Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, perasaan itu terjadi karena mantan Presiden RI ke-5 itu tidak lagi sejalan bahkan telah menjadi musuhnya penguasa.
semarak.co-Terutama setelah partainya, lanjut Ujang, melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersuara kritis terhadap penguasa. Hasto belum lama ini diperiksa KPK dan Polda Metro Jaya. Hal itu, nilai Ujang, merupakan bentuk perlawanan.
“Megawati ingin perlihatkan sedang menghadapi pihak yang sedang berkuasa saat ini,” kata Ujang saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (6/7/2024) dilansir wartakotalive.com melalui laman berita msn.com, Minggu (7/7/2024).
Megawati ingin menunjukkan bahwa pemerintah kini menganggap dia dan PDI-P sebagai lawan politik dan menggunakan KPK sebagai alat gebuk. Megawati beranggapan bahwa kritik yang dilemparkan PDIP berdampak pada pemanggilan Hasto oleh KPK dan polisi.
Hal itu merupakan sinyal bahwa Mega dan pemerintahan saat ini sudah tak sejalan dan menjadi lawan. “Mungkin karena Hasto kritis, PDIP kritis, maka dikerjain. Megawati juga mewanti-wanti banyak pihak bahwa sebagai politisi ia pernah berlawanan dengan pemerintahan Orde Baru,” imbuhnya.
Itu tampak dari pernyataannya yang mengaku pernah mendapatkan panggilan polisi dan kejaksaan. Panggilan itu juga ia penuhi. Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto. Namun, Megawati mengaku tidak takut.
Putri Presiden RI ke-1 Bung Karno ini mengaku siap menerjunkan semua ahli hukum yang dia miliki. “Terus pasti deh, pasti gimana cara manggil Bu Mega, ya bla bla, ya gue panggilin seluruh ahli hukum mau enggak ikut saya? Iya kan, enak saja,” kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).
Kesempatan sama, Megawati bercerita pengalamannya memenuhi panggilan polisi dan kejaksaan sebanyak tiga kali. Namun, bukannya ketakutan, Megawati malah keheranan melihat aparat yang memanggilnya itu menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti.
Setelah itu, Megawati pun berkelakar menantang Hasto agar tidak takut jika dipanggil polisi ataupun KPK. “Aku bilang sama Hasto. Lu berani datang enggak, To? Masa malah sama aku. Aku saja datang sampai tiga kali loh, To. Yo, datang, Bu,” kutip Megawati berilustrasi.
Selanjutnya Megawati menantang penyidik KPK, yakni AKBP Rossa Purbo Bekti yang melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Hasto dan stafnya, Kusnadi pada 10 Juni lalu. Awalnya, Megawati menanyakan nama penyidik yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam proses pemeriksaan Hasto.
“Terus siapa sih yang manggil kamu Hasto, tanyain namanya gitu, namanya Rossa. Ayo tulis tuh kamu, Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa. Enak saja, memangnya siapa die? hehe betul enggak? Orang dia manusia juga, gile,” kata Megawati meminta kepada awak media.
Megawati kemudian menanyakan apa pangkat penyidik yang memeriksa dan melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Hasto tersebut. Dia juga menyampaikan, KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI.
“Gile, orang yang bikin KPK iku (itu) saya lho. Sopo, gile deh aku bilang, orang dia aja kok, kayak’e, pangkate opo? Pangkate opo yo? Hah?” tanya Megawati.
“AKBP. Letkol,” jawab para kader PDI-P di Sekolah Partai.
“Letkol? Lha baru Letkol aja, belum Jenderal loh. Saya panglima tertinggi loh,” ujar Megawati.
Ahok masuk DPP PDIP
Secara terpisah Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri memperpanjang masa bakti kepengurusan DPP PDIP dari sebelumnya 2019-2024 menjadi hingga 2025. Menurut Puan, keputusan tersebut tidak lepas dari sikap partainya melihat situasi politik tahun 2024.
Terutama, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Ini diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kemarin kita baru saja menyelesaikan pemilu, dan akan mmenghadapi pilkada yang akan datang. PDIP tentu melakukan evaluasi atas situasi Pemilu 2024,” terang Puan.
Menghadapi Pilkada yang akan berlangsung pada November mendatang, Megawati disebut meminta seluruh jajaran pengurus DPP untuk tetap bertugas. “Maka ketua umum menyikapi bahwa kepengurusan DPP periode yang harusnya selesai periode tahun 2024 ini untuk tetap bekerja, membantu, bergotong royong sampai selesainya pilkada,” ujar Ketua DPR RI.
Masuknya nama Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kepengurusan DPP PDIP tidak ada kaitannya dengan mempersiapkan pemimpin masa depan. Menurut dia, perpanjangan masa bakti dan masuknya sosok baru di kepengurusan DPP untuk mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya ditinggalkan beberapa kader.
“Karena ada beberapa tempat kosong karena, satu anggota DPP ada yang wafat. Kemudian, ada yang keluar atau bekerja kembali, jadi memang posisi-posisi kosong ini kemudian harus diisi. Dan tentu saja dengan ya itu menyikapi situasi kondisi yang ada, kita perlu untuk bahu membahu, bergotong royong, memperkuat partai di tahun 2024,” kata Puan.
Megawati melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk masa bakti sampai tahun 2025. Momen pelantikan itu ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan oleh Ganjar yang dipimpin Megawati.
“Janji jabatan. Bahwa saya, untuk diangkat sebagai dewan pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masa bakti 2019-2024, diperpanjang tahun 2025, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019,” kata Megawati diikuti Ganjar serta puluhan Ketua DPP lainnya. (net/war/msn/smr)
