Oleh Eko Arief Nugroho *)
semarak.co–Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Perubahan!!!
Baru-baru ini mencuat pemberitaan di berbagai media massa baik cetak, online, maupun media televisi tentang pembatalan ijin secara sepihak acara Rapat Kerja Change Indonesia oleh pengelola Gedung Indinesia Menggugat (GIM) di Kota Bandung, Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pengelola berdalih bahwa mereka tidak pernah diberitahu bahwa Anies Baswedan akan hadir sebagai narasumber. Tindakan sewenang wenang tersebut tentu saja merugikan Kami, Change Indonesia, sebagai pihak penyelenggara kegiatan.
Sebagai warga negara yang taat peraturan Kamipun memilih jalan konstitusional sebagai bentuk protes. Kami melaporkan PJ Gubernur Jabar kepada Ombudaman Perwakilan Propinsi Jawa Barat atas dugaan tindakan mal administrasi berupa diskriminasi dalam pemanfaatan fasilitas publik yang dikelola Pemprop Jabar.
Polemik mengenai dugaan tindak diskriminasi ini terus bergulir bahkan mendapat tanggapan langsung dari Presiden Jokowi. Seiring dengan berkembangnya publikasi mengenai peristiwa tersebut diatas banyak respon yang disampaikan kepada Saya secara personal.
Sebagian besar respon yang masuk bernada positif hanya sebagian kecil saja yang menyayangkan keterlibatan Saya dalam agenda “Raker Change Indonesia” yang berujung pembatalan sepihak oleh pengelola GIM. Meskipun hanya sedikit yang memberikan respon kurang mendukung, namun jika Saya jawab satu persatu rasanya tidak mungkin.
Tanpa mengurangi rasa hormat dan dengan itikad baik untuk tetap menjaga silaturahmi dan membangun budaya keterbukaan dalam perbedaan pandangan politik maka secara pribadi Saya membuat tulisan ini. Saya hendak memaparkan alasan Saya untuk memilih terlibat aktif dalam arus besar Gerakan Perubahan yang tengah bergelora menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Periode terakhir kepemimpinan Jokowi banyak menimbulkan dampak sosial politik yang merusak tatanan demokrasi. Kita sama sama menyaksikan bagaimana rejim Jokowi secara sistematis melemahkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Bukan hanya dilemahkan, KPK dan lembaga lembaga yudikatif lainnya bahkan terindikasi menjadi alat politik istana untuk mengendalikan para pimpinan parpol koalisi agar “tunduk dan patuh” terhadap semua skenario politik istana. Jika tidak maka kader parpol atau bahkan pimpinannya akan “dirontokkan” dengan kasus – kasus dugaan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan.
Sementara partai yang masih setia dengan skenario istana kehilangan kesempatan untuk menjalankan mandat konstituennya untuk memperjuangkan kader terbaiknya agar menjadi calon presiden atau wakil presiden.
Sebagai pegiat gerakan sosial sejak masa mahasiswa, Saya tentu tidak dapat tinggal diam menyaksikan arah kepemimpinan rejim yang cenderung semakin otoriter, anti demokrasi dan mempertontonkan praktek – praktek nepotisme secara telanjang.
Saya selalu aktif menentang kebijakan kebijakan rejim yang anti terhadap keselamatan rakyat dan jauh dari tujuan mensejahterakan rakyat. Saya terlibat dalam banyak peristiwa mulai dari gerakan kontra omnibuslaw, gerakan save KPK, menolak penggusuran tanah rakyat hingga praktek cawe cawe presiden dalam menghadapi pemilu 2024.
Prilaku politik Jokowi yang berupaya melanggengkan kekuasaannya baik melalui kerja siluman merubah konstitusi agar menperbolehkan presiden menjabat tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan selama beberapa tahun tak luput perhatian Saya.
Kekhawatiran akan kembalinya otoritarianisme yang dibungkus konstitusi membuat Saya memilih untuk menentang hal tersebut secara terbuka dalam bentuk diskusi terbuka maupun aksi aksi demoantrasi. Khusus terkait dengan praktek nepotisme Jokowi, kian hari nyata.
Setelah berhasil menempatkan anak dan menantu sebagai kepala daerah, kini keluarga Jokowi mulai memperkuat dinasti politiknya dengan menguasai salah satu parpol. Parpol tersebut sudah mulai dipropagandakan sebagai Parpolnya Jokowi.
Pada saat yang bersamaan Jokowi juga tengah mempersiapkan salah satu anaknya untuk menjadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jika langkah ini berlangsung mulus maka partai partai politik yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju bisa dipastikan akan kehilangan peluang untuk menjadikan kader terbaiknya sebagai calon wakil presiden.
Perlawan terhadap cawe cawe kekuasaan Jokowi terus bermunculan. Termasuk dari partai nya sendiri. Partai yang telah mengantarkan dirinya menjadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta dan Presiden RI 2 periode. Sebelumnya dua partai koalisnya sudah menyatakan diri untuk mengambil jalan yang berbeda dengan skenario cawe cawe Jokowi.
Sebagai aktivis gerakan sosial saya memiliki jejaring yang terus membangun komunikasi dan kerjasama politik selama puluhan tahun. Menjelang pemilu 2024 ini kami melakukan konsolidasi intensif untuk merespon kondisi aktual kebangsaan dan merumuskan jalan politik terbaik apa yang harus ditempuh ke depan.
Setelah melalu proses kajian dan perdebatan yang sengit , jejaring politik yang Saya miliki mengambil kesimpulan bahwa pemilihan presiden 2024 harus dikelola sebagai momentum emas dalam mewujudkan tatanan kehidupan politik kebangsaan yang lebih baik. Bebas dari dominasi keluarga Jokowi yang telah terbukti gagal membawa bangsa ini kepada kehidupan yang demokratis.
Konsekuensi dari keputusan tersebut adalah tentunya dengan mendukung pasangan calon yang berpotensi besar untuk mendukung gerakan perubahan dan berani berhadapan langsung dengan arus besar politik cawe cawenya Jokowi.
Dalam rangka menjalankan mandat tersebut maka saya dan beberapa rekan seperjuangan diminta untuk menjadi Presidium Change Indonesia. Sebuah jaringan gerakan yang bertugas mempropagandakan gerakan perubahan secara terus menerus.
Mandat sebagai presidium ini Saya ambil dengan satu keyakinan bahwa apa yang kami perjuangkan adalah betul betul mewakili kepentingan mayoritas massa rakyat. Kami tidak sedang memperjuangkan jabatan politik tertentu apalagi berjuang sebagai kuli demokrasi yang dibayar oleh sekelompok pemilik modal.
Kami berjuang atas keyakinan bahwa Indonesia benar benar membutuhkan sebuah perubahan yang subtantif. Perubahan itu hanya akan terjadi jika pemilu 2024 bebas dari dominasi cawe cawenya Jokowi.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Perubahan.
Ibu Kota Perjuangan, Bandung.
13 Oktober 2023
sumber: jakartasatu.com/Jumat, 13 Okt 2023, 16:45
