Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, Partai Golkar saat ini sedang berada dalam kondisi buah simalakama atau serba salah. Pasalnya Golkar dihadapkan pada dua pilihan, merelakan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang sedang terbelit kasus hukum di KPK melepaskan jabatannya atau melawan rakyat dengan membiarkan jabatan itu terus disandang.
“Sikap Golkar yang masih mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR saat ini sama saja dengan sikap yang melawan kehendak rakyat. Saya kira kita semua tahu, bahwa rakyat hari ini menginginkan Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR RI. Pemberitaan tentang Setya Novanto akhir-akhir ini bagaikan sinetron berseri yang tak ada habis-habisnya,” kata Ujang, Sabtu (25/11).
Pemberitaan tersebut bukan malah mengangkat popularitas Partai Golkar, tapi merupakan kampanye hitam gratis bagai Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Pengamat Politik Lulusan Program Doktor Universitas Indonesia ini juga menyadari bahwa Novanto masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya.
“Novanto mugkin saja memegang kartu AS di Internal Golkar, tapi menurut saya dia lebih elok dan negarawan jika rela melepas jabatan yang melekat pada dirinya,” ujar dia.
Novanto harus menyadari, kasus hukum yang dihadapinya saat ini membuat citra dan elektabilitas Partai yang dipimpinnya menjadi merosot. Bahkan, kata Ujang, Novanto harus tahu bahwa DPR RI juga di mata masyarakat bagaikan lembaga legislatif yang tidak lagi mewakili suara rakyat. “Itu semua karena kasus hukum Novanto saat ini,” tegas Ujang.
Untuk itu, Menurut Ujang Partai Golkar harus memilih, mempertahankan Novanto atau melawan rakyat. Jika tetap mempertahankan Novanto, kata Ujang, konsekuensinya Golkar akan mendapat hukuman dari rakyat di Pilkada dan Pilpres nanti. “Golkar akan dihukum rakyat dengan tidak dipilihnya Golkar di Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 nanti jika masih mempertahankan Novanto,” tutupnya. (lin)
