Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu Jurdil menemukan data tak wajar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan umum (Pemilu) 2024. DPS yang aneh itu disebut diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disampaikan kepada partai politik. KPU menetapkan DPS Pemilu Serentak 2024 sebanyak 205.853.518 pemilih.
semarak.co-Juru Bicara Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu Jurdil Dendi Susianto mengatakan, “Ada sekitar 52 juta data yang kita temukan sebagai data yang aneh, apa sih data aneh tersebut? Data pemilih sementara yang diberikan oleh KPU itu hanya mencantumkan ID KPU, nama, jenis kelamin, usia, alamat, RT/RW, TPS dan desa.”
“Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa KPU itu memberikan data itu dalam bentuk data excel csv. Jadi datanya berbentuk excel csv yang bisa memuat jutaan data, itu yang diberikan,” demikian Dendi saat konferensi pers, Rabu (14/6/2023) 14:51 WIB.
Data tak wajar itu, yakni adanya pemilih yang masih belum memenuhi syarat usia memilih hingga ditemukan pemilih yang memiliki identitas ganda dengan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang sama.
“Misalnya data aneh ini itu ada misalnya pemilih dengan usia 12 tahun itu ada 34 ribu sekian, untuk menjadi pemilih itu kan harus orang yang sudah diatas 17 tahun, kalau umur dibawah 12 tahun ini kan aneh. Bukan orang yang secara hukum mempunyai hak milih,” ungkap Dendi.
“Kemudian ada juga data yang RW-nya nol, RW-nya enggak ada, ini ada sekitar 13 juta sekian yang tidak ada RW-nya, kemudian yang tidak ada RT nya, itu sekitar 600 ribu sekian. Kemudian ada juga yang tidak ada RT tidak ada RWnya, itu 35 juta sekian,” tandasnya.
Berikut data pemilih aneh yang ditemukan Perkumpulan Warga Untuk Pemilu Jurdil:
Umur di bawah 12 tahun: 35.785
Umur di atas 100 tahun: 13.606
Nama kurang dari 2 huruf: 14.000
Nama mengandung tanda tanya: 35
RW-nya 0: 13.344.569
RW-nya 0: 616.874
RT dan RW-nya 0: 35.905.638
Identitas sama (nama, KPU ID, RT, RW, TPS semua sama): 2.120.135
Sebelumnya, KPU telah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara. Masing-masing anggota KPU dari 38 provinsi menyampaikan rekapitulasi tempat pemungutan suara (TPS), jumlah pemilih dalam dan luar negeri, jumlah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
“Jumlah pemilih laki-laki di dalam negeri maupun luar Negeri 102.847.040 jumlah pemilih perempuan dalam negeri dan luar negeri 103.006.478. Pada akhirnya jumlah daftar pemilih sementara kita adalah 205.853.518,” kata Ketua KPU, Hasyim Asyari di ruang rapat KPU, Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Kendati demikian, Hasyim menyebut DPS ini masih bisa berubah. Sebab, masih ada evaluasi dan laporan dari masyarakat untuk hasil rekapitulasi. “Perlu diketahui bahwa angka 205 juta pemilih ini masih sangat mungkin untuk terjadi perubahan-perubahan, namanya juga DPS, sehingga dapat dilakukan koreksi-koreksi,” ungkapnya.
Di bagian lain, berbagai cara yang dilakukan untuk menghalangi-halangi bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) berisi gabungan Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat Anies Baswedan bisa maju pada Pilpres 2024 mengundang pertanyaan bagi salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha.
“Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya?” ujar Abdillah Toha melalui akun Twitter-nya @AT_AbdillahToha, dikutip KBA News, Minggu, 10 Juni 2023 dilansir suaracom, Juni 10, 2023.
Politikus senior yang loyalis Presiden Jokowi ini mengungkapkan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. “Sementara itu demokrasi dirusak,” ucap Abdillah Toha, yang juga seorang cendekiawan ini.
Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, menyerbu, dan membuat kerusakan karena marah. “Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi,” ungkapnya.
Abdillah Toha menuliskan cuitannya tersebut menanggapi penjelasan Sudirman Said, anggota Tim 8 KPP di kanal Youtube @Hersubeno Point. Dalam podcast tersebut, Sudirman Said membeberkan tentang berbagai godaan dan tekanan kepada NasDem, Demokrat, dan PKS agar tiga partai anggota KPP tersebut menarik dukungan yang ujungnya Anies tidak bisa maju pada pilpres mendatang.
“Bahkan kalau mendengar informasi dari kawan-kawan yang cukup dekat dengan lingkungan kekuasaan itu, skenarionya agak ngeri-ngeri sedap. Misalnya, Anies akan terus dicoba dihalangi. Kalau tidak bisa dihalangi, dibiarkan maju tapi dikalahkan,” terang Sudirman.
Kalau tidak bisa dikalahkan, nanti akan dipersoalkan. Bahkan bila menang terpilih pun, masih akan ada upaya untuk mendelegitimasi Anies. “Jadi ini satu effort yang luar biasa yang hanya mungkin dikerjakan orang-orang yang punya kekuatan maupun punya dana besar,” demikian Sudirman.
Di bagian lain Pegiat media sosial (medsos) Faizal Assegaf mengungkapkan jawaban sederhana kenapa Presiden Jokowi begitu panik dan khawatir Anies Baswedan menjadi capres. Pasalnya rakyat semakin resah dengan modus Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan karena di ujung kekuasaan mantan Wali Kota Solo itu mengumumkan akan cawe-cawe atau tidak netral dalam Pilpres 2024.
“Kenapa Jokowi begitu panik dan khawatir Anies Capres? Jawabannya sederhana: Anies dan rakyat makin terkonsolidasi menggalang perubahan untuk menghentikan praktek kekuasaan yang korup dan tidak berkeadilan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Faizal menilai Anies telah berhasil menyatukan kesadaran rakyat dari berbagai level serta keragaman. “Semakin membesar desakan perubahan, semakin membuat panik Jokowi dan kelompoknya,” ujar Faizal dilansir repelita.com, 6/06/2023 02:38:00 PM dari artikel asli NW Wartaekonomi.
Jokowi menyampaikan pernyataannya terkait akan cawe-cawe pada saat bertemu pemimpin redaksi serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra. Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. “Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” kata.
Presiden Jokowi mengatakan cawe-cawe yang dimaksud terkait Pemilu 2024. Jokowi beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.
“Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu,” katanya.
“Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu,” imbuh Jokowi. (net/kba/pel/
