Juru Bicara calon presiden (capres) Anies Baswedan Sudirman Said optimistis pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar akan memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 jika demokrasi berjalan dengan benar.
semarak.co-Sudirma pun mendorong penyelenggara negara dapat bersikap netral pada Pilpres 2024. Mantan Menteri ESDM ini menjelaskan makna demokrasi yang benar, yaitu demokrasi dijalankan secara benar, asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang sering disebut luber dan jurdil ditegakkan.
“Sering dikatakan oleh teman-teman yang dibutuhkan oleh Anies-Muhaimin untuk menang satu saja, yaitu demokrasi. Mungkin kalau demokrasinya benar Insya Allah Anies dan Muhaimin akan menang,” kata Sudirman dalam Konferensi Pers Simpul Relawan AMIN untuk persiapan mengawal pendaftaran ke KPU RI di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).
“Pemilu ini akan bermutu kalau penyelenggaranya netral. Demokrasi benar itu artinya pemilunya jujur, aparatnya netral, penyelenggara negara netral, dan itu Insya Allah akan menjadi jalan,” demikian Sudirman menambahkan seperti dilansir kbanews.com, 17 Oktober 2023 8:46 PM.
Sebelumnya juga diberitakan, pasangan capres – cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar atau pasangan AMIN semakin mendapat simpati di tengah semakin semarak kontestasi Pilpres 2024.
Tampak rombongan aktivis Muhammadiyah menyambangi kediaman Anies yang dimotori Beni Pramula Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2014-2016.
Dalam Wadah Milenial untuk Perubahan (MU Perubahan). Pertemuan tersebut disambut hangat Anies di kediamannya, Jalan Lebak Bulus Cilandak. Jakarta, Senin 16 Oktober 2023.
Beni datang bersama 100 tokoh muda dan para pimpinan Muhammdiyah yang berpengaruh di akar rumput dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jatim, Jateng, Sumsel, Sulsel, Maluku dan perwakilan Provinsi lain.
Kedatangan Beni dan rombongan aktivis Muhammadiyah dari berbagai daerah itu dalam rangka menyampaikan aspirasi mayoritas warga Muhammadiyah yang sudah secara terang maupun melalui sinyal-sinyal tertentu memberi dukungan kepada pasangan AMIN dalam rangka mewujudkan perubahan sebagaimana nafas gerakan Muhammdiyah sebagai pembaharu.
Lebih Lanjut Beni menjelaskan pertimbangan mengapa banyak warga Muhammadiyah mendukung Anies. “Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah paket lengkap yang ideal sebagai kandidat pada Pilpres 2024. Pemilu menjadi momentum yang tepat untuk suksesi kepemimpinan nasional yang sudah berkuasa hampir berkuasa 10 tahun ini,” imbuhnya.
“Kami berpandangan, pasangan Mas Anies dengan Cak Imin ini adalah pasangan yang ideal sekali, paket komplit yang dirindukan masyarakat. Rekam jejak keduanya sangat jelas,” Beni mantan Presiden Pemuda Asia-Afrika dilansir kbanews.com,17 Oktober 2023 11:44 AM.
Mengapa harus memilih Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan calon satu-satunya yang saat ini yang membawa Indonesia pada perubahan, Perubahan adalah keniscayaan, setiap kekuasaan ada batasnya, dan saat inilah momentum perubahan tersebut. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pilih pasangan Anies – Muhaimin.
Pertama, Anies memiliki nasab yang jelas, orang tuanya Anies Baswedan dari kalangan pendidik. Kakeknya tokoh Muhammadiyah pahlawan nasional, yakni Abdurrahman Baswedan yang merupakan bagian dari BPUPKI yang ikut memerdekakan republik ini, nasionalisme dan darah juang mengalir dalam jiwanya.
Muhaimin lahir dan tumbuh di Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan salah satu pendiri NU, yang juga kakek Muhaimin, KH Bisri Syamsuri. Keduanya sama-sama punya background aktivis yang juga santri dan dekat dengan berbagai kalangan lintas golongan, terutama milenial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anies adalah seorang pemimpin yang sukses melanjutkan kebijakan dan program para pemimpin sebelumnya. Anies tidak hanya melanjutkan apa yang dimulai oleh pendahulunya, tapi juga mewujudkan apa yang menjadi mimpi dan janji pemimpin sebelumnya.
LRT/MRT adalah program yang sudah dimulai dari zaman Gubernur Sutiyoso. Dilanjutkan Fauzi Bowo, lalu Jokowi, kemudian Ahok. Anies menuntaskan pekerjaan itu dan mengemasnya dalam program Jaklinko. Semua moda transportasi di Jakarta terkoneksi, berbiaya murah dan nyaman karena ada subsidi, banyak inovasi dan pembaharuan.
Anies juga mewujudkan janji Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Jokowi yang berencana membangun stadion untuk Persija. Anies bahkan merealisasikannya melampaui janji dan ekspektasi para gubernur sebelumnya.
Anies juga punya cukup banyak prestasi yang diakui oleh lembaga-lembaga regional, nasional maupun internasional dengan sejumlah penghargaan. WTP berturut-turut dari BPK, tiga penghargaan dari KPK, penghargaan dari Mendagri, Menkominfo.
Anies juga mendapat penghargaan dari lembaga International diantaranya dari TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative). Anies dinobatkan oleh TUMI sebagai 21 Heroes. Selain dari TUMI, Anies juga mendapat banyak penghargaan dari lembaga-lembaga internasional yang lain.
Anies masuk 100 intelektual publik dunia, 20 tokoh pembawa perubahan, 500 muslim paling berpengaruh, dll. Beni Pramula pria kelahiran musi Rawas Sumsel ini meyakini pasangan ini nantinya dapat merealisasikan perubahan dan membangun persatuan Indonesia yang kukuh, adil, dan makmur.
Terbaru diberitakan bahwa bau-bau kecurangan pada pemilihan umum (Pemilu) diendus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Kecurigaan itu dia sampaikan pada dialog kebangsaan bertajuk Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2023).
Menurutnya, Pemilu sebagai sebuah mekanisme perebutan kekuasaan yang legal dalam negara demokrasi, dapat dipastikan tidak terlepas dari upaya-upaya yang melanggar prinsip jujur dan adil.
Sebagai kontestasi kekuasaan berbagai kekuatan politik, fakta menunjukkan adanya upaya-upaya mempengaruhi proses dan hasil Pemilu dan Pilkada secara curang dan melanggar hukum.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memandang, antisipasi terhadap kecurangan dalam proses Pemilu perlu dilakukan semua pihak, bukan hanya lembaga yang bertugas, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Meski telah ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum serta pengawas di setiap tingkat, namun partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan,” tutur Mahfud MD yang kini menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari PDI Perjuangan dilansir muslimtrend.com,2023-10-18,08:22 dari artikel asli rmol.
Mahfud menegaskan, pelaksanaan Pemilu yang berintegritas harus membuka ruang yang luas bagi keikutsertaan masyarakat dari berbagai golongan maupun kelompok, tanpa terkecuali.
Masyarakat harus memiliki kesadaran mengawasi dan menciptakan kondisi yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan, tidak perlu menunggu tahapan hasil Pemilu dan Pilkada usai.
Di bagian lain lagi, Kelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal Keadilan dan Konstitusi (AMPKK) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).
Dalam aksinya, demonstran menggunakan berbagai bentuk protes simbolis untuk menyampaikan pesan mereka kepada KPU, menuntut agar KPU mematuhi aturan, hukum dan prosedur terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Batas Usia Capres-Cawapres.
“KPU jangan offside, KPU tak bisa merubah syarat secara sepihak paska Putusan MK. Putusan MK itu problematik dan KPU harus tetap berpegang teguh pada PKPU Nomor 19 tahun 2023. MK tidak menguji PKPU dan KPU gak usah inisiatif sendiri. Tetap jalankan sesuai peraturan yang sudah dibuat sebelumnya,” kata Koordinator Aksi Ali.
KPU harusnya melakukan koordinasi dengan Komisi II maupun Pemerintah. Hal itu sesuai pasal 19 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2022. Penjelasan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 249, KPU harus berkonsultasi dengan DPR RI dan Pemerintah dalam menyusun Peraturan KPU.
“Putusan MK Inkonstitusional & produk putusan MK soal gugatan usia capres cawapres itu telah cacat hukum,” ujarnya.
Para pendemo juga mengkritisi putusan MK yang dituding telah melampaui kewenangannya. Mereka juga menyebut ada penyelundupan hukum dalam putusan MK soal pencalonan Capres-Cawapres. Dia juga mengingatkan agar putusan MK tidak membatalkan PKPU, dan KPU pun harus berpedoman pada peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan.
“MK tak menguji peraturan KPU, tak ada peraturan KPU yang batal. KPU RI jangan inisiatif sendiri alias overlaps. Dan KPU harus taat aturan, taat hukum dan taat prosedur, jangan grasak-grusuk. Ikuti aturan yang ada, jangan mengada-ada,” kata Ali dilansir korpsnusantara.com/2023/10/20.
Dikatakannya, DPR saat ini masih reses, sehingga KPU diingatkan kembali agar tidak merubah PKPU soal pencapresan tanpa konsultasi dengan DPR. Jika KPU ngotot untuk mengubah syarat Pencapresan tanpa konsultasi DPR maka perubahannya jadi cacat hukum, dan MA harus batalkan peraturan yang cacat hukum.
“KPU tak bisa merubah syarat secara sepihak pasca Putusan MK. Itu sudah menyalahi aturan hukum, tak memenuhi syarat formil dan cacat hukum,” terangnya. Ali menyinggung situasi demokrasi Indonesia yang tengah berjalan dengan baik, tak sepatutnya dinodai oleh praktik politik identitas.
“Demokrasi itu tercederai dengan namanya dinasti politik dan kita harapkan para penguasa para pemimpin ke depan bisa bijak bisa betul-betul berpikir untuk kebaikan rakyat, berpikir pro rakyat, berpikir untuk menjaga demokrasi kita yang sudah baik ini. Tolak praktik politik dinasti di negeri ini,” pungkasnya. (net/kba/hop/kop/ smr)
sumber: semua share link di WAGroup (postRabu/Kamis/Jumat)
