Lembaga survei Ines (Indonesia Network Election Survei) merilis hasilnya, di mana elektabilitas Prabowo Subianto kian melangit. Sementara incumbent Presiden Joko Widodo malah dibayang-bayangi mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Berdasarkan hasil survei Ines, elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo 40,2 %, sementara incumbent sebanyak 31,2%, dan tokoh lainnya 28,6%.
Direktur Eksekutif INES, H. Sutisna mengatakan, survei menuju Pemilu 2019 ini dilakukan pada 15-25 Februari 2018 dengan melibatkan 2.450 responden tersebar di 33 propinsi dengan tingkat kepercayaan 95% dan Margin Of Error -/+ 1.98%. Adapun alasan para responden lebih memilih Prabowo Subianto, sambung Sutiana, karena merasa keadaan Ekonomi Keluarga Masyarakat (EKM) hampir 63, 3% mengaku susah dan sulit.
Survei menurut kinerja Jokowi, sambung Sutisna, Jokowi hanya dipilih sebanyak 26,4% dan yang mengagetkan justru, Prabowo Subianto dipilih 49,2%. Nama Gatot Nurmantyo pun membayangi Jokowi dengan suara 11,9%. Sementara 28,8%, lanjutnya, responden mengaku KEKM mereka (pas-pasan) alias tidak ada sisa pendapatan yang bisa ditabung.
“Sisanya sebanyak 4,9% menyatakan lebih atau ada peningkatan. Responden juga mengaku kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK dari fasilitas kesehatan, tak puas dengan tidak adanya lapangan kerja, kenaikan BBM dan TDL serta perbaikan ekonomi lainya,” paparnya.
Menurutnya, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat juga tidak ditemukan oleh sebagian besar responden. Sedang disisi lainnya, tekanan akan kenaikan TDL, BBM dan ‘tekanan’ kepada masyarakat untuk membayar pajak semakin menghimpit masyarakat. Sehingga masyarakat harus bersiasat menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
“Proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK juga tak kunjung membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Disatu sisi masyarakat sangat setuju dengan proyek-proyek ini tapi disisi lain masyarakat mengeluhkan karena tak ada imbas langsung terhadap kehidupan mereka. Apalagi masyarakat menyaksikan sendiri akan buruknya kualitas infrastruktur yang dibangun di era Jokowi ini. Hal itu terbukti dengan banyaknya rusak/robohnya infrastruktur yang sudah dibuat maupun yang masih dalam proses penyelesainan,” tuturnya.
Masyarakat juga tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK dalam pemberantasn korupsi. Hal ini ditandai banyaknya kasus OTT oleh KPK selama pemerintahan Jokowi. “Artinya Jokowi gagal melakukan revolusi mental pejabat negara untuk tidak melakukan korupsi,” kata Sutisna.(lin)
