Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar sosialisasi kebijakan transformasi digital pelayanan publik untuk beberapa wilayah di Sumatra.
semarak.co-Adanya sosialisasi ini diharapkan menjadi pemicu pemerintah daerah untuk mengimplementasikan digitalisasi dalam pelayanan publik yang terintegrasi, dari pemberian informasi layanan publik hingga akses layanan publik dalam satu genggaman.
Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad menjelaskan beberapa dampak dari digitalisasi pelayanan.
“Digitalisasi akan mempercepat proses pengurusan pelayanan,” ungkap Yanuar saat membuka sosialisasi tersebut, di Jakarta, Selasa (28/5/2024) dirilis humas usai acara melalui WAGRoup JURNALIS PANRB, Selasa malam (30/5/2024).
Dampak kedua adalah transformasi digital bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang dikelola oleh pemerintah. Digitalisasi ini juga akan mengurangi biaya dan waktu. Dari sisi lainnya, menggunakan teknologi digital akan meningkatkan transparansi terhadap masyarakat.
Kemudian akan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia Kementerian PANRB telah merumuskan beberapa konsep untuk implementasi digitalisasi pelayanan publik. Salah satu konsep itu adalah integrasi akses informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
Yanuar mengungkapkan SIPPN telah di-rebranding menjadi Cari Yanlik. Dalam portal Cai Yanlik, masyarakat mencari informasi yang disediakan dan diperbaharui langsung oleh penyelenggara pelayanan publik.
Konsep kedua adalah integrasi Portal Pelayanan Publik, yang merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini telah terdata 27.000 aplikasi pelayanan publik, setiap inovasi dapat diintegrasikan kedalam aplikasi yang sudah ada, tanpa perlu membangun aplikasi baru.
Presiden telah meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital. GovTech bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.
Presiden Jokowi mengatakan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya adalah pengembangan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD). MPPD dibangun untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di MPP konvensional dalam satu aplikasi agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara terpadu.
Tercatat hingga saat ini terdapat sebanyak 216 MPP yang telah diresmikan dan beroperasi di berbagai daerah di Indonesia atau sekitar 43% dari jumlah kabupaten/kota yang ada. “Di antara 216 MPP tersebut, terdapat 60 MPP yang termasuk lokus implementasi MPP Digital dan 191 daerah yang telah memiliki gedung MPP,” jelasnya.
Kehadiran MPP Digital akan mendorong efisiensi anggaran pemda karena aplikasi ini bersifat berbagi pakai. Pemda tidak perlu lagi melakukan pengembangan sistem secara mandiri. Kementerian PANRB membuka peluang bagi pemda yang ingih menjadi lokus penerapan MPP Digital selanjutnya.
Peserta yang diundang dalam sosialisasi ini adalah perwakilan biro organisasi, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Kominfo, serta Dinas Kesehatan dari seluruh wilayah Sumatra. Sosialisasi dilaksanakan pada Selasa (28/05), dan Jumat (31/05) secara hibrida.
Di bagian lain dirilis humas PANRB sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Francisco di Amerika Serikat untuk terus meningkatkan berbagai upaya pelayanan public.
Termasuk melalui transformasi digital, sehingga lebih mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kunjungan ini menjadi momen berharga dalam mengukuhkan hubungan yang erat antarpemerintah yang berada di Indonesia dan perwakilan di luar negeri.
“Sserta sebagai kesempatan bagi kami untuk melihat pelayanan yang berada di KJRI San Francisco,” ujar Menteri PANRB Anas saat kunjungan ke KJRI San Francisco di Amerika Serikat, Kamis (30/5/2024) dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (29/2024).
Di wilayah pelayanan KJRI San Francisco terdapat sekitar 20.000 warga negara Indonesia. Mereka berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja sektor teknologi, perawat, dan sebagainya. Silicon Valley, jantung teknologi dunia tempat ribuan perusahaan TI dunia berada, terdapat di wilayah pelayanan KJRI San Francisco.
“KJRI San Francisco juga melayani para talenta digital Indonesia yang bekerja di Silicon Valley. Kami sangat berharap KJRI San Francisco dapat terus berkomitmen supaya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para WNI,” imbuhnya.
Menteri PANRB Anas juga menegaskan, KJRI San Francisco memiliki peran yang strategis dalam mempromosikan investasi, perdagangan, dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah akreditasinya.
Kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga bisnis, dan komunitas diaspora, akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pada kesempatan ini, Anas berharap KJRI San Francisco mendukung agenda reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
“Kami yakin bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat, perwakilan di luar negeri, dan masyarakat, kita dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di tingkat global,” jelasnya.
Kesempatan sama, Konjen RI San Francisco Prasetyo Hadi mengatakan akan terus meningkatkan pelayanan publik di KJRI San Fransisco untuk dapat memberi kemudahan masyarakat dalam mengurus berbagai layanan.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Menteri PANRB bersama delegasi di KJRI San Fransisco. Semoga arahan Menteri PANRB terkait perbaikan pelayanan publik yang berdampak dapat segera diimplementasikan,” pungkasnya. (don/hms/smr)
