PT Bank KB Bukopin menyelenggarakan Event Agreement Signing Ceremony di Ballroom The Langham Jakarta bersama International Finance Corporation (IFC) World Bank, pekan ini.
semarak.co-Event tersebut menjadi salah satu rangkaian acara simbolis perjanjian kerja sama antara Bank KB Bukopin bersama IFC dalam transaksi pinjaman luar negeri senilai USD 300 Juta atau IDR 4,41 Trilun dari IFC. Pinjaman mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia.
Obligasi Sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari COVID-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Hadir pada acara tersebut sejumlah perwakilan dari pemerintahan, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Septian Hario Seto, Asisten Deputi Ekonomi Daerah dan Sektor Riil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Puji Gunawan.
Lalu ada Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dari Kementerian Keuangan Deni Ridwan, Deputi Bidang Kerja sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno.
Dan Direktur Pengawas Perbankan II OJK Kusdarmawan Agustianto. Tamu undangan lainnya yang turut hadir yaitu Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, institus pemerintah, sejumlah badan usaha milik pemerintah dan swasta yang terkemuka.
Turut hadir pula secara virtual dan memberikan sambutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan, pemerintah mendukung kerja sama yang dilakukan Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial ini, untuk membuka potensi investasi di Indonesia.
“Kerja sama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” kata Airlangga Hartarto dalam sambutannya dilansir industry.co.id | Rabu, 31 Agustus 2022 – 20:58 WIB.
Bank KB Bukopin akan melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC yaitu KB Bukopin memiliki komitmen untuk senantiasa menyalurkan kredit ke 3 sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca COVID-19. Adapun tiga sektor tersebut adalah sebagai berikut:
- Sektor Ritel: Pembiayaan Rumah Terjangkau.
- Sektor UKM: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk usaha yang dimiliki wanita.
- Sektor Komersial: Kesehatan, Pendidikan (di luar pendidikan K-12), Infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan).
Demi menjaga obligasi sosial ini sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, KB Bukopin mengungkapkan telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana ini agar diterima pada sektor yang telah ditentukan.
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dari Kementerian Keuangan Deni Ridwan menyatakan, mencatat bahwa penerbitan social bond oleh KB Bukopin ini adalah yang pertama bagi bank swasta di Indoensia.
“Pemerintah tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan oleh KB Bukopin dengan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahan dan social ekonomi akibat pandemic Covid-19,” imbuh Deni.
Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, lanjut Deni, ada peran penting disini adalah menemukan partner yang tepat. “Kami melihat pada program ini, sebagai stepping stone bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrument obligasi.” katanya.
Mengacu pada survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan.
Selain itu, fasilitas dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada pengusaha wanita dan UKM milik wanita (women-owned small and medium enterprises/WSMEs).
Kesempatan sama, mewakili Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan Septian Hario Seto mengatakan penerbitan obligasi sosial menjadi langkah yang baik untuk private sector bank di Indonesia.
“Saya kira ini adalah salah suatu langkah yang penting dalam recovery ekonomi Indonesia. Jadi saya kira momentum ini yang harus kita jaga ke depannya. Pinjaman dari obligasi sosial tersebut sejalan program yang sedang disosialisasikan pemerintah terkait keuangan berkelanjutan yang merupakan salah satu topik dari isu enam prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia,” katanya.
Sedangkan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno menyampaikan bahwa dengan sosial bond, pendanaan inisiatif sosial yang berfokus pada dampak sosial ekonomi dan pembiayaan segmen sosial bisa lebih masif. Adapun inisiatif yang dimaksud seperti UMKM rumah terjangkau, peralatan kesehatan, dan sebagainya.
“Upaya ini akan berdampak kolektif bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selamat dan sukses untuk Bukopin dan IFC atas upaya kolektif. Harapannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas dan negara,” katanya. (net/idc/smr)
