Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menyelenggarakan program Entrepreneur HUB. Salah satunya di Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, 13-15 Maret 2023. Ini berupa rangkaian kegiatan pelatihan dan pembukaan akses jejaring usaha dalam upaya menumbuhkan ekosistem kewirausahaan di kalangan mahasiswa.
semarak.co-Kemenkop dan UKM terus melakukan sosialisasi dan sinergi program tersebut ke kampus-kampus. Agenda hari pertama Workshop Entreprenuer Hub dengan tema Technopreneurship: Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Dalam Rangka Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Dikalangan Mahasiswa.
Pada hari kedua, kunjungan lapangan dan coaching forum dengan mengajak 150 mahasiswa mengunjungi UKM di Malang untuk belajar langsung terkait pengembangan usaha. Acara ini bukan hanya memberikan pelatihan atau workshop terhadap mahasiswa atau pelaku usaha muda, namun juga memberikan mereka akses untuk masuk dalam networking usaha.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop dan UKM Siti Azizah mengatakan, harapannya, jika nantinya para mahasiswa memiliki pertanyaan, permasalahan, ataupun mentor untuk membimbing mereka, hal ini dapat dengan mudah didapatkan.
Kegiatan ini merupakan sebuah program inisiatif yang mementingkan aspek berkelanjutan. Sebab itu, selain melibatkan 150 mahasiswa terpilih yang sudah memiliki embrio usaha, kegiatan ini juga melibatkan 50 UKM di Malang serta PLUT KUMKM Kota Batu dan PLUT KUMKM Kabupaten Malang.
Dengan melibatkan pihak-pihak lain ini, program Entrepreneur Hub diharapkan dapat bertahan bahkan berkembang dengan organik di Malang. Para mahasiswa berdiskusi secara aktif dengan para UKM yang telah berhasil mengembangkan usahanya.
“Hasil diskusi akan mereka tuangkan dalam bentuk laporan untuk melihat bagaimana mereka bisa implementasikan terhadap rencana pengembangan usaha mereka,” kata Azizah secara daring dari Jakarta, Senin (13/3/2023) dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Selasa (14/3/2023).
Azizah mengatakan kampus merupakan ladang penyemaian yang sangat penting dan strategis untuk menumbuhkan kewirausahaan di Indonesia sebab dari kampus telah banyak muncul pelaku-pelaku wirausaha yang tangguh.
Kewirausahaan di kalangan mahasiswa diharapkan akan menjadi kekuatan pembangunan ekonomi dan sebagai agent of change dengan cara menjadi wirausaha dan mampu menciptakan lapangan kerja. Hal ini juga sebagai antisipasi bonus demografi yang akan dihadapi pada tahun 2030.
Wirausaha memiliki posisi strategis untuk mempertahankan agilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional terus berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan.
“Tingginya tingkat rasio wirausaha di suatu negara menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut lebih kuat. Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia sebesar 3,47 persen dan Pemerintah Indonesia menargetkan setidaknya pada tahun 2024 rasio kewirausahaan kita bisa mencapai 3,95 persen,” kata Azizah.
Sementara Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki mengajak mahasiswa Universitas Merdeka Malang untuk mengambil bagian dalam upaya mencetak 1 juta pengusaha muda baru melalui program Entrepreneur Hub.
Kemenkop dan UKM, kata Menkop dan UKM Teten, ingin mencetak 1 juta pengusaha muda baru karena Presiden Jokowi mau menyiapkan fondasi bagi Indonesia untuk menjadi empat kekuatan ekonomi dunia di 2045.
“Indonesia akan menjadi empat kekuatan besar setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat berdialog dengan mahasiswa Universitas Merdeka dalam program Entrepreneur Hub diselenggarakan Kemenkop dan UKM di Malang, Rabu (15/3/2023).
Menkop dan UKM Teten menjelaskan, untuk menjadi negara maju, tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia, melainkan juga pengusaha yang inovatif. Untuk itu, melalui ajang Entrepreneur Hub diharapkan dapat menumbuhkan ekosistem kewirausahaan di kalangan mahasiswa serta diharapkan akan menjadi kekuatan pembangunan ekonomi dan sebagai agent of change dengan cara menjadi wirausaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.
“Jadi kampus harus berubah. Harus mengubah mindset kurikulum bagaimana menciptakan wirausaha bukan sarjana calon pegawai pemerintah atau swasta. Dengan bonus demografi Indonesia yang cukup besar, kampus bisa menjadi wadah dalam mencetak wirausaha muda yang berbasis perguruan tinggi,” imbuh Menteri Teten.
Rektor Universitas Merdeka Malang Anwar Sanusi mengatakan, Entrepreneur Hub bisa menjadi solusi dari pemerintah dan universitas untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan. Ia juga berpendapat mahasiswa turut berbangga dapat terlibat dalam program ini.
“Ini menjadi bukti negara hadir membangun pilar kemajuan dan kemandirian bangsa, dan kami berterima kasih kepada KemenKopUKM yang telah memberikan program pendampingan kewirausahaan. Saya yakin akan muncul sosok pemberani yang percaya diri menjadi wirausaha yang akan menopang kemandirian negara,” ujar Anwar.
Entrepreneur Hub merupakan program KemenKopUKM yang bertujuan untuk pengembangan ekosistem kewirausahaan dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Pada ajang kali ini para pelaku UMKM yang terlibat dalam ajang Entrepreneur Hub akan menjadi mentor bagi 150 mahasiswa.
Selain itu, KemenKopUKM juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Merdeka terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KemenKopUKM Dorong Usaha Mikro Tingkatkan Tata Kelola dan Manajemen Keuangan.
Sebelumnya Kemenkop dan UKM terus mendorong pelaku usaha mikro agar mampu mengelola usaha berdasarkan tata kelola usaha yang baik termasuk dari sisi branding, kemasan produk, dan aspek manajemen keuangan. Pencatatan keuangan itu sangat penting agar segala pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya terkontrol dengan baik.
Asdep Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM Ari Anindya Hartika mengatakan, terlebih lagi di era digital saat ini, pengelolaan manajemen bisa lebih mudah dan efektif. Para pelaku usaha mikro bisa memiliki catatan keuangan dalam buku digital pada gadget atau handphone.
Dengan memiliki manajemen keuangan yang lebih baik dan terdokumentasi, baik manual maupun digital, akan memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengakses layanan dalam ekosistem bisnis lebih luas.
“Seperti akses pembiayaan dengan lembaga keuangan formal dan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. UMKM terutama usaha mikro, terus menjadi concern pemerintah untuk ditingkatkan kualitas dan skala usahanya,” ucap Ari saat membuka acara Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Melalui Vokasi di Sektor Kuliner, di Kabupaten Jembrana, Bali, Jumat (10/3/2023).
Karena, sambung Ari, jumlah usaha mikro sangat besar hingga mendominasi struktur pelaku ekonomi di Indonesia dengan lebih dari 63 juta unit usaha atau mencapai 99% dari total pelaku UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan (PDB, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor non migas).
“Ini adalah potensi ekonomi yang sangat besar, namun tidak dipungkiri bahwa masih ada permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti keterbatasan SDM, akses pasar dan pemasaran, pembiayaan, teknologi, dan legalitasnya,” kata Ari masih dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Sabtu (11/3/2023).
Untuk itu, arah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian pelaku UMKM. “Kegiatan pengembangan kapasitas SDM Usaha Mikro ini merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk memperkuat para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya,” ucap Ari.
Kembali pada Menkop dan UKM Teten Masduki mengatakan rasio kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 sehingga Indonesia harus memiliki rasio entrepreneur, pengusaha, maupun wirausaha minimal sebesar 4 persen dari populasi penduduk. Salah satu prasyarat menjadi negara maju adalah entrepreneurnya.
“Jadi bukan sekadar infrastruktur, pembangunan SDM tapi juga kita harus menyiapkan pengusaha-pengusaha yang unggul yang inovatif,” cetus Menkop Teten saat mewakili Presiden RI dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) Periode 2023-2026 di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%. Jika dibanding Singapura yang jumlah penduduknya 5 jutaan, pengusahanya sudah mencapai 8,6% dari total penduduknya. Sedangkan Malaysia maupun Thailand sudah di atas 4% bahkan di negara maju rata-rata sudah 10-12%.
Ditegaskan Menkop dan UKM, pada 2045 di usia 100 tahun, Indonesia akan menjadi empat kekuatan ekonomi besar dunia setelah Amerika, China, dan India. Di mana saat ini, seluruh proses pembangunan yang sekarang dijalankan oleh Pemerintahan disiapkan sebagai road to Indonesia Maju di 2045.
Fakta tersebut, sambung Menteri Teten, menjadi alasan penting bagi perguruan tinggi dalam menyiapkan anak-anak muda, sarjana-sarjana Indonesia adalah untuk menjadi entrepreneur. “Entrepreneur itu apa, yaitu menciptakan lapangan kerja, bukan lagi nanti kita mencetak mahasiswa yang mencari kerja,” katanya.
Oleh karena itu, Menteri Teten mengajak seluruh kampus untuk menjalin kerja sama untuk mencetak anak-anak muda Indonesia menjadi entrepreneur. Termasuk mendorong keterlibatan BMWI untuk mendongkrak rasio kewirausahaan dalam negeri.
Kurikulum Merdeka Belajar yang diinisasi Kemendikbud Ristek, dinilainya tepat, karena mahasiswa lebih banyak melakukan magang daripada sekadar teori. Bahkan sejak pertama masuk, mahasiswa sudah bisa membuat bisnis plan, sehingga ketika lulus bukan hanya punya ijazah tetapi bisnisnya pun sudah jalan.
Menurut Menteri Teten, beberapa universitas di Indonesia di fakultas binisnya sudah melakukan hal tersebut. Ditambah, ada survei di kalangan anak muda di dalam negeri dan Asia Pasifik bahwa 70 persen lebih anak muda sekarang tidak ingin menjadi pegawai baik pegawai pemerintah atau swasta, tapi mereka ingin jadi pebisnis.
Tak hanya itu, MenKopUKM mengimbau, agar para calon wirausaha ini menciptakan apa yang menjadi keunggulan domestik. Untuk itu penting di perguruan tinggi, bagaimana menyinergikan riset di universitas dengan inkubator bisnisnya.
Apalagi risetnya di perguruan tinggi saat ini sudah bisa di-support dengan adanya matching fund dari Kemendikbud, yang bisa digunakan untuk riset-riset pengembangan produk bisnis, sehingga dari hasil riset itu produknya bisa komersial dan unggul. Dalam menyiapkan wirausaha mencapai 4%, tahun ini Pemerintah menargetkan bisa mencetak 1 juta entrepreneur baru.
“Upaya ini terus kami kerjakan. Saya bersama Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandi Uno memiliki program Kewirausahaan Nasional mencetak 1 juta entrepreneur mapan baru supaya statistik kewirausahaan kita naik dari 3,47 persen ke 3,95 persen atau kalau bisa mencapai 4 persen di 2024,” ucapnya.
Saat ini untuk menjadi pengusaha dikatakan Menteri Teten relatif lebih mudah. Segala ekosistem untuk pengembangan UMKM sudah Pemerintah sediakan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), kemudahan usaha sudah dilakukan sehingga diharapkan usaha informal bisa masuk ke kategori usaha formal.
“Karena itu badan hukum untuk berusaha itu kami permudah. Kalau mau buat PT (persseroan terbatas) perorangan itu mudah tidak perlu setor modal yang besar, mau bikin koperasi kita permudah, atau paling tidak harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dipermudah,” katanya.
Begitu juga dengan akses pada pembiayaan. Presiden Jokowi sudah mengintruksikan 30 persen kredit perbankan diperuntukkan bagi UMKM. Selanjutnya, ekosistem selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu kebijakan afirmasi Pemerintah untuk membeli produk koperasi dan UMKM.
Sebesar 40% anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dialokasikan untuk belanja barang KUMKM. Masyarakat pun terus diimbau melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk memakai produk buatan sendiri.
Menurut Menteri Teten dari beberapa diskusi dengan para ekonom, dikatakan bahwa fondasi fiskal Indonesia sangat kuat. Hal ini didorong dari ekspor dalam negeri, terutama dari hilirisasi tambang yang membangun nilai rupiah tangguh di tengah ekonomi dunia yang sedang mengalami inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
“Dengan data tersebut, kita bisa membangun kekuatan ekonomi lebih tangguh daripada negara-negara lain. Apalagi sekarang Indonesia sudah dihitung dari 20 negara di G20, hanya Indonesia yang pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum BMWI Syamsul Hidayah mengatakan, pihaknya memiliki lima kurikulum top organisasi. Yakni, pendaftaran, pembinaan, pelatihan, manajemen keuangan maupun akses ke permodalan, dan pendampingan.
Ia bersyukur, BMWI hingga saat ini sudah banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Seperti dengan Universitas Brawijaya dalam konteks pembinaan di kalangan pemuda. Kemudian kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, juga dalam pembinaan kepada usaha di kalangan mahasiswa.
“Dengan segenap hati BMWI bersinergi mendukung program KemenKopUKM. Dukungan tersebut hadir dengan keberadaan BMWI yang saat ini tersebar di 34 provinsi, 200 kota kabupaten dan 7 negara,” sebutnya diakhir rilis humas Kemenkop dan UKM. (smr)
