Parlemen Inggris akan menghukum mantan Perdana Menteri Inggris (PM) Boris Johnson atas kebohongannya kepada publik perihal skandal Partygate. Skandal yang terjadi semasa pandemi COVID-19 itu mencakup bukti bahwa Johnson dan sejumlah anggota parlemen lainnya justru berpesta di 10th Downing Street.
semarak.co-Itu ketika otoritas memberlakukan lockdown ketat terhadap masyarakat luas. Dikutip dari AFP, atas skandal tersebut seluruh anggota parlemen termasuk dari Partai Konservatif (Tory) yang berkuasa, akan menggelar voting pada Senin (19/6/2023) dilansir kumparan.com melalui laman berita msn.com, Selasa (20/6/2023).
Mereka akan memberikan suara terkait laporan yang menyatakan Johnson telah dengan sengaja berbohong kepada parlemen mengenai penyelenggaraan pesta melanggar lockdown ketika dia masih menjabat sebagai PM.
Dalam sebuah laporan setebal 106 halaman, Komite Privilese di parlemen pada Kamis (15/6/2023) sebelumnya menyatakan Johnson bersalah atas ‘penghinaan secara berulang kali terhadap parlemen’ dan dituding berusaha melemahkan proses legislatif.
“Penghinaan ini menjadi lebih serius karena dilakukan oleh perdana menteri, anggota paling senior dalam pemerintahan,” bunyi laporan tersebut. Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa tidak ada kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya, di mana seorang PM dengan sengaja membohongi parlemen.
Sebagai hukumannya, Johnson bisa saja menghadapi masa penangguhan selama 90 hari — yang akan menjadi momen sulit sekaligus memalukan secara moral baginya lantaran Johnson dilaporkan berencana untuk kembali ke arena pemilu berikutnya.
Sebelum kemunculan skandal Partygate, Johnson meraih kemenangan telak sebagai PM dan pemimpin Tory pada Desember 2019. Namun, dia didesak berhenti dari posisinya pada Juli 2022 lalu, imbas dari skandal tersebut dan serangkaian isu-isu lainnya. (net/kum/smr)
