Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengklaim sudah melaksanakan e-Governance dengan berbagai aplikasi maupun web. Misalnya, aplikasi penyedia data telah diadakan, sejak 2013. Sehingga ribuan data terkumpul dapat memberi ruang sebagai umpan balik terkait kebijakan Pemprov DKI.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, warga yang punya masalah atau keluhan bisa memanfaatkan aplikasi Clue yang sekarang dilengkapi dengan Netizen Relationship Manajemen. Di sini, kata Dian, semua keluhan ditampung dan kemudian diberikan solusinya. Kemudian pimpinan pun bisa tahu apa solusi yang diberikan pejabat kepada warga.
“Bentuk kolaborasi Pemprov DKI dengan warga, salah satunya membangun Smart City. Di dalam ada namanya e-Musrenbang. Di mana masyarakat bisa melihat proses perencanaan dari mulai tingkat RW hingga provinsi. Di sini masyarakat bisa memantau usulannya dalam Musrenbang, apakah diakomodir dan menjadi prioritas atau sebaliknya,” ujar Dian ketika menjadi salah satu pembicara Seminar Nasional Strategi Mewujudkan E-Governance Melalui Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Institute Stiami di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/12).
Tampil sebagai pembicara lain, Direktur Utama TVRI Helmy Yahya, Komisioner KIP DKI Jakarta Nani Nurani Muksin, dan Prof Martani Huseini, pakar bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dan seminar dibuka oleh Rektor Stiami Panji Hendrarso.
Masih dalam Smart City, lanjut Dian, Pemprov pun menerapkan system e-Budgeting. Di situ, masyarakat bisa melihat secara menyeluruh, seperti tidak ada lagi proses lelang untuk pengadaan barang. “Jadi setiap kebutuhan SKPD, bisa lewat e-Katalog dalam bagian e-Budgeting ini. Kalau dulu masyarakat butuh informasi datangi dinas-dinas, sekarang bisa lewat portal atau elektronik-elektronik program,” ungkapnya.
Dalam mengantisipasi masyarakat yang tidak mengetahui adanya program-program elektronik itu, Dian mengaku, Pemprov DKI sudah banyak bekerja sama dengan organisasi dan lembaga terkait. Termasuk pada media massa dan aktif di media social, seperti facebook, twitter, dan instagram. “Kalau masyarakat yang gaptek, kami membuka pengaduan setiap Sabtu di semua kecamatan secara manual. Itu pun nanti proses solusinya tetap kembali memakai system elektronik, seperti Citizen Relationship Manajemen tadi,” ungkapnya.
Rektor Institute Stiami mengatakan, Institute Stiami sebagai salah satu perguruan tinggi swasta telah berjalan selama 35 tahun menjadikanajang seminar ini sebagai wadah untuk mengarahkan Institute Stiami Good University Governance.
“Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan public yang berkualitas terus semakin menguat. Dengan wilayah yang sangat luas, akselerasi pemerataan kesempatan layanan dan peningkatan mutu layanan yang sulit diatasi dengan cara-cara konvensional sehingga diperlukan strategi yang tepat agar pelayanan public dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ungkap Panji.
Pengembangan dan pendayagunaan information & communication technology (ICT) dapat membantu kinerja layanan public oleh pemerintah melalui e-Governance atau elektronik governance berbasiskan teknologi. “Ini melalui pelaksanaan e-democracy dan e-government dengan sebaik-baiknya. Sehingga arus informasi yang selama ini mengalami kebuntuan baik antaa pemerintah, masyarakat, dan kalangan pengusaha dapat terpecahkan,” tutupnya. (lin)
