Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung berbagai upaya Polri untuk terus bertransformasi sebagai organisasi pelayan masyarakat yang andal, serta mampu mewujudkan slogan Presisi.
semarak.co-Kita semua tentu mendukung berbagai langkah transformasi yang dilakukan Polri, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh jajaran kepolisian senantiasa melayani dan memberikan rasa aman di masyarakat. Menteri PANRB Anas juga mengapresiasi kiprah Polri dalam penanganan pandemi dan pengendalian inflasi.
“Saya tahu betul bagaimana Polri bekerja keras menangani pandemi, serta turut mengendalikan inflasi sesuai perannya,” papar Menteri PANRB Anas saat Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan pengendalian inflasi telah membawa Indonesia sebagai salah satu negara yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Menteri Anas optimistis, ke depan, Polri akan semakin mampu memberikan dampak optimal dalam setiap geraknya.
“Semangat reformasi birokrasi berdampak itulah yang menjadi fokus pemerintah sesuai arahan Presiden Jokowi,” imbuh Menteri Anas saat acara dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan seluruh Kapolda serta Kapolres se-Indonesia.
Ditambahkan Menteri Anas, Seluruh elemen birokrasi pemerintah harus memberi dampak pada prioritas pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Termasuk kepolisian bisa turut mendukung pengentasan kemiskinan, sebagai contoh bagaimana Bhabinkamtibmas turut mengedukasi warga soal stunting hingga putus sekolah sebagai salah satu bagian dari variabel kemiskinan.
Menteri Anas lantas membeberkan empat kunci mewujudkan birokrasi berdampak, termasuk di lingkungan Polri. Pertama, komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran sampai satuan kewilayahan. “Kalau soal ini, tentu komitmen Kapolri tidak diragukan lagi untuk menghadirkan transformasi kepolisian,” ujar Menteri Anas.
Langkah kedua adalah percepatan penyelesaian masalah harus terkait erat dengan permasalahan yang nyata dialami masyarakat. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, non-governmental organization (NGO), dan semua stakeholder.
“Keempat, kita semua perlu melakukan cara-cara yang inovatif atau out of the box dan tidak dengan cara-cara yang prosedural dan terlampau birokratis,” papar Menteri Anas dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (14/12/2022).
Dalam kegiatan itu, Menteri Anas memaparkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Polri sejak 2018 hingga 2021. Secara keseluruhan, predikat SAKIP dan RB dari Polri adalah BB atau sangat baik. Hasil evaluasi juga menunjukkan terjadi kenaikan nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi selama tiga tahun terakhir.
Sejak tahun 2015, terdapat 177 satwil dan satker Polri yang ditetapkan menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rinciannya yakni 155 unit menuju WBK dan 22 unit menuju WBBM.
Secara nasional, terjadi peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Namun pada tahun 2021, Indeks Pelayanan Publik nasional mengalami penurunan menjadi 3,79 seiring dengan penambahan lokus evaluasi yang sangat signifikan.
Pada tahun 2022, dengan pembinaan yang telah dilakukan Kementerian PANRB, terjadi peningkatan indeks pelayanan publik secara nasional menjadi 3,87. “Hal ini juga sejalan dengan IPP Polri pada tahun 2022 yang juga mengalami peningkatan sebesar 5,7 persen dibandingkan dengan IPP Polri pada tahun 2021,” jelas mantan Kepala LKPP ini.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2022, diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polresmetro sebesar 3,88 atau kategori B (Baik). Indeks masing-masing Polres/Polresta/Polrestabes/Polresmetro merupakan rata-rata dari indeks pelayanan SIM dan SKCK.
Secara nasional, nilai IPP layanan SIM sebesar 3,9 (Baik) dan indeks pelayanan SKCK sebesar 3,8 (Baik). Menteri Anas yakin, Polri bisa mencapai Presisi dibawah komando Jenderal Listyo Sigit. Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Polri banyak melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Bahkan, beberapa diantaranya dijadikan sebagai percontohan Inovasi Pelayanan Publik Nasional yaitu SKCK Online, Aplikasi PolisiKu, dan SIM Online. “Saya berharap kedepannya terobosan-terobosan seperti ini selalu ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang inovatif, cepat, dan berdampak,” pungkas Menteri Anas.
Di bagian lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terus digaungkan, termasuk dalam pembangunan MPP Digital. Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, maka pelayanan akan dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan kondisi saat ini membuat pemerintah dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik secara digital. Termasuk juga digitalisasi pada Mal Pelayanan Publik yang hadir sebagai tempat terintegrasinya berbagai layanan dalam satu tempat.
“Dengan adanya digitalisasi MPP, diharapkan berdampak pada percepatan pemerataan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia melalui penyediaan dukungan infrastruktur teknologi untuk menjalankan MPP Digital,” ungkap Deputi Diah dalam Rapat Konsolidasi Percepatan Digitalisasi MPP di Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Sesuai arahan Menteri PANRB Anas, penerapan MPP Digital akan dilakukan secara nasional. Namun, sebelum dieksekusi lebih lanjut, perlu adanya sinergi terkait dengan pelaksanaan digitalisasi MPP dengan instansi pemerintah terkait.
“Hal ini untuk mendiskusikan langkah dan strategi bersama dalam mencapai keselarasan digitalisasi MPP demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga potensi digitalisasi yang ada di MPP dapat lebih mudah untuk direplikasi oleh MPP yang telah berjalan maupun yang akan selanjutnya dibangun,” lanjut Diah.
Penyelenggaraan MPP Digital juga merupakan upaya percepatan transformasi digital dan untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. MPP Digital diarahkan untuk mengambil peran dalam edukasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam penggunaan pelayanan publik berbasis elektronik pada Portal Pelayanan Publik.
Guru Besar Universitas Sriwijaya ini menyampaikan, berdasarkan penelitian McKinsey tentang Digital Public Service, digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik.
Digitalisasi dapat menghemat hingga 50 persen waktu pelayanan dan 50 persen anggaran yang dikeluarkan di kemudian hari, serta 60 persen efisiensi dalam bekerja. Keberadaan MPP menjadi salah satu bentuk kehadiran negara untuk masyarakat.
“Sehingga kehadiran MPP di berbagai daerah di Indonesia, baik gedung MPP maupun MPP Digital, perlu terus dioptimalkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkas Diah dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (14/12/2022).
Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Organisasi, Aparatur, dan Kepegawaian Choiril Ustadi Yudawanto menyampaikan bahwa MPP Digital dapat hadir jika MPP fisik telah ada. Oleh karena itu, perlu adanya penyamaan persepsi antara Kementerian PANRB, pemerintah daerah, serta instansi penyedia pelayanan untuk mempercepat pendirian MPP.
“Terkait langkah digitalisasi, nantinya akan dilakukan uji coba digitalisasi pelayanan di MPP. Prototipe MPP Digital juga akan dibuat secara sederhana yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah,” ujar Ustadi.
Akselerasi pembangunan MPP juga dipercepat dan secara paralel, Ustadi melanjutkan, MPP yang sudah ada akan didorong bersama-sama untuk bertransformasi menjadi MPP Digital. Sehingga dengan demikian, maka kualitas pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. (ald/don/smr)
