Pemilu 2024 menjadi pemilu pembuktian bagi Partai Demokrat. Hasil perhitungan suara nanti bakal menentukan apakah Demokrat bakal melanjutkan posisi sebagai partai oposisi yang telah dilakoni hampir 10 tahun terakhir atau kembali merebut kuasa, menjadi partai pemerintah.
semarak.co-Pause Unmute Loaded: 6.64% Close Player Sebagai partai yang telah 4 kali ikut pemilu, Demokrat tahu betul bagaimana rasanya menang dan kalah. Ikut kontestasi pada pemilu 2004, suara Demokrat langsung melesat ke peringkat 5 dengan total suara 7,45 persen dan sukses mengantar Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama dari Demokrat.
Ditopang pengalaman SBY selama lima tahun menjadi presiden, pada pemilu 2009 suara Demokrat melesat. Partai berlambang Mercy menjadi pemenang pemilu dengan perolehan 150 kursi atau 26,4 persen di DPR dengan total suara 20,4 persen di pemilu.
Pada dua pemilu berikutnya pamor Demokrat meredup dan tergusur dari pemerintahan. Suara Demokrat pada pemilu 2014 hanya 10.19 persen dan menempati urutan ke 4 dari 10 partai di DPR. Elektabilitas Demokrat semakin merosot pada Pemilu 2019 dengan raihan 7,77 persen suara dan tergeser ke peringkat ke 7 dari 9 partai di parlemen.
Kini menghadapi pemilu 2024, Partai Demokrat tampil lebih percaya diri. Dalam wawancara khusus dengan tim Katadata, wakil ketua umum Demokrat Benny Kabur Harman menyampaikan rasa optimistisnya bahwa Demokrat bisa kembali berjaya. Demokrat yakin bisa merebut kembali kemenangan dan menjadi partai penguasa.
Tampilnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pemimpin muda diyakini Demokrat menjadi amunisi baru untuk menggaet suara partai. Apalagi sekarang Demokrat telah menyatakan sikap mendukung Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Menurut Benny kehadiran Anies dan AHY menjadi nafas baru yang bisa mempersatukan Demokrat untuk kembali mendulang suara. Bagaimana strategi Demokrat untuk bisa membalik keadaan? Bagaimana langkah yang akan diambil partai memastikan kemenangan?
Berikut petikan wawancara Tim katadata dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman di Kompleks Parlemen Senayan awal Agustus lalu.
Bagaimana Demokrat melihat pesta demokrasi sekarang ini dibanding dengan pemilu sebelumnya?
Kalau saya lihat pesta demokrasi kali ini berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya, 2019, 2014, 2009, bahkan 2004 juga. Kalau dulu persaingan sih ada. Setiap kontestan, peserta pemilu itu tentu ingin menang. Untuk menang tentu berbagai cara dilakukan dan tentu saja yang dimungkinkan oleh hukum di alam demokrasi.
Hanya 2014 itu Pak Presiden SBY tidak cawe-cawe, padahal itu transisi beliau. Pak SBY tidak menyiapkan kadernya untuk ikut dalam kontestasi pilpres waktu itu. Padahal waktu itu dia dulu punya besan, tapi dia menjaga netralitas.
Meskipun waktu itu beliau adalah ketua umum Partai Demokrat beliau benar-benar netral. Dia tidak mengendorse siapapun, tidak juga mengarahkan, tidak memobilisasi kekuatan. Tentu ya baik secara kasat mata maupun secara sembunyi secara terbuka maupun secara tertutup.
Bahkan beliau waktu itu dengan tegas menyampaikan kepada kami melarang aparat TNI, Polri, BIN, PNS untuk memihak kepada kontestan tertentu. Apakah itu partai politik maupun pasangan capres cawapres. Akibatnya memang waktu itu kami tumbang. Demokrat melorot kursinya di DPR pusat, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa besan Pak SBY, juga kalah.
Bagaimana dengan pola pengerahan dukungan pada pemilu 2024 ini, apakah Anda lihat ada perbedaan dengan pemilu terdahulu?
Pada 2014 isu identitas dengan sangat massif dimainkan oleh salah satu kontestan untuk memenangkan pertarungan dan Pak Jokowi menang. Pada 2019 pertarungan yang sama terjadi dengan kontestan yang sama dengan isu yang sama. Dengan skala yang lebih masif, dengan skala yang lebih besar.
Saya rasa timnya Pak Jokowi pada waktu itu memang menganggap isu identitas ini isu yang paling seksi untuk dikapitalisasi guna mendapatkan dukungan. Jadi pada saat itu menurut saya dua belah pihak sama-sama menggunakan isu itu.
Jokowi di satu pihak dia memiliki kaki tangan birokrasi, TNI, Polri BIN lebih kuat, dibandingkan dengan pesaingnya, Pak Prabowo sehingga Pak Jokowi terpilih lagi. Tapi saya tidak melihat ada perbedaan di situ dengan 2014. Sama-sama isu identitas, bahkan identitasnya jauh lebih massif dibandingkan dengan 2014.
Bagaimana Anda melihat sikap politik Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024?
Pemilu 2024 ini kami lihat ada pergeseran. Saya lihat isu-isu yang berkaitan dengan identitas tidak begitu masif seperti 2019 dan 2014. Mengapa? Mungkin karena Pak Jokowi mengambil jarak terhadap isu ini dan juga mau memperlihatkan netralitasnya baik kepada kubu Pak Ganjar maupun kubu Pak Prabowo.
Tapi meski demikian, Pak Jokowi nampaknya merasa punya kepentingan untuk meloloskan dua calon presiden ini. Bagi Pak Jokowi baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo sama saja. Siapapun yang menang dari keduanya adalah pengawalnya Pak Jokowi.
Tetapi Pak Jokowi merasa berkepentingan untuk menjaga dua ‘golden boys’-nya ini. Antara dua golden boys-nya ini jangan sampai ada pihak ketiga, terutama dari kelompok oposisi mengusulkan nama yang justru bisa memenangkan kontestasi pilpres ini.
Itulah sebabnya Pak Jokowi untuk pesta demokrasi kali ini merasa penting untuk ikut cawe-cawe. Meskipun dengan bahasa yang simbolik mengatakan bahwa “cawe-cawe perlu saya lakukan untuk menjaga, untuk kepentingan Indonesia masa depan”.
Pernyataan ini seolah-olah kalau calon presiden dari kubu oposisi yang menang diragukan bisa menjamin kesinambungan negara dan bangsa. Ini yang terus menerus diwacanakan dan dinarasikan ke publik. Oleh sebab itu berbagai cara dilakukannya supaya calon presiden dari kubu oposisi ini tidak bisa berlayar, gagal berlayar.
Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud berbagai cara dilakukan ini?
Berbagai cara dilakukan, misalnya mengendus isu capres Anies Baswedan, capres oposisi ini terlibat kasus korupsi Formula E. Kemudian juga berbagai cara dilakukan dengan menekan, mem-pressure partai politik yang bergabung dalam koalisi perubahan supaya mau tunduk pada apa yang diminta oleh rezim Jokowi.
Saya rasa dalam perspektif ini kasus yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika yang adalah Sekjen Partai Nasional Demokrat ini adalah bagian dari upaya menekan Nasdem sebagai salah satu partai politik yang menurut kubu Jokowi melakukan bid’ah, mengkhianati koalisi Indonesia Bersatu karena mendukung Anies.
Kemudian pemanggilan menteri-menteri dari Nasdem juga menurut saya tidak terlepas dari bagian ini. Agenda untuk mengusahakan supaya capres dari kubu koalisi perubahan gagal berlayar. Sebab, once Nasdem itu mencabut dukungannya, tidak lagi masuk dalam koalisi perubahan, maka dengan demikian capres Anies Baswedan akan gagal berlayar.
Nah inilah yang, kalau ditanya apa pengamatan kami berkaitan dengan pesta demokrasi kali ini, itulah yang terjadi. Itulah yang kami lihat, itulah yang kami amati. Cawe-cawe presiden itu sangat menonjol.
Presiden sangat tidak netral, sangat tidak independen, presiden telah mengambil sikap memihak pada capres-capres tertentu, dan juga secara kasat mata menghalang-halangi calon presiden dari kubu oposisi. Itu yang dilakukan oleh presiden Jokowi selama ini.
Menurut Anda seberapa jauh sikap ‘cawe-cawe’ Presiden ini akan berpengaruh terhadap pemilu?
Saya rasa apa yang kami lihat di kasat mata ini menjadi pertanyaan publik. Mengapa presiden yang mustinya netral harus ikut cawe-cawe bahkan dengan kasat mata memihak mendukung capres tertentu dan menghambat-hambat calon presiden dari kubu lain. Bolehlah dia mendukung.
Kalau saya pribadi ditanya “bagaimana sikap kami terhadap sikap presiden yang mendukung calon tertentu?” Itu hak beliau. Boleh dia mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo, silakan. Itu kan hak beliau. Tapi yang tidak boleh lakukah tiga hal.
Pertama tidak boleh menghalang-halangi calon presiden dari kubu partai politik oposisi, dari partai politik yang selama ini berada di luar pemerintahan. Itu adalah haram dalam kompetisi berdemokrasi.
Kedua, presiden tidak boleh memobilisasi kekuatan birokrasi. Presiden tidak boleh memobilisasi kekuatan TNI dan kekuatan Polri untuk mendukung calon-calon yang di-endorse dan menghambat-hambat calon presiden dari kubu oposisi. Itu yang menurut saya tidak boleh.
Ketiga, juga tidak boleh presiden itu menghambat-hambat, mengintervensi, melarang pengusaha, melarang dunia pers untuk memberitakan kegiatan calon presiden dari kubu oposisi. Presiden tidak boleh memberikan ruang yang seluasnya kepada media massa bahkan mengajak pengusaha untuk mendukung calon presiden yang di-endorse dan melarang mendukung calon presiden dari kubu oposisi.
Menurut saya, menurut kami pada tahapan ini presiden telah melakukan pelanggaran etik. Presiden telah melakukan pelanggaran prinsip demokrasi. Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap jiwa konstitusi. Semangat konstitusionalisme, yaitu semangat demokrasi, semangat netralitas, dan sebagai kepala negara dia mustinya mengayomi semua partai politik dan calon presiden yang akan maju dalam pesta demokrasi 2024.
Apa yang dilakukan Demokrat untuk membalik keadaan dan keluar dari berbagai tantangan yang ada di Pemilu 2024 seperti yang Anda sebutkan tadi?
Kami tentu lakukan evaluasi, lakukan refleksi. Kami juga kader-kader partai sering melakukan kontemplasi, sering melakukan refleksi, sering melakukan rekoleksi. Mengumpul kembali, mengingatkan kembali apa yang kami lakukan di masa lampau dan apa yang kami lakukan pada saat ini.
Kami melakukan komparasi, antara apa yang kami lakukan oleh presiden SBY ketika kami berkuasa dengan apa yang dilakukan oleh rezim yang ada sekarang ini. Tentu kami punya hak untuk kembali berjaya. Kami punya hak untuk merebut kembali kekuasaan supaya kami bisa memerintah, supaya kami bisa berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat.
Kami yakin sekali kami mendapat tempat di mata rakyat pada saat ini karena apa yang kami lakukan 10 tahun selama presiden SBY, kader partai demokrat berkuasa jauh lebih baik dibandingkan dengan 9 tahun pencapaian Presiden Jokowi. Bagi kami prestasi-prestasi ini bisa kami angkat dan kami jual kembali. Kami tidak mengatakan bahwa kami tidak melakukan kekeliruan di masa lampau.
Kami mungkin melakukan beberapa hal yang menyakitkan hati rakyat. Sejumlah kader partai kami masuk bui karena korupsi. Tetapi kami yakinkan kepada publik bahwa walaupun kader Partai Demokrat terlibat korupsi, kami tidak pernah melindungi, kami tidak pernah mengawal, kami tidak pernah memproteksi, kami tidak pernah menyembunyikan kader partai kami yang jelas-jelas terlibat dalam kasus korupsi.
Bahkan saat kasus menjerat ketua umum kami, Pak SBY secara tegas dalam berbagai kesempatan mengingatkan kami semua supaya tidak boleh ada kader partai yang tidak memenuhi panggilan penegak hukum, apakah KPK, Jaksa, dan kepolisian. Itu tegas. Tapi juga kami menuntut kalau tidak bersalah, jangan dong dihukum kader-kader kami yang tidak bersalah. Proses hukumnya transparan. Tidak ada intervensi dengan proses penegakan hukum.
Kami tidak pernah ikut ambil bagian dalam upaya melemahkan KPK. Kami tidak pernah ambil bagian dalam upaya melemahkan institusi mahkamah konstitusi. Kami tidak pernah berupaya untuk melemahkan lembaga DPR, kami tidak pernah berupaya untuk melemahkan Mahkamah Agung. Tidak. Kami juga tidak pernah melemahkan kekuatan partai politik.
Pak SBY tidak pernah intervensi kekuatan politik, tidak pernah mengatur partai politik, tidak pernah mendikte partai politik. Pak SBY tidak pernah menyandera pimpinan partai politik. Kami ingin demokrasi berjalan secara baik, demokrasi berjalan seperti apa adanya, demokrasi berjalan di atas aturan hukum yang jelas dan tegas. Tanpa penegakan hukum yang kuat demokrasi lemah. Itulah yang terjadi saat ini.
Dengan menjual kembali keberhasilan SBY untuk bisa merebut hati rakyat, berapa target suara yang dibidik Demokrat?
Target kami suara Demokrat bisa naik dari 7,7% menjadi 15%. Kami menguasai hampir 84 daerah pemilihan, kami berusaha kalau setiap dapil 1 kursi. Untuk beberapa dapil potensial kami usahakan 2 kursi. Bukan tidak mungkin nanti kami bisa mencapai ya 15% lah.
Itu kami punya tekad dan kami punya modal. Modal kami sejarah masa lampau, prestasi masa lampau. Menurut saya prestasi masa lampau 10 tahun demokrat dan Pak SBY berkuasa belum bisa ditandingi oleh prestasi yang dicapai oleh pak Jokowi sekarang. Itu harus diakui.
Isu-isu apa yang menjadi prioritas dalam kampanye Demokrat?
Jelas isu ekonomi, kesulitan rakyat sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jelas, daya beli masyarakatnya lemah, pengangguran, masalah lapangan kerja, kemiskinan di mana-mana, itu yang terjadi. Kemudian masalah kebebasan berbicara, masalah kritik kekuasaan seperti yang dialami oleh Rocky Gerung selama ini.
Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu kan biasa aja. Zaman pak SBY dulu jangan lupa kerbau di pantatnya ditulis “SBY’. Apakah SBY marah? Ndak marah juga. Itu risiko kekuasaan. Kalau gak mau kritik ya jangan jadi penguasa. Itu yang jadi prioritas kami Lapangan kerja, subsidi pupuk untuk petani, masalah lingkungan hidup, masalah penegakan hukum, masalah kebebasan sipil.
Demokrat itu tidak anti pertumbuhan. Kami pro pertumbuhan, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan kelompok miskin. Harus ada affirmative action untuk kelompok miskin. Dulu zaman pak SBY ada kredit untuk rakyat tanpa jaminan. Ada beasiswa untuk orang-orang miskin. Ada Pamsimas, ada PNPM dan segala macam.
Agenda-agenda pro rakyat pemerintahan pak SBY dulu jelas. Dan itu sekarang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dengan bahasa berbeda, substansinya sama. Raskin, KIP, PKH, program-program harapan, Pamsimas air minum dulu, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi alat-alat pertanian dan lainnya.
Untuk kesehatan kami punya affirmative action dulu 5 persen dari APBN untuk kesehatan, mandatory fund, yang kemudian dihapus oleh undang-undang kesehatan yang baru. Ada juga dana desa. Di zaman Pak SBY, sekretaris desa menjadi PNS.
Harus diakui bahwa pengangkatan K2, K3, jumlahnya jutaan di zaman Pak SBY. PPPK juga zaman Pak SBY. Semua itu jelas itu. Pertumbuhan yang berkeadilan. Kami mendukung pembangunan yang pro job, pro poor, proenvironment dan pro justice.
Kalau dilihat dari sejumlah hasil survei kepuasan terhadap Jokowi saat ini tinggi, bagaimana Anda melihatnya?
Kan orang yang survei orang yang sama. Apa gunanya kepuasan tinggi, wong rakyat makan minum aja susah. Apa gunanya kepuasan tinggi kalau cari makan aja susah. Apa gunanya kepuasan tinggi kalau pengangguran meningkat. Apa gunanya kepuasan tinggi kalau kebutuhan bahan pokok aja tidak merata. Kami melihat kenyataan, bukan survei.
Selain di pemerintahan, adakah Anda melihat perbedaan yang terjadi di parlemen saat Demokrat tak lagi jadi partai pemenang? Jelas sekali ada perbedaan. Bandingkan dengan 10 tahun SBY. Pertama, Presiden SBY tidak pernah menyandera DPR, Prolegnas berjalan secara akuntabel, secara transparan, pembahasan setiap rancangan undang-undang itu prosedural.
Tidak sekadar Rapat Dengar Pendapat. Rapat dengar pendapat itu adalah pelaksanaan asas partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Kalau yang diundang ini mewakili stakeholder tertentu mengatakan undang-undang ini tidak perlu untuk apa itu dilanjutkan.
Zaman Pak SBY dulu menghargai suara rakyat yang disampaikan melalui kekuatan civil society yang kami undang ketika melakukan law making process. Jadi ada proses perdebatan, ada proses partisipasi yang meaningful, bukan partisipasi yang meaningless. Yang meaningless itu maksudnya “yang penting kami sudah undang”, basa-basi.
Partisipasi itulah yang terjadi dalam law making process undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, semua orang tahu. Undang-undang mahkamah konstitusi. Pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap menghambat kemauan rezim ini itu diubah dengan cara, dengan proses yang tidak akuntabel, dengan proses yang tidak transparan, dengan proses yang tidak partisipatif.
Seperti apa yang Anda maksud dengan proses yang tidak partisipatif itu?
Misalnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-undang omnibus law kesehatan, Undang-Undang IKN. Siapa yang setuju IKN? DPR telah dijadikan stempel oleh rezim Jokowi supaya Undang-Undang IKN itu lolos, supaya nanti bisa menjadi payung hukum untuk IKN. Kami jelas dari awal menolak pemindahan ibu kota negara, karena apa? Alasan konstitusional.
Konstitusi dari dulu para the founding father tidak pernah mau memindahkan ibu kota negara sampai kapanpun harus tetap Jakarta. Sampai kapanpun dan dengan alasan apapun tetap Jakarta. Ibu kota pemerintahan boleh pindah. Kantor boleh pindah ke mana saja silakan, ibu kota Negara jangan. Kami menghargai the founding father.
Kemudian yang kedua, okelah mungkin 75 tahun lalu lain situasinya, tapi apakah itu prioritas saat ini? Kan tidak juga. Dua, duit dari mana? Masa pinjam. Masa harus mengemis, masa harus mengasong, masa Pak Jokowi ngemis-ngemis ke Singapura, ngemis-ngemis ke Cina, ngemis-ngemis ke mana lagi ‘tolong dong investor datang ke Indonesia’.
Memalukan republik. Itu yang mau kami ingatkan. Jangan lupa Bung Karno itu ngomong tiga hal, Trisakti. Berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang kebudayaan.
Sekarang ini mana berdikari di bidang ekonominya, mana daulat di bidang politiknya, semua ekonomi dikendalikan luar, yang luar juga mengendalikan politik, lama-lama presiden pemimpin di negeri ini hanya jadi boneka negara-negara besar. Itulah substansi perubahan dan perbaikan yang akan kami lakukan ke depan.
Yang akan dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden yang kami usung. Anies baswedan, gak tahu wakil presidennya siapa, mudah-mudahan mas Anies AHY. Itu jugalah yang nanti kami usung apa bila partai politik kami meraih kemenangan, kemenangan dalam arti mencapai target 15 persen. Suara 15 persen berarti dua kali lipat dari sekarang.
Dari mana kenaikannya?
Kami kan pernah mencapai 20 persen lalu pada pemilu 2014 suara itu hilang sekitar 13 persen. Kami punya keyakinan bahwa 13 persen hilang ini adalah pemilih-pemilih cerdas yang telah melihat apa yang terjadi. ‘Weh ternyata banyak bedanya, ternyata zaman SBY dulu jauh lebih baik’, orang ini menurut saya akan kembali memilih Demokrat.
Ada daerah spesifik yang disasar?
Tentu daerah Jawa Tengah kan tidak. Tapi kan kami tidak tahu toh. Rakyat itu kan tidak bisa kami dikte. Rakyat itu kan manusia, bisa membuat penilaian, bisa membuat judgement, bisa berubah, apa yang mereka anggap dulu baik sekarang tidak baik. Apa yang mereka anggap dulu tidak baik sekarang baik.
Pada waktu Pak Jokowi masuk mereka anggap Pak Jokowi baik yang dilakukan Pak SBY tidak baik. Tapi setelah menikmati pemerintahan Pak Jokowi mereka bisa menilai ‘Wah ternyata Pak SBY lebih baik’ dan data statistika menunjukan banyak baiknya zaman Pak SBY dulu, soal utang, pertumbuhan ekonomi.
Artinya saya mau mengatakan apa yang dijanjikan Pak Jokowi itu kan antitesa Pak SBY, antitesa ini kan gagal dari perspektif kami. Antitesa ini menurut kami tidak bisa menandingi Pak SBY, dan kami yakin dengan teori hukum bahwa namanya manusia dia pasti bisa membandingkan yang dulu baik dia bisa membuat jauh lebih baik.
Tapi kalau ada yang baik dan tidak baik dia pilih yang baiklah yang lebih pasti bagi mereka. Ini keyakinan kami. Tapi yang kami minta untuk itu, yang kami tuntut adalah negara harus netral. Demokrasi harus berjalan dengan baik.
Penyelenggara pesta demokrasi, KPU, Bawaslu, penegak hukum, polisi, TNI harus netral. Presiden juga mestinya netral. Kalau presiden sendiri sudah memerintahkan anak buahnya pilih orang tertentu ya enggak netral lah presidennya. Presiden itu tidak boleh memihak. Kecuali kalau dia sendiri yang maju.
Pemilu 2024 itu secara komposisi akan berbeda, karena didominasi pemilih baru dan golongan muda. Bagaimana demokrat melihatnya?
Pertama, sosok AHY itu adalah anak muda. Tampilnya di situ menurut saya membawa harapan new hope untuk generasi muda. Walaupun kami tidak absolut begitu, karena ada faktor lain dan segala macam. Maka mas AHY kami anggap penting untuk melakukan komunikasi politik dengan generasi ini.
Beliau akan jalan keliling, keliling Indonesia, akan ada safari politik, meet the people. Bahasa kami nanti mas AHY akan keliling Nusantara ini untuk ketemu dengan masyarakat. Untuk membangkitkan masyarakat yang lesu, memberi mereka semangat, memberi mereka harapan ketika mereka kehilangan hope-nya. Itu yang akan dilakukan. Dan kami yakin sekali.
Kami punya obsesi kan pimpinan partai politik kami jika dikehendaki rakyat kami dorong. Kan kami berpartai untuk merebut kekuasaan. Ternyata kami punya jago nih disukai. Mas AHY juga punya pemikiran yang otonom.
Jauh lebih hebat dan juga punya keberanian. Anak muda karakter pokoknya kan keberanian untuk berani mengatakan tidak untuk kebenaran, bukan sekadar tidak. Indonesia butuh tokoh yang punya energi kuat keliling Indonesia ini.
Adakah isu khusus yang akan di-highlight Demokrat untuk Pemilih Muda?
Ya tentu isu lapangan kerja. Generasi muda ini kan itu. Isu lapangan kerja, isu lingkungan, dan jangan lupa isu demokrasi, isu negara hukum itu penting untuk anak muda. Karena anak muda itu butuh kesetaraan, butuh perlakukan yang sama, butuh jaminan kebebasan.
Dengan adanya jaminan kebebasan, adanya perlakuan yang sama maka ada ruang bagi anak muda untuk melakukan mobilitas vertikal dan horizontal. Itu hanya bisa terjadi apabila demokrasi benar-benar dijaga, apabila kebebasan, apabila kesetaraan, apabila keadilan benar-benar dijaga dalam sistem bernegara.
Dengan isu-isu tersebut, fokus legislasi Demokrat nanti di 2024-2029 apa aja?
Fokus legislasi kami ke depan adalah pemberdayaan masyarakat, memberikan empowering the people. Jadi legislasi kami ke depan harus mampu merespons, responsive dengan kebutuhan dan tantangan generasi muda. Membuat program legislasi nasional yang mampu memfasilitasi dan merespons tuntutan dan kebutuhan generasi muda.
Kemudian tentu jaminan terhadap kesejahteraan rakyat, jaminan terhadap kebebasan sipil, jaminan terhadap pemberantasan korupsi, itu penting. Jaminan terhadap iklim investasi yang sehat, tapi juga ada jaminan terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok miskin. Prolegnas yang menjamin lingkungan hidup, jaga hutan.
Untuk siapa? Untuk anak muda, untuk generasi muda yang akan datang. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Nah itu yang akan terus kami sampaikan ke publik. Dan kami yakin, bisa. Sebab kami punya pengalaman yang dulu itu, satu dekade.
Apa hal penting yang menurut Demokrat perlu ada untuk memanfaatkan bonus demografi melalui anak muda?
Kuncinya kemandirian. Kemandirian masyarakatnya, kemandirian negaranya. Negara harus kuat. Negara ini harus kuat kalau demokrasinya juga kuat. Kalau institusi-institusi demokrasinya dikawal, dijaga dan ditopang. Tidak boleh diintervensi lembaga penegak hukum, mahkamah agung, DPR.
Jadi walaupun koalisi tidak boleh ada upaya ematikan peran DPR seperti sekarang ini. Zaman SBY itu walaupun koalisi dia gak pernah mematikan DPR. Bahkan waktu itu sering partai koalisi di parlemen yang protes. Masuk akal. Tapi itulah seorang presiden yang pro demokrasi.
Tentu semuanya itu kami punya jaminan ada tokoh. Kami boleh ngomong banyak ke masyarakat kalau kami gak punya tokoh untuk mengeksekusi, jadi kami tidak hanya ngomong. Kalau kami menang kami akan lakukan itu, dan bagaimana kami melakukan itu, ada tokoh kami persembahkan juga supaya bisa melaksanakan apa yang kami janjikan ke publik.
Coba kalau gak ada tokoh, kami menjanjikan ke publik apa. Mereka bilang ‘ah hanya ngomong saja, siapa yang menjamin eksekusinya’, itu dia kan, betul juga. Makanya ini janjinya, ini programnya, ini juga tokohnya untuk eksekutor. Silakan setelah itu dievaluasi, dikontrol, jangan kita lepas. Kalau dia melenceng ya koreksi itu. Makanya kami punya kepentingan AHY harus masuk.
Jadi harapan Demokrat kuncinya ada di AHY?
Ya itu betul. Anda mau ngomong apa tentang perubahan dan perbaikan kalau AHY gak ada di situ, omongan itu akan meaningless, powerless. Tapi kami tidak hanya ngomong perubahan. Tidak hanya sekadar ngomong agenda perubahan dan perbaikan.
Konsep Perubahan dan perbaikan yang begitu bagus tidak ada gunanya, tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada tokoh yang menjadi eksekutor. Kami siapkan juga orang, tokoh untuk mengeksekusi agenda dan program perubahan dan perbaikan, dia adalah AHY. Dukungan penuh pak SBY, karena beliau punya pengalaman segudang ilmu, segudang pengalaman, segudang pengetahuan, segudang kebijaksanaan yang beliau miliki.
Seberapa krusial posisi AHY untuk 2024?
Kalau kami melihat 2024 itu yakin kalau mas AHY jadi cawapres ya pasti ada coat tailnya bagi partai kami. Tapi kalau gak ada beliau di dalam cawapres, coat tail apa? Malah kami jadi sampah. Oleh sebab itu masuk akal kalau kami kader demokrat meminta AHY harus jadi cawapres.
Tetapi apabila beliau memenuhi persyaratan yang diminta oleh cawapres berdasarkan keputusan tiap partai politik pendukung. Elektabilitas bisa menambah. Elektabilitas ada gak mas ahy? Ada. Lalu apa masalahnya? Ada elektabilitas. Punya kemampuan?
Saya rasa gak ada yang meragukan kemampuan beliau. Penjaga Pancasila, NKRI, dan menjunjung pluralisme. Saya rasa gak ada yang meragukan beliau. Latar belakang TNI nya juga kuat. Punya prestasi. Jangan bilang pengalaman dong, Bung Karno saja gak punya pengalaman bisa jadi presiden.
Lalu apa yang membuat nama AHY alot dalam penentuan cawapres di koalisi?
Kalau menurut saya gak ada alotnya. Soal timing aja. Waktunya akan tiba. Kapan akan tiba? Menunggu saja. Menunggu hari baik. Bagi kami kenapa harus cepat-cepat? Wong yang lain juga belum umumkan kok.
Demokrat yakin koalisi perubahan tidak akan digagalkan dan Anies akan maju?
Ya namanya manusia kalau segala cara dipakai kan bisa aja. Kalau memang Anies – AHY ini gak ada dukungannya, elektabilitasnya gak kuat ngapain ditakuti, biarin saja maju. Mereka bikin survei ramai-ramai bahwa Anies ini merosot terus, supaya partai politik itu ‘ngapain dukung itu.
Tapi semua tahu bahwa survei itu kan bikin-bikin. Mau elektabilitas Anies sampai di titik nol tetap tiga partai koalisi ini tidak akan mundur. Kecuali kalau digagalkan oleh penguasa. Komitmen tiga parpol sama. Gak perduli mau Anies elektabilitasnya 0 persen tetap dukung. Ini sudah tanda tangan jempol darah tiga partai. Kami gak peduli. Tapi makin kami gak peduli, makin aneh-aneh cawe-cawenya ini. Kalau Anda yakin dengan Anda punya survei ngapain Anda takut.
Persoalan cawapres bukan jadi kendala untuk lanjutkan koalisi?
Satu, koalisi sudah menetapkan Anies Baswedan calon presiden. Meminta Anies Baswedan untuk memilih dan menentukan cawapresnya, dengan syarat ada elektabilitas, punya kemampuan dengan menjaga negara kesatuan, menjaga pluralism, itukan kan kita harus kasih jaminan-jaminan itu. Dan itu semua ada di AHY.
Nasdem dan PKS oke dengan itu?
Oke dong. Apa alasannya, bahwa elektabilitas tidak memenuhi? AHY elektabilitas good, punya partai politik. Yang lain apa? Coba sebut yang lain.Yenny wahid elektabilitasnya nol koma. Ibu Susi juga enggak lah. Mana. Kalah lagi sama AHY. Saya tanya sekarang, kamu bilang elektabilitas harus tinggi, AHY elektabilitas tinggi, yang di atas dia siapa?
Jadi Demokrat tanya balik kenapa gak mau AHY?
Bukan soal tidak mau. Tapi kan kami sudah sepakat yang punya elektabilitas tinggi. Lalu mas AHY tidak dipilih, lalu saya tanya apa alasannya? Kan kita mau menang. Kalau mas AHY elektabilitasnya rendah dibandingkan yang lain oke lah masuk akal. Kalau yang dibawa itu elektabilitas nol, berarti you punya niat tersembunyi untuk menggagalkan. Itu cara lain untuk menggagalkan Anies Baswedan.
Apa yang dilakukan Demokrat kalau koalisi Anies pecah?
Gak ada. Kami gak ada pikiran pecah, karena gak pernah terpikirkan, gak pernah didiskusikan. Gak ada. Bagi kami sekarang point of no return, no point of return. Gak ada itu, gak ada lagi diskusi andai-andai yang aneh-aneh.
Bagaimana Anda melihat PK dari kubu Moeldoko yang ingin mengambil partai dari AHY?
Di negara yang tidak tertib tadi itu kan copet mencopet itu kan biasa. Makanya kami harus waspada, early warning system. Pak AHY mengingatkan bahwa kami ini berpartai di negara yang penuh pencopet. Negeri mafia ini.
Jangankan partai politik, uang orang saja dicopet. Tanah orang aja dicopet, mafia tanah. Partai politik, pimpinan partai politik mau dicopet, jadi waspadalah sebab para pencopet berkeliaran di mana-mana.
Jadi Anda yakin PK Moeldoko tak berpengaruh ke Demokrat?
Kami percaya dengan akal sehat. Itu abal-abal, masa kita harus buang waktu untuk itu.
Bagaimana dengan kehadiran PKN yang banyak dari mantan pengurus Demokrat, apakah berpengaruh terhadap partai?
Kami menghargai PKN, kami gak pernah menihilkan. Itu bagian dari agenda untuk memajukan demokrasi silakan aja, bersaing sehat kita. Gak ada masalah. Gak ada kekhawatiran.
Adakah arahan khusus dari Pak SBY bagi Demokrat menghadapi situasi sekarang?
Waspada. Karena itu tadi, banyak pencopet. (net/ktd/smr)
sumber: katadata.co.id 10 Agustus 2023, 09:54 di WAGroup DPP RAI NASIONAL (postSabtu12/8/2023)
