Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) hadir dengan terobosan dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Dua fokus yang dikenal dengan double track ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.
semarak.co-Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan, 2 fokus ini lahir sebagai jawaban pada ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB yang menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh permasalahan faktual.
Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, kutip Deputi Erwan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Sementara tingkatan Instansional disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro.
Strategi level makro diarahkan kepada dua hal, lanjut Erwan, yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.
Strategi pada level meso dilaksanakan untuk memastikan berbagai arahan kebijakan RB level makro yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis RB.
“Sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut,” ujar Erwan dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat (24/3/2023).
Pertama, rinci Erwan, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik.
Kementerian PANRB juga telah menyusun sembilan kebijakan birokrasi digital sebagai strategi utama. Kebijakan tersebut, yaitu Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile; Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional; Percepatan Transformasi Squad Model.
Lalu Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan SuperApps Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi; Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN; Penguatan Kerja Kolaboratif (collaborative working) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).
Selanjutnya Pembangunan MPP dan MPP Digital Services; Penguatan Pengawasan dengan four line of defense; serta Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan Big Data dan Artificial Intelligent. Pada penajaman road map juga diatur penyederhanaan indikator-indikator reformasi birokrasi.
Penyederhanaan, integrasi, dan harmonisasi berbagai indikator RB dilakukan untuk menciptakan alat ukur yang konsisten, sederhana, namun fokus mengukur dampak. Lewat penyederhanaan indikator, instansi pemerintah tidak lagi disibukkan untuk mengisi dan menyiapkan data dukung untuk ribuan pertanyaan terkait RB.
“Harapannya instansi pemerintah bisa mengerahkan energinya untuk melaksanakan reform yang lebih substantif dan berdampak langsung bagi masyarakat. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024,” paparnya.
Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.
Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional.
“Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing
“Dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN,” tuturnya.
Dengan strategi RB yang baru, sambung Erwan, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Di bagian lain Kementerian PANRB telah membangun Portal Pelayanan Publik. Portal yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik ini kedepan dapat diakses masyarakat hanya dengan sekali login, masyarakat tak perlu membuat banyak akun untuk berbagai layanan.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, hal tersebut sejalan arahan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, yakni transformasi digital tidak harus menambah aplikasi, dan perlu dihindari istilah satu inovasi satu aplikasi.
Dilanjutkan Diah, masyarakat atau pelaku usaha sebagai pengguna layanan tidak harus mengunduh banyak aplikasi, membuat banyak akun, pengisian data berulang, serta proses yang terduplikasi lainnya.
“Sejalan arahan Bapak Menteri PANRB, kita telah berkolaborasi membangun Portal Pelayanan Publik yang memudahkan masyarakat dalam mendapat banyak pelayanan hanya dengan satu kali login,” tandas Diah dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Pembangunan Portal Pelayanan Publik, di Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Saat ini, kata Diah, Portal Pelayanan Publik sedang dalam tahap pembangunan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkembangan pembangunan portal ini, juga telah dilaksanakan perbaikan hasil dari IT security assessment dan usability testing.
Saat ini aplikasi portal tersebut sudah didaftarkan kepada Play Store. Namun masih menunggu hasil perbaikan. Usai perbaikan, akan dilaksanakan demonstrasi penggunaan Portal Pelayanan Publik. Targetnya, masyarakat bisa mengakses Portal Pelayanan Publik antara bulan April atau Mei.
Terbangunnya Portal Pelayanan Publik mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Portal Pelayanan Publik dibangun berbasis citizen centric, yakni masyarakat menjadi aktor utama. Diah menjabarkan ada dua layanan yang berbasis kebutuhan individu dalam konteks citizen centric.
Pertama, personalisasi layanan, dimana Portal pelayanan publik memberikan rekomendasi berdasarkan karakteristik dari masyarakat seperti usia, domisili, ekonomi, gender, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, adalah layanan berbasis kewajiban dan hak.
“Portal Pelayanan Publik memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak yang didapatkan serta kewajiban yang harus dipenuhi seperti bantuan sosial, prakerja, pajak, dan produk lainnya,” tutur Diah dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat (24/3/2023).
Arah integrasi layanan dalam Portal Pelayanan Publik telah diselaraskan dengan arahan Tim SPBE Nasional, yaitu mengacu pada Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE. Perpres itu berisi mengenai inisiatif strategis seperti layanan pendidikan terintegrasi, bantuan sosial terintegrasi, penerbitan SIM online, dan berbagai layanan lainnya.
Disamping itu, sebagai perluasan lokus, integrasi juga mengacu pada Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penerapan Arsitektur SPBE. Sebagai tindak lanjut, telah diintegrasikan layanan lintas batas negara dalam portal pelayanan publik.
Ke depan direncanakan pada triwulan II, fokus integrasi adalah layanan transportasi, baik udara, darat, maupun laut. “Kami juga mengundang Kementerian Perhubungan sebagai pemilik layanan yang diintegrasikan dalam waktu dekat,” ungkap Diah.
Diharapkan, sambung Diah, dalam pertemuan FGD yang diselenggarakan secara hibrida ini dapat disepakati layanan apa saja yang diprioritaskan terintegrasi, serta arah pembangunan dan pengembangan portal pelayanan publik. ((rum/fik/hms/smr)
