Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membagikan 2.500 sertipikat tanah kepada masyarakat di Gedung Indoor Komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (8/9/2022).
semarak.co-Sertipikat tanah yang diserahkan pada hari ini merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Penyerahan sertipikat tanah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan, total bidang tanah di Indonesia kurang lebih 126 juta bidang tanah yang harus disertipikatkan, dan sampai saat ini sudah terdaftar 81,5 juta bidang tanah atau 64,6 persen. Kepemilikan sertipikat tanah berarti masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.
“Kalau sudah terdaftar, tanah Bapak dan Ibu sudah aman, akan mempersulit gerak mafia tanah. Kalaupun masih ada, akan kita gebuk, sesuai perintah Pak Presiden,” sebut Menteri ATR/Kepala BPN Hadi dirilis humas ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Kamis petang (8/9/2022).
Kendati sudah terdaftar dan bersertipikat, masyarakat harus menjaga tanahnya. Hadi Tjahjanto meminta agar masyarakat memasang patok. Menurutnya, tanah perlu dipasang plang serta dicantumkan nama pemiliknya. “Jadi tanah tersebut jelas dan tidak bisa diambil oleh mafia tanah,” tutur Menteri Hadi dalam sambutannya.
Kepada penerima sertipikat tanah, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan agar dicek nama dalam sertipikat tanahnya apakah sudah sesuai. Sama halnya dengan luas serta surat ukurnya, apakah sudah jelas perihal batas-batasnya.
“Sertipikat tanah ini juga harus disimpan baik-baik, jika perlu diberi plastik, sehingga tidak rusak. Lalu, dapat difotokopi karena jika ada musibah yang menyebabkan sertipikat hilang masih ada fotokopinya, dan ini dapat digunakan untuk mengurus ke Kantah,” jelas Menteri ATR/BPN Hadi.
Asisten Daerah Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengucapkan terima kasih atas program PTSL Kementerian ATR/BPN karena pertanahan merupakan hal strategis dan sensitif di masyarakat.
Adanya program PTSL, kata Sofwan, diharap dapat memberikan manfaat terutama bagi peningkatan ekonomi masyarakat. “Adanya program pertanahan membuat masyarakat lebih tenang dan memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka,” ungkap Ferry Sofwan Arief.
Sebanyak 2.500 sertipikat tanah yang dibagikan pada hari ini berasal dari Kabupaten Purwakarta sebanyak 320 sertipikat tanah, Kabupaten Bandung sebanyak 500 sertipikat tanah, Kabupaten Sumedang sebanyak 150 sertipikat tanah, Kota Bandung sebanyak 400 sertipikat tanah, Kota Cimahi sebanyak 130 sertipikat tanah, serta Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.000 sertipikat tanah.
Sebelumnya, mengawali agenda di Provinsi Jawa Barat Menteri ATR/BPN Hadi mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, pada Kamis (8/9/2022). Kedatangannya disambut oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan serta beberapa jajaran Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Barat.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN meninjau loket pelayanan yang tersedia di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Agenda di Jawa Barat ia lanjutkan dengan mengunjungi Kantah Kota Bandung. Andi Kadandio Alepuddin selaku Kepala Kantah menerima langsung kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN kali ini.
Dalam kunjungan ke Kantah Kota Bandung, Hadi Tjahjanto meninjau loket pelayanan pertanahan serta menyapa masyarakat yang hadir secara langsung. Hadi Tjahjanto pada kesempatan tersebut memastikan kepada masyarakat bahwa saat ini pelayanan di Kementerian ATR/BPN sudah lebih transparan dan semakin mudah.
“Kunjungan saya ke Kanwil dan Kantah untuk melihat sejauh mana program-program yang sudah kita sepakati bersama dan sudah saya perintahkan terkait pelayanan masyarakat,” ucap Hadi Tjahjanto saat ditemui di halaman Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Menteri Hadi juga melihat langsung inovasi layanan pertanahan dan tata ruang di Kantah Kota Bandung, khususnya dalam bidang survei dan pemetaan. Setelah peninjauan, ia menyatakan bahwa fungsi Kantah sejauh ini sudah nyaman untuk melayani masyarakat. Di samping itu, ia memastikan soal program yang memudahkan masyarakat, seperti Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
“Tugas dari jajaran selanjutnya bagaimana menyosialisasikan kegiatan pelayanan sudah dilayani dengan baik, sehingga masyarakat paham betul bahwa pelayanan sekarang sudah berubah semua bisa ditanyakan di Kantah,” ujarnya.
Selanjutnya, Hadi Tjahjanto memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kantah Kota Bandung. Dalam pengarahan tersebut, ia menekankan sedikitnya tiga hal, yakni terkait peningkatan layanan, pendampingan dalam program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan percepatan Reforma Agraria.
“Saya menekankan kepada seluruh Kantah di Jawa Barat untuk benar-benar mengawal dan memberikan bantuan terkait dengan LSD, yang saat itu masuk dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan berakibat langsung kepada masyarakat maupun pelaku usaha,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, ia tekankan untuk terus berkoordinasi dengan Kantor Pusat kemudian dengan masyarakat tentang LSD tersebut. Menteri Hadi mendorong percepatan program Reforma Agraria, dengan menentukan lokasi prioritas Reforma Agraria yang diperuntukan bagi masyarakat agar segera terealisasi.
Karena menurutnya, 10,2 juta masyarakat di Indonesia mengandalkan hidupnya dari sumber daya hutan. “Sebab itu, segera lakukan percepatan, koordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera kita redistribusi, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum bahwa tanah yang ia duduki sudah bersertipikat dan berhak untuk menggarap wilayahnya,” tuturnya.
“Dari ketiga kegiatan tersebut, baik pelayanan, LSD, maupun Reforma Agraria, saya pesan tidak ada yang bermain-main. Kalau ada, saya anggap bagian dari mafia tanah dan saya gebuk. Saya akan melaksanakan perintah Pak Presiden dengan baik,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Adapun pada kunjungan kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (rh/phl/smr)
