Indonesia akan mengimpor beras dari China sebanyak 1 juta ton untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) 2024. Rencana tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Arief mengatakan, langkah ini merupakan penugasan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
semarak.co-Ia menuturkan keran impor beras dibuka lantaran terjadi penurunan produksi akibat kekeringan ekstrem El Nino. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, penurunan produksi beras mencapai 5%.
“Kami sedang dijajaki dengan China setelah perintah Pak Presiden beberapa waktu lalu,” ujar Arief kepada Tempo, Selasa malam, 26 September 2023 dilansir repelita.com, 9/27/2023 09:46:00 PM.
Sementara itu, Arief menjelaskan tahun ini pemerintah berhasil menyerap sekitar 830.000 ton beras dari petani lokal. Meski keran impor dibuka, ia berharap pada 2024 penyerapan dari dalam negeri bisa lebih besar.
Terlebih jika program Gerakan Nasional Antisipasi Dampak El Nino (Gernas El Nino) yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di 500 hektare lahan berhasil menggenjot produksi beras Indonesia.
Sebelumnya, Jokowi telah memastikan akan kembali membuka opsi impor beras pada 2024. Menurut Jokowi, impor beras masih diperlukan untuk memastikan stok CBP di gudang Bulog aman hingga tahun depan.
Selain itu, ia menilai impor beras juga dibutuhkan sebagai intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas ini di pasaran. “Ini harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga beras),” tutur Jokowi di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor pada Senin, 11 September 2023 dilansir kompas.com – 27/09/2023, 12:08 WIB.
Jokowi juga menyinggung kembali soal keputusan impor beras usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Bali Mester, Jatinegara, pada 19 September 2023. Dia mengatakan pemerintah akan menambah stok beras sebanyak 1 juta ton untuk mengatasi harga beras yang kian naik menembus rata-rata nasional hampir Rp15.000 per kilogram.
Adapun saat ini, pemerintah mencatat Bulog memiliki stok beras sebanyak 1,6 juta ton. Pasokan cadangan beras ini juga akan bertambah seiring masuknya 400.000 ton lagi beras impor hingga akhir tahun. Pemerintah pun kini tengah mendistribusikan CBP untuk program bansos beras dan operasi pasar atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meredam lonjakan harga.
Di bagian lain bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyindir food estate atau lumbung pangan nasional sudah gagal. Jadi perlu ada manajemen bisnis pangan raksasa nasional untuk mengatasi persoalan pangan.
Mulanya, Cak Imin menyinggung produktivitas pangan bukan digerakkan melalui food estate. Dia menyebut peningkatan produktivitas pangan bisa melalui pengorganisasian manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah.
Cawapres Cak Imin yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI mengungkapkan itu saat ditanya soal usaha pemerintah yang belum maksimal dalam menurunkan harga pangan yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya beras. “Food estate terbukti gagal,” kata Cak Imin saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Cak Imin pun meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut serta membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani. “Maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengidentivikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional,” ujarnya.
Cak Imin mengatakan, pemerintah harus turun tangan dalam memanajemen pengelolaan pertanian yang lebih besar. Salah satu ulaya yang bisa dilakukan yakni menggabungkan lahan-lahan pertanian kecil milik masyarakat, dan mengorganisirnya agar bisa menghasilkan swasembada pangan.
“Maka pemilik tanah-tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan dan pemerintah yang memimpin. Sudah waktunya Indonesia keluar dari krisis pangan dan ketergantungan impor dari luar negeri,” pesan Gus Muhaimin dilansir kompas.com/2023/09/27/1208.
Pasalnya, lanjut Gus Muhaimin, kondisi ini bisa berbahaya apabila negara produsen tak lagi bisa memenuhi permintaan Indonesia. “Kita impor terus dan berbahaya dan negara-negara produsen pun satu titik tertentu akibat El Nino, krisis pangan global akan tidak mengekspor barang ke kita. Kalau kita tidak bisa impor, kita makan dari mana? Kecuali kita bisa berswasembada,” imbuh dia. (net/kpc/smr)
