Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq berpendapat rencana pembentukan koalisi besar lima parpol dilatarbelakangi menguatnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dan belum bersikapnya PDIP soal capres di Pilpres 2024.
semarak.co-“Kelihatan banget bahwa PDIP masih ulur waktu untuk cari formulasi terbaik sehingga yang buat agak gelisah partai-partai ini,” kata Maman ketika berbincang dengan CNNIndonesia.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2023) dilansir hajinews.id/09/04/2023.
Ditambahkan Maman, “Sementara yang dianggap rival utama, kelompoknya NasDem, PKS dan Demokrat makin menguat, sehingga dibutuhkan koalisi besar. Itu melibatkan dua kekuatan itu, Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya.”
Koalisi besar ini rencananya akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri Partai Golkar, PAN, dan PPP serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terdiri dari Gerindra dan PKB. Maman melihat rencana koalisi besar ini baru bicara soal menyatukan kekuatan politik dua koalisi.
Namun, rencana koalisi ini belum sampai pada tahap menentukan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres atau cawapres. “Tapi terlepas itu, kehadiran pak presiden kemarin untuk menyatukan koalisi ini belum juga tentukan siapa capres dan cawapres. Kita hari ini serius agenda politik, terstruktur dan sistematis,” kata dia.
Meski demikian, Maman mengatakan PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan bergabung ke koalisi besar itu kepada ketum Muhaimin Iskandar. Terpenting bagi dia, PKB kini fokus bicara pelbagai program yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya bisa dilanjutkan di periode berikutnya.
“Program apa yang harus dilanjutkan legasinya Pak Jokowi dan terobosan apa yang dipakai pemimpin baru itu sehingga apa yang kita sebut Indonesia 100 tahun di 2045,” kata dia.
Rencana membentuk koalisi besar partai politik dalam menghadapi Pilpres 2024 tercetus usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu lima ketua umum partai di Kantor DPP PAN, Jakarta, Ahad (2/4/2023). Lima orang ketua umum yang hadir, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Selanjutnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Mardiono. Presiden Jokowi yang hadir pada pertemuan tersebut merespons positif wacana lima partai membentuk koalisi besar. Namun, ia menegaskan tak ikut campur dalam rencana ini.
“Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata Jokowi.
Di bagian lain Anggota Jaringan Keluarga Besar Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (Jangkar ITS) Arief Budiono mengatakan, pihaknya adalah orang-orang yang di Pilpres 2019 pendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, pada Pilpres 2019, banyak kelemahannya hingga akhirnya kecurangan juga tak sedikit yang terjadi.
“Jadi karena kami memang orang-orang teknik, kami belajar dari 2019 kemarin. Jadi salah satu kelemahan di 2019 itu bukan di saksi penghitungan suara,” kata Arief dikutip KBA News dari YouTube Laman TV, Sabtu, 8 April 2023 seperti dilansir relawananies.id.
Maksud bukan dari saksi itu gimana? Ia menjelaskan, berdasarkan Pilpres 2019 kemarin, hampir bisa dikatakan saksi untuk pilpres hampir tidak ada. “Yang saya tahu memang ada salah satu parpol pendukung saat itu yang mengatakan bahwasanya dia yang bertanggung jawab terhadap saksi,” jelasnya.
Tapi, lanjut dia, fakta di lapangan itu hampir tidak ada sama sekali. Belajar dari 2019 maka, pihaknya dari Jangkar ITS mengambil inisiatif untuk memperkuat di saksi yang pada saat hari H nanti.
“Karena sangat vital sekali. Percuma kita kampanye rame-rame gitu ya, ka luar diawal besar, tapi kalau kita lemah di saksi, ya engga ada gunanya gitu. Karena perhitungan itulah sebenarnya peperangan sesungguhnya. Kami akan memfokuskan lebih ke system,” ungkapnya.
Jadi nanti, kata dia, bagaimana simpul-simpul relawan dari Anies Baswedan yang akan menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Lalu dari Jangkar ITS ini akan menyediakan sistemnya. Sistem yang dimaksudkan yakni misalnya salah satunya untuk penyusunan database secara akurat.
“Jadi siapa nanti akan menjaga di TPS ini, TPS ini, dan seterusnya seperti itu. Setelah itu bagaimana misalkan kami melatih saksi sehingga kalau ketika hari pencoblosan nanti itu apa yang harus dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dan seterusnya,” katanya.
Ia mengaku, saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan sistem tersebut untuk Pilpres 2024 nanti. “Karena sekali lagi ini juga harus kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan juga, nanti seperti apa, kami akan kumpulkan beberapa simpul relawan,” jelasnya.
Yang jelas, kata dia, dalam pembuatan sistem tersebut pihaknya tak tergesa-gesa dan dilakukan dengan serius. Pointnya, lanjut dia, adalah bagaimana sistem atau aplikasi yang dibuat benar-benar punya kekuatan untuk mengawasi suara Anies Baswedan.
“Karena kondisinya bisa jadi sangat kasuistik di lapangan. Makanya kami tidak tergesa-gesa untuk membuat aplikasi. Point-nya adalah bagaimana aplikasi ini memang benar-benar punya kekuatan. Jadi kami harus bersinergi dengan simpul relawan yang lain. Karena sebenarnya merekalah nanti yang akan berjibaku ketika proses perhitungan,” ujarnya. (net/kba/hji/smr)
sumber: relawananies.id dari kba di WAGroup BASECAMP PEJUANG 24 JAM (postSenin10/4/2023/basukisudarsono57)/hajinews.id di WAGroup BASECAMP PEJUANG 24 JAM (postSenin10/4/2023/)
