PT Astra Graphia Xprins Indonesia (AXI) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun ekosistem pengadaaan yang tranparan dan akuntabel.
Dalam perjalanannya selama sepuluh tahun, LKPP telah melakukan reformasi pengadaan dengan sangat baik. Tantangan ke depan adalah bagaimana membangun ekosistem pengadaan yang lebih luas, transparan dan akuntabel, tentunya dengan melibatkan semua stakeholder.
Platform tersebut menawarkan pengalaman purna jual pengadaan yang andal, variasi produk berkualitas, serta durasi pengiriman yang tepat waktu dan menjangkau 514 kota dan kabupaten.
Presiden Direktur AXI Sahat M Sihombing mengatakan, salah satu fondasi yang dipersiapkan AXI untuk tetap konsisten dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang akuntabel dan profesional adalah dengan menghadirkan AXIQoe.com, sebuah layanan e-commerce B2B (bussines to bussines) dan B2G (bussines to government).
“Sebagai dukungan kami untuk menyeleraskan visi Sinergi untuk Negeri, AXI selalu menghadirkan produk berkualitas bagi pelanggan pemerintahan dan korporasi dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bisnis,” papar Sahat dalam diskusi bersama wartawan di Jakarta, Rabu (28/2)
Menurut dia, di era serba teknologi digital saat ini, sinergitas untuk mewujudkan bisnis yang bersih dan transparan amat penting dan diperlukan. Upaya tersebut, tentu tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. “Kami bangga dapat menjadi salah satu inisiator dan mengajak semua stakeholder berdiskusi hari ini untuk membangun ekosistem pengadaan yang bersih dan akuntabel menuju sinergi untuk negeri,” ujarnya.
Baca : Astragraphia Hadirkan Fuji Xerox Iridesse Production Press
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, mekanisme belanja pemerintah lewat e-purchasing akan terus meningkat dan sebaliknya, e-tendering akan semakin berkurang. “Sebelumnya, primadona pengadaan adalah tender. Sekarang kami geser bahwa pengadaan yang baik adalah yang mengadopsi mekanisme pasar sepanjang itu terbuka dan adil melalui government e-marketplace,” kata dia.
Untuk itu, LKPP akan mengekstensifikasi government e-marketplace melalui penguatan kelembagaan, yaitu dengan menggabungkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan unit layanan pengadaan (ULP) menjadi satu lembaga.
“Kedua lembaga akan digabung menjadi satu lembaga yang nama generiknya UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Ke depan LKPP akan mendelegasikan kewenangan e-katalog ke kementerian, lembaga dan daerah melalui UKPBJ,” ucap Agus.
Selain itu, tujuan dari Sinergi untuk Negeri yang di usung LKPP pada diskusi kali ini, diharapkan dapat mengakomodir visi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.
“Awal tahun ini sudah saatnya kita bersiap untuk go internasional. Lebih terbuka melihat dunia, karena pengadaan akan menjadi bagian dari globalisasi, tentunya dengan menjadikan tata kelola pengadaan sebagai garda depan cermin lembaga pemerintahan yang profesional dan bersih.” tutupnya. (lin)
