Capres Anies Sangkal Gunakan Politik Identitas, Partai Ummat Besutan Amien Rais Akui Adalah Partai Politik Identitas

Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal capres Anies Baswedan (kanan depan) duduk bersama Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais di Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Foto: internet

Pekikan Anies Presiden terus menggema menyambut kedatangan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-I Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (14/2/2023).

semarak.co-Bahkan, Anies Baswedan yang diundang sebagai pembicara dalam rakernas perdana partai pendatang baru ini langsung disambut hangat Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Anies dan Amien Rais langsung berpelukan dan melakukan cipika-cipiki di tengah ratusan kader yang berhimpitan.

Bacaan Lainnya

Saat mendapat kesempatan menjadi pembicara, Capres Anies menepis tudingan terhadap dirinya yang dianggap kerap menggunakan politik identitas. Anies mengakui dirinya dilabeli menggunakan politik identitas seperti tentang dan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Namun, ia membantah tudingan itu saat sudah menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies lantas meminta pihak yang menudingnya untuk membuktikan apakah dirinya mengunakan politik identitas selama lima tahun memimpin DKI Jakarta.

“Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan, sesudah berjalan lima tahun, apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan (politik identitas) menemukan pembuktiannya?” kata Anies dilansir tribunjakarta.com tayang di msn.com, Selasa malam (14/2/2023).

Diektahui, Anies sempat dilabeli menggunakan politik identitas “pribumi” dan “agama” saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dia menegaskan segala yang dituduhkan kepada termasuk politik identitas batal demi akal sehat bila tidak terbukti.

“Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya dan ternyata memang tidak ditemukan, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal demi akal sehat,” tegas Anies lalu mengajak semua pihak agar membantah opini tentang politik identitas dengan menunjukkan kenyataan.

“Karena kenyataan ini akan memiliki efek persepsi yang lebih kuat dari pernyataan. Dan ketika kita berjuang membawa narasi keadilan, maka identitas apapun itu menginginkan adanya rasa keadilan,” ungkap Anies yang sudah dideklarasikan Partai NasDem sebagai capres 2024, pada Oktober 2022.

Sebagai informasi, Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem setelah dideklarasikan pada tahun 2022 lalu. Setelah NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat pun menyatakan mendukung Anies. Melalui dukungan tiga partai politik (parpol) tersebut Anies sudah mendapat tiket pencapresan atau presidential threshold 20%.

Partai Ummat Adalah Politik Identitas

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas. “Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas,” tegas Ridho dalam pidato pembukaan Rakernas Partai Ummat ke-I itu.

Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama. “Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik,” ucapnya.

Karenanya, menantu Amien Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais. “Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais. Partai Ummat akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah Saw lakukan setelah hijrah,” ujarnya.

Bagi ummat Islam, pinta dia, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keummatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik.

Seharusnya yang dilarang di masjid adalah politik provokasi bukan politik ide dan gagasan. “Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi, keduanya sangatlah berbeda. Yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan, tapi politik segregasi, sekali lagi, keduanya sangatlah berbeda,” imbuhnya. (net/tbc/msn/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *