Oleh Tarmidzi Yusuf *)
semarak.co-Apa yang digembar-gemborkan sebulan terakhir tentang pemilu damai hampir tak ada artinya. Pemilu damai yang tak mensyaratkan jujur dan adil itu. Sementara rakyat ‘digiring’ berdamai dengan kecurangan dan cawe-cawe aparat negara yang tidak netral.
Indikasi kecurangan itu mulai terungkap. Kertas suara dicoblos sebelum waktu pencoblosan hingga ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Kecurigaan rakyat soal adanya dugaan hasil pemilu telah diatur makin terang benderang.
Upaya cipta kondisi agar rakyat menerima hasil pemilu curang sedang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif. Mulai dari pengkondisian lembaga survei hingga adanya satuan tugas khusus yang beroperasi secara rahasia di lapangan untuk mengatur hasil pemilu.
Allah tidak tidur. Indikasi kecurangan terbongkar. Indikasi terjadinya kecurangan pemilu 2024 di Taiwan. Puluhan ribu kertas suara telah dicoblos. Belum ada jaminan distribusi kertas suara di tempat lain tidak terjadi hal serupa. Siapa yang percaya tatkala tak ada proses hukum atas klaim KPU bahwa terjadi kelalaian dan ketidakcermatan.
Bila tidak ada sikap tegas dari Bawaslu atas terjadinya kelalaian dan ketidakcermatan KPU seperti terjadi di Taiwan akan menjadi catatan buruk dalam memori rakyat bahwa dugaan penyelenggara pemilu 2024 tidak netral terbukti. Apalagi Bawaslu tidak bertindak.
Ada upaya pembiaran baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh aparat penegak hukum. Konspirasi pemilu berkedok pemilu damai. Laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu, kemarin telah disampaikan oleh Timnas AMIN kepada publik.
Beberapa laporan tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Bawaslu dan Bareskrim Polri terutama dugaan pelanggaran yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan dugaan penodaan agama oleh Ketua Umum PAN.
Bawaslu juga tidak bertindak terhadap video viral calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi uang di sebuah pondok pesantren di Jakarta Selatan. Hari ini juga viral video Gus Miftah bagi-bagi uang.
Ketidaknetralan penyelenggara pemilu akan membuat rakyat marah. Ongkos politik yang harus dibayar mahal. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum dan tidak diresponnya dugaan pelanggaran pemilu bakal memicu terjadinya krisis kepercayaan. Rakyat marah. Politik bergejolak.
Ketika rakyat kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dan aparat penegak hukum (polisi, tentara dan kejaksaan) bisa memicu terjadinya reformasi jilid dua seperti tahun 1998
Bila rakyat tidak percaya, yang kita khawatirkan adalah rakyat mengambil jalannya sendiri. Reformasi jilid dua. Rakyat ramai-ramai turun ke jalan menuntut keadilan. Rakyat mengepung gedung MPR/DPR dan Istana Presiden. Pemilu 2024 berpotensi menimbulkan krisis politik akibat rakyat tidak percaya.
Belum lagi di tahun 2024 ada potensi terjadinya krisis ekonomi. Krisis politik dan krisis ekonomi seperti tahun 1998. Gejolak politik akibat ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu dan aparat negara yang tidak netral akan menelan bsnyak korban jiwa.
Indonesia dalam ancaman krisis politik yang memperkuat dugaan adanya hasil pemilu telah diatur. Rakyat marah dan pertumpahan darah tak terhindarkan. Rakyat harus mencegah pemilu 2024 curang.
Gerakan rakyat teriak ramai-ramai sebelum 14 Februari 2024 baik melalui media sosial maupun dengan turun ke jalan-jalan. Bahwa telah terjadi kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif. Kasus Taiwan salahsatu buktinya.
Bandung, 16 Jumadil Tsani 1445/29 Desember 2023
*) Kolumnis
sumber: kbanews.com 29 Desember 2023 1:13 PM di WAGroup AMAR MARUF NAHI MUNKAR (postSabtu30/12/2023/chokymarselpohan)
