Kepala Riset Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma menilai dana rights issue dari PT Bank Syariah Indonesia atau BSI diramalkan bakal digunakan untuk mengakuisisi unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu BTN Syariah. Penambahan modal melalui rights issue oleh BSI dinilai akan memperluas potensi bisnis dan meningkatkan daya saing.
semarak.co-Peneliti ekonomi syariah Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fauziah Rizki Yuniarti mengatakan, dengan menambah modal, BSI akan memiliki bisnis yang lebih luas.
“Penambahan modal akan mendorong produk pembiayaan menjadi lebih murah sehingga memberi manfaat positif bagi konsumen,” kata Fauziah dalam keterangan, Ahad (21/8/2022) bisnis.com 22 Agustus 2022 | 11:42 WIB.
Emiten bank dengan kode BRIS ini juga akan lebih mudah mendapatkan dana murah. Peningkatan dana murah akan berdampak positif pada konsumen karena banyaknya produk pembiayaan yang lebih murah. Langkah rights issue juga akan mempercepat langkah BSI untuk menjadi BUKU IV. Konsumen akan semakin diuntungkan.
Fauziah menilai potensi bisnis masih sangat luas karena saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening bank. “Ceruk pasar tersebut sangat besar dan belum dioptimalkan oleh bank-bank yang ada saat ini,” kata dia.
Ditambahkan Suria Dharma, BRIS belum ketahuan jumlah dananya berapa, tapi kemungkinan ini akan dipakai untuk mengakuisisi UUS BTN. UUS BTN akan memperkuat posisi sekaligus memperbesar kapasitas BSI. Konsolidasi ini merupakan visi pemerintah untuk terus mendorong penguatan ekonomi dan perbankan syariah melalui BSI.
Sebagaimana diketahui, rencana BSI untuk mengakuisisi UUS BTN atau BTN Syariah mencuat seiring pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada awal 2022. Dia kala itu menyampaikan bahwa unit syariah BTN akan memperkuat posisi sekaligus memperbesar kapasitas BSI.
Konsolidasi tersebut merupakan visi pemerintah untuk terus mendorong penguatan ekonomi dan perbankan syariah melalui BSI. Dengan demikian, perseroan diharapkan dapat memperbesar dan memperkuat posisinya dalam hal kapitalisasi pasar.
BSI saat ini juga tengah menunggu perubahan status dari anak usaha BUMN menjadi bank BUMN. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Mei 2022, seluruh pemegang saham sepakat pemerintah memiliki saham Seri A Dwiwarna di BSI.
Sebelum saham pemerintah masuk, pemegang saham BSI saat ini adalah PT Bank Mandiri dengan porsi 50,835, PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) 17,25%, dan publik 7,08%.
Sementara itu, BSI juga berencana menerbitkan 6 miliar saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Perseroan akan meminta persetujuan ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 23 September 2022.
Adapun, ketentuan-ketentuan rights issue, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas saham baru yang diterbitkan akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan, BSI berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterima dari rights issue untuk penyaluran pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.
BSI juga memperkirakan pertumbuhan pembiayaan dengan compound annual growth rate (CAGR) lebih dari 15 persen hingga 2025. Untuk itu, BSI membutuhkan tambahan permodalan agar capital adequacy ratio (CAR) dapat mencapai lebih dari 20 persen hingga 2025. (net/bis/smr)
