Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah fokus pada keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik. Sebagai langkah awal, sebanyak 20 instansi pemerintah mengikuti uji coba dan pembobotan instrumen yang nantinya akan digunakan pada evaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik.
semarak.co-Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto mengatakan, Sebagaimana diketahui, Kementerian PANRB di tahun ini mempunyai program terkait dengan evaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik.
“Ini merupakan tindak lanjut dimana dalam 10 tahun kami menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP, tentunya perlu dievaluasi guna melakukan perbaikan untuk melaksanakan pembinaan inovasi,” ujar Ajib dalam Uji Coba dan Pembobotan Instrumen Evaluasi Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, di Jakarta, Jumat (22/3/2024).
“Khususnya terkait dengan pelaksanaan KIPP yang kedepannya nantinya kami harapkan akan lebih baik lagi,” demikian Ajib menambahkan seperti dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Sabtu (23/3/2024).
Disampaikan, ada beberapa bagian penting dari evaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik diantaranya yaitu pemantauan terhadap keberlanjutan Top Inovasi, pemantauan terhadap replikasi, dan penilaian terhadap pembinaan inovasi pelayanan publik yang selama ini sudah berjalan pada masing-masing instansi pemerintah.
Untuk menghasilkan data atau informasi yang reliabel dan valid, Kementerian PANRB bekerja sama beberapa pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) telah menyusun rumusan instrumen evaluasi. Diharapkan, dengan adanya uji coba, instrumen evaluasi yang disiapkan dapat menjadi tolok ukur yang tepat untuk melakukan evaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik nantinya.
“Kami mengharapkan Bapak/Ibu sekalian untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan uji coba terkait dengan instrumen yang sudah kami siapkan. Harapannya nanti, bisa memetakan apakah instrumen yang sekarang yang sudah disiapkan apakah sudah reliable dan valid atau belum sehingga perlu diperbaiki,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Analis Kebijakan Pertama Kementerian PANRB Nailuredha Hermanto menjelaskan salah satu tujuan dilakukannya evaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik yakni untuk mendapatkan informasi terkait capaian program Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (PIPP) yang telah berjalan selama 10 sejak 2014 hingga 2023.
Sementara itu, objek yang akan di evaluasi diantaranya adalah instansi pemerintah yang melaksanakan pembinaan inovasi pelayanan publik, dan 1065 Top Inovasi KIPP 2014-2023 dan inovasi hasil replikasi dari Top Inovasi KIPP.
“Karena evaluasi ini sifatnya sangat luas, spesifik terkait dengan pemantauan terhadap instansi pemerintah itu kita kemas dalam kegaiatan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi,” ujar Hermanto sambil merinci.
Dijelaskan, ada tiga instrumen evaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik. Pertama, yaitu form pembinaan inovasi oleh instansi pemerintah, yang digunakan untuk menilai kapasitas dan hasil pembinaan inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Kemudian, form keberlanjutan inovasi, yang dipakai untuk mengukur keberlanjutan inovasi yang pernah ditetapkan sebagai Top Inovasi KIPP 2014-2023. Terakhir, form replikasi inovasi, yang digunakan untuk menilai inovasi yang merupakan hasil replikasi dari Top Inovasi KIPP 2014-2023.
“Bapak/Ibu mungkin bisa melakukan inventaris ke internal apakah instansi pernah melakukan replikasi terhadap salah satu inovasi yang ditetapkan sebagai pemenang KIPP, kalau seandainya pernah melakukan replikasi maka inovasi tersebut bisa dinilai melalui form replikasi inovasi,” pungkasnya.
Untuk diketahui 20 instansi pemerintah yang mengikuti uji coba dan pembobotan instrumen evaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik ini adalah instansi pemerintah yang pernah mengikuti KIPP, dan terpilih menjadi Top Inovasi. (fik/hms/smr)
