Mau dibawa ke mana Kalimantan Selatan pasca tambang berakhir? Jauh-jauh hari BKKBN telah mengantisipasinya melalui pendirian kampung-kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang menyebar di provinsi tersebut.
semarak.co-Hal itu mengemuka dalam acara yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (30/10/2023) di Kantor BPK Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Acara itu mengangkat tema Mau Dibawa ke Mana Kalimantan Selatan Pasca Tambang Berakhir?
Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan dr Lasma Uli Lumbantoruan, mengisyaratkan bahwa BKKBN Kalimantan Selatan akan menyelaraskan programnya bila operasional tambang berakhir di provinsi tersebut.
BKKBN khususnya di Kalimantan akan terus menyelaraskan programnya dengan berbagai pembangunan, khususnya pembangungan SDM, dan berupaya turut meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan yang saat ini di posisi 71,84 dibanding nasional 72,91 (BPS 2022).
Tentu saja dengan terus berkolaborasi bersama lintas sektor. Saat ini BKKBN Kalimantan Selatan sudah membentuk 1.608 Kampung Keluarga Berkualitas dari jumlah desa di Kalsel sebanyak 2008. Atau 80% Kampung Keluarga Berkualitas sudah eksis di provinsi tersebut.
“Pembentukan Kampung KB berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2022 tentang Kampung Keluarga berkualitas, Penguatan Kemitraan dengan Lintas Sektor, Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dan Monitoring evaluasi yang dilakukan,” ujar Lasma Uli dirilis humas BKBBN Pusat usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Selasa (31/10/2023).
Dokter Lasma mencontohkan Kampung KB di Kabupaten Tapin. Kampung KB tersebut berlokasi di Desa Bitahan Baru. Kampung KB ini dekat dengan aktivitas pertambangan batu bara dan memiliki Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) yang mampu menyumbang ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada 2021, Bumdes tersebut meraup laba Rp 45,7 juta, dari usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat, jual beli besi bekas, penyediaan catering untuk perusahaan tambang dan telah mengembangkan agro wisata untuk ketahanan pangan.
Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Ir. Roy Rizali Anwar, S.T, M.T, yang menyatakan pasca tambang pemerintah provinsi di antaranya akan mengedepankan program-program BKKBN. Hadir juga Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap.
Dalam menyikapi pasca tambang di Kalimantan Selatan, kita hendaknya sudah melihat isu makro ekonomi dan mikro ekomomi, khususnya mikro ekonomi yaitu kegiatan program yang kita laksanakan selama ini harus ada korelasi antara makro dan mikro ekonomi contoh di daerah yang banyak orang kaya tapi Stunting tinggi dan IPM rendah,” ujar Rudy. (smr)
