Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang terus melakukan upaya percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Salah satu upayanya, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama kepala daerah dan kementerian/lembaga di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (2/8/2022).
semarak.co-Apresiasi dan rasa terima kasih pun diungkapkan Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/bPN Gabriel Triwibawa kepada kepala daerah yang telah merespons dengan baik atas bantuan teknis RDTR yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN.
Menurut Gabriel, RDTR begitu penting karena RDTR adalah hulu dari pembangunan yang akan dilakukan ke depan. Dua tahun pasca pandemi, yang paling terdera selain sektor kesehatan adalah pemulihan ekonomi.
“Kita sedang menggalakkan percepatan RDTR dan mengintegrasikan RDTR ini ke OSS (Online Single Submission) sehingga penerbitan konfirmasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dapat terbit dalam waktu satu hari kerja,” ujar Gabriel dirilis humas ATR/BPN usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Kamis (4/8/2022).
Dengan begitu, Plt. Dirjen Tata Ruang berharap para pelaku usaha mendapatkan kemudahan perizinan berusaha. Sehingga, dapat mendongkrak iklim investasi dan perekonomian Indonesia. Senada dengan komitmen para kepala daerah, Gabriel Triwibawa juga menegaskan komitmennya dalam ketepatan waku penerbitan Persetujuan Substansi (Persub).
“Waktu penerbitan Persub ini telah diatur dalam undang-undang. Tolong kepala daerah dapat menegur kami jika dalam prosesnya, kami terlambat untuk menerbitkan Persub. Pembahasan rancangan RDTR yang menjadi focus, di antaranya RDTR Kawasan Perkotaan Hanau tahun 2022-2042, RDTR Kecamatan Pandih Batu tahun 2022-2042.
Lalu RDTR Kota Palu tahun 2022-2042, RDTR Wilayah Perencanaan (WP) I Perkotaan Tambolaka tahun 2022-2042, dan RDTR Wilayah Perencanaan (WP) II Perkotaan Tambolaka tahun 2022-2042.
Rapat Koordinasi Lintas Sektor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi muatan teknis yang dipimpin oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Rahma Julianti bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kementerian/lembaga terkait. (smr)
