluku Utara makin sejahtera dan kapasitas desa makin meningkat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu butuh keterlibatan berbagai pihak.
“Salah satunya dari tokoh agama melalui FKUB. Peran tokoh agama sangat penting sebagai benteng moralitas yang bisa menjaga keharmonisan, memberikan masukan kepada pemerintah desa pada masyarakat desa agar dana desa itu makin berkontinyuitas dari waktu kewaktu yang dipersembahkan untuk kesejahteraan masyarakat desa di Maluku Utara,” kata Sekjen Taufik.
Sementara Ketua FKUB Adnan Mahmud menilai bahwa yang harus dilakukan dalam membangun desa inklusif itu dengan menemukan kembali kebaikan dalam adat hidup masyakat Maluku Utara. Dengan memperjumpakan kebaikan dalam teks keagamaan untuk kemanusiaan.
Selain itu juga dengan Menata hidup yang saling memahami di Tengah keberagaman,” kata Adnan dirilis humas Kemendes PDTT usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Sabtu malam (20/7/2024). (rus/hms/smr)
