Akademisi filsafat sekaligus pengamat politik Rocky Gerung memberikan penilaian terkait bergabungnya Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) demi mengincar posisi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.
semarak.co-Disamping ada nama Menteri BUMN yang juga Ketua umum PSSI Erick Thohir yang dijagokan Partai Amanat Nasional (PAN) dipasangkan menjadi cawapres Ganjar sebagai syarat untuk bisa bergabung dengan koalisi PDIP dan PPP.
Kedua nama itu, Sandi Uno dan Erick Thohir. Munculnya dua nama dan kiprah mereka untuk menjadi cawapres salah satu capres, menurut Rocky Gerung, adalah salah satu cawe-cawe Jokowi untuk mengamankan dinastinya. Jadi pada ujungnya kita tahu bahwa kesulitan Jokowi akhirnya dia pecahkan sendiri.
“Dia pasang dua dua nama yang bisa dia kendalikan. Dikendalikan dengan cara apa? Tentu Erick Thohir punya semacam ambisi pribadi, demikian juga Sandi,” kata Rocky Gerung di akun YouTube Rocky Gerung Official, menjawab pertanyaan jurnalis Hersubeno Arie Minggu (18/6/2023) dilansir msn.com dari wartakotalive.com.
Karena itu, menurut Rocky, kedua orang yang secara kapital tidak berkekurangan mengambil resiko itu. “Tetapi bagian-bagian ini tidak mungkin disodorkan pada publik. Publik akan merasa aneh kalau Sandi itu ada di PDIP. karena tetap ada core politik, ada inti politik dari PDIP untuk tidak memberi kesempatan pada sistem kapitalisme menguasai ideologi partai,” katanya.
Ditambahkan Rocky, “Sandi waktu dipilih PPP dia langsung bilang bahwa saya punya uang itu. Jadi bukan saya punya ide tentang Soekarno, tapi saya punya uang. Kan itu bahannya kan begitu. Lalu orang melihat kalau begitu partai itu dengan mudah dibeli, kayak beli cilok di pinggir jalan.”
Jadi siapa yang punya uang, kata Rocky, dia bisa membeli partai. “Itu inti inti buruk dari politik Jokowi akhirnya. Orang melihat bahwa jokowi memang mengendalikan kapital untuk mengendalikan suara. Jadi begitu yang kemudian akan dirumuskan orang, atau paling nggak saya rumuskan,” ujarnya.
Semestinya kata Rocky, Jokowi mendorong supaya PDIP memilih calon yang betul-betul, sebagai wakil presiden, yang memahami jalan pikiran Soekarno dan bukan karena memiliki kapital atau modal uang.
“Agak aneh kalau Sandi tiba-tiba mengatakan, oh dia berdiri di atas kaki sendiri. Oh dia pro sistem ekonomi yang sosialistis, agak susah untuk dimengerti. Tapi begitulah keadaan partai kita, compang-camping secara ideologi, untuk strategi, lalu secara kalap memilih pasangan yang sebetulnya secara asas berbeda tuh,” katanya.
Sebab kata Rocky, asas dan ideologi Ganjar dengan Sandi berbeda. “Kecuali PDIP mau bilang, bahwa kami partai yang enggak Soekarnois lagi, atau sudah tidak berbasis pada keadilan sosial lagi, maka itu lain lagi soalnya. Tapi sejarah akan mencatat keanehan politik itu,” katanya.
Hal yang aneh juga kata Rocky, jika Erick dipasangkan dengan Ganjar. “Erick Thohir apa ideologinya? Ya uang. Keahlian teknis ya nggak ada sebetulnya. Karena memimpin korporasi itu atau sebagai Dirut atau sebagai apapun, itu nggak ada urusannya dengan ideologi itu. Jadi Jokowi tetap jadi calo kapital sebetulnya, gampangnya begitu. Jokowi jadi jadi broker antara modal dan kekuasaan,” kata Rocky.
Dengan kata lain, menurut Rocky, Jokowi bukan orang yang ideologis dalam memimpin Indonesia. “Dia sangat pragmatis. Jelas bangsa ini berantakan idenya, kalau partai politik diadu atau dipasang-pasangkan dengan cara yang tidak masuk akal,” kata Gerung yang ahli fisafat dari Universitas Indonesia (UI).
Jadi menurut Rocky, Jokowi juga sudah membatalkan pelembagaan politik sebenarnya. Seharusnya, menurut Rocky, Jokowi mendorong partai politik tegak dengan ideologinya dan gagasan sesuai ideologi setiap partai.
“Jadi itu mestinya yang didorong oleh Pak Jokowi. Bukan dengan menempel-nempelkan perangko dan amplop, Jadi Jokowi akan diingat sebagai orang yang mengacak-acak sistem politik kita. Walaupun kita tahu memang partai-partai ini pragmatis semua, gak ada partai politik yang ideologis,” ujar Rocky.
Dilanjutkan dia, “Tetapi minimal Jokowi harus kasih sinyal, dia mendorong pelembagaan politik, termasuk penguatan ideologi partai. Kalau ini betul-betul dia mengacak-acak ideologi yang seharusnya dimiliki oleh partai. Jadi itu intinya tuh. Dengan kata lain Jokowi itu dikendalikan oleh oligarki sebetulnya.”
“Karena bukan Jokowi yang menyuruh dua tokoh oligarki atau tokoh kapital, Sandi dan Erick Thohir, tetapi semacam sistem yang menginginkan Jokowi harus menjaga dinastinya dengan memanfaatkan uang. Mustinya Jokowi jaga dirinya dan dinastinya dengan kekuatan ide bukan dengan kekuatan uang,” demikian Rocky menambahkan.
Seperti diketahui Sandi Uno ditunjuk PPP sebagai cawapres mendampingi Ganjar. Terkait hal tersebut, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu mengaku siap berjuang penuh, termasuk menggunakan uang pribadinya.
Sebab, menurut Rocky, perjuangan itu membutuhkan upaya dan pengorbanan. Hal itu disampaikan Sandi Uno usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6/2023). “Perjuangan itu membutuhkan upaya dan pengorbanan yang besar, saya siap,” ujarnya mantap.
Apalagi perjuangan tersebut diungkapkan Sandi Uno tekah diniatkannya sebagai ibadah kepada Allah. Sehingga dirinya tidak akan perhitungan. “PPP ini yang pertama adalah diniatkan ibadah karena ibadah, maka jangan pernah berhitung sama Allah SWT. Semua itu jangan dihitung,” tambahnya.
Dilanjutkan Sandi Uno, “Semua itu kami berikan sebagai pengorbanan karena ini jatuhnya adalah ibadah. Saya di politik ini cocok dengan perjuangan amar makruf nahi mungkar yang insyaallah membawa keberkahan bagi semua di Indonesia.”
Sandiaga Uno Ungkap Keluarkan Uang Rp1 Triliun untuk Pilpres 2019
Sandiaga Uno mengaku telah mengeluarkan biaya kampanye sekitar Rp1 triliun saat menjadi kontestan pada Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno saat berbincang dengan ahli hukum tata negara dan pengamat politik,” Refly Harun, dalam akun Youtube Refly Harun, pada Minggu (17/5/2020).
Seperti mulai dari hubungan Sandi Uno dengan Prabowo Subianto, Gerindra, hingga terkait Pilpres 2024 nanti. Namun, di penghujung bincang-bincang tersebut, Refly Harus menanyakan besaran uang yang dikeluarkan Sandiaga Uno dalam perhelatan demokrasi tersebut.
“Ini harus jujur nih. Tahun 2017 Pilkada DKI habis berapa bung? Jujur dong…” kata Refly Harun.
“Haha..waduh.. itu sudah saya lapokan ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) hampir Rp 300-an miliar,” kata Sandiaga.
Tak puas menanyakan saat Pilkada DKI 2017 saja. Refly Harun juga menanyakan saat Sandi Uno berpasangan sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. “Kalau Pilpres 2019 habis berapa bung?” kata Refly Harun.
“Itu juga sudah saya laporkan (ke LHKPN). Hampir Rp 600-an miliar total 1 t (triliun),” jelas Sandiaga.
Refly yang mendengar jumlah tersebut pun langsung tersenyum. Ia menyebut bahwa bagi yang tidak mempunya uang sebesar itu jangan bermimpi jadi calon presiden maupun calon gubenur. Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Sandiaga.
Menurut Sandiaga ada juga yang tidak punya apa-apa bisa menjadi kandidat. “Tapi ada yang nggak punya apa-apa bisa jadi kandidat. Sayanya aja yang terlalu naif dan sedikit bloon begitulah, hahaha. Buat saya nggak ada penyesalan sama sekali. Buat saya ini bagian dari perjuangan dan pengorbanan. Kalau di politik mau mandiri, harus berani keluar uang sendiri,” tambah Sandiaga.
PPP menutup rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke VI pada Sabtu (17/6/2023). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi pun membacakan rekomendasi hasil Rapimnas ke VI PPP di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).
Dari hasil Rapimnas, Arwani menyampaikan, PPP resmi mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampingi bacapres Ganjar Pranowo. “Rapimnas ke VI PPP mengusulkan saudara Sandiaga Uno sebagai cawapres untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024,” kata Arwani.
Kemudian, hasil dari rapimnas PPP lainnya juga turut mengamanatkan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono untuk memperjuangkan Sandiaga kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar dapat menjadi cawapres dari Ganjar.
“Mengamanatkan kepada Plt Ketua Umum PPP H Muhamad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahudin Uno sebagai Calon Wakil Presiden kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pemilihan Umum tahun 2024,” ucap Arwani.
Selain itu, lanjut Arwani, selama proses Rapimnas, DPW PPP mengusulkan dua nama sebenarnya untuk diajukan sebagai cawapres Ganjar. Selain Sandiaga, ada nama Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Namun, Mardiono memutuskan agar fokus menjadi panglima pemenangan PPP di Pemilu 2024.
Sehingga hasil Rapimnas VI mendorong satu nama yaitu Sandiaga Uno. “Bapak Mardiono menyampaikan beliau akan fokus mengawal seluruh proses kerja partai memenangkan pemilu 2024,” terang Arwani lagi.
“Beliau akan mengawal dari Sabang sampai Merauke memastikan seluruh aparatus partai para caleg bekerja maksimal oleh karena itu beliau fokus sebagai panglima tertinggi memenangkan pemilu PPP dalam pemilu 2024 nanti,” demikian Arwani melanjutkan lagi.
Diketahui sebelumnya bahwa Sandi Uno resmi bergabung bersama PPP, Rabu (14/6/2023). Sandi Uno mengatakan, sebelum membulatkan tekad bergabung partai berlambang logo Ka’bah itu, ia akui telah konsultasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan telah melapor juga ke Presiden Jokowi karena bulat tekadnya untuk bergabung ke PPP.
“Saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan perjuangan saya ini kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” kata Sandiaga Uno di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023) masih dari lansiran laman berita msn.com dari wartakotalive.com di google.co.id.
Sandiaga juga mengaku, telah berkontemplasi selama tujuh bulan untuk melabuhkan hatinya ke partai politik. Kemudian, lanjut Sandiaga, Ia mengaku juga kerap mendapat masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat di seluruh Indonesia.
“Saya tadi pagi sudah sungkem ke Ibu, saya izin mencium tangan beliau, beliau usianya 82 Tahun, bahwa saya akan memulai langkah hari ini dan beliau menyampaikan ‘bismillah,” kata Sandi.
Tidak hanya itu, Sandiaga juga sudah komunikasikan masuk PPP bersama sang istri, yang merupakan keluarga besarnya banyak dari PPP. “Saya sudah juga ngobrol sama istri saya, dan istri saya Ini salah satu yang paling bahagia karena keluarga besarnya adalah PPP,” kata Sandi.
Selain itu, Sandi menambahkan, akan mengusung politik amar ma’ruf nahi mungkar karena senada dengan konsep politik yang diusung PPP. “Jadi yang mengenai tadi kerusakan karena konsep politik yang diusung PPP Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus membawa berkah bagi semesta alam. Jadi ini nanti akan kita perjuangkan,” pungkasnya.
Di bagian lain Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut ada 4 kegalauan Presiden Jokowi jika transisi kepemimpinan tidak sesuai harapan. Figur calon presiden (capres) yang tidak sejalan dengannya dianggap mengkhawatirkan.
“Jadi kalau ada perubahan kepempimpinan dengan drastis sekali, maka bisa jadi patah semua,” kata Refly dalam program Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk Di Balik Polemik Meteran Bom Bensin (Kenapa Presiden Sibuk Komentari Capres?), Minggu, 18 Juni 2023 dilansir medcom.id melalui laman berita msn.com, Senin (19/6/2023).
Kegalauan pertama, potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satu contohnya yaitu penembakan laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek. “Kasus itu menurut saya belum selesai,” ucap Refly.
Kegalauan kedua dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kegalauan itu muncul karena banyak pihak yang mulai menyuarakan soal dugaan korupsi. “Terutama ketelibatan keluarga di dalam KKN, (oleh) Rizal Ramli, dan lain-lain,” ujar Refly.
Kegalauan ketiga, lanjut Refly merinci, yaitu memastikan dinasti politik berkembang dengan baik. Jokowi disebut sudah menanam menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Ambon dan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo.
“Sekarang Kaesang Pangarep pun juga akan ikut. Kita tahu bahwa kalau tidak ditopang dengan kekuasaan atau kekuasaan yang pro dengan dinasti Jokowi, akan susah. Terakhir, memastikan proyek-proyek yang ditangani saat ini berjalan mulus meski berganti presiden. Salah satunya, proyek pembangunan IKN Nusantara,” paparnya.
“Entah dengan alasan apapun tetap dipegang dia, tetap dipegang oleh rezim ini sebagai contoh IKN, itu kan proyek Rp500 triliun, yang harus diselesaikan dan saya kira proyek dalam kutip baik positif maupun negatif sudah dibagi-bagi juga,” demikian Refly menutup. (net/mci/war/smr)
