Seperti diketahui, sindikat mafia tanah bekerja secara terstruktur. Beberapa modus yang pada umumnya digunakan, yaitu pemalsuan berkas atau sertipikat, menggugat melalui pengadilan, melakukan penguasaan tanah secara fisik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
semarak.co-Ada lagi berpura-pura membeli tanah, hingga berpura-pura kehilangan sertipikat tanah. Tak dipungkiri, dalam menjalankan beberapa modus operandi tersebut masih ditemukan keterlibatan jajaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Raja Juli Antoni mengatakan, untuk menghindari keterlibatan jajaran dalam sindikat mafia tanah, Kementerian ATR/BPN tentu berkomitmen dalam melakukan perbaikan internal.
Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, dalam jangka pendek upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah mempererat kerja sama dengan Satgas Anti-Mafia Tanah. Dalam 34 hari masa kerjanya di Kementerian ATR/BPN, sejatinya ia bertemu dengan banyak sekali Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki komitmen, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi.
“Apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini Satgas (Satuan Tugas, red) Anti-Mafia Tanah adalah sebuah fakta hukum yang tidak perlu kami dari ATR/BPN defensive,” ujar Raja Juli dalam wawancara yang dilakukan secara daring pada program Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Selasa (19/7/2022).
“Maka Pak Menteri juga katakan kalau seandainya terjadi, orangnya benar, tetapi masih terseret juga dalam kasus hukum, maka Pak Menteri akan pasang badan melakukan proteksi kepada teman-teman yang sudah bekerja secara procedural,” demikian Wamen Raja Juli dirilis Humas ATR/BPN melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Rabu (20/7).
Sedangkan dalam jangka panjang Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan perbaikan pada sistem manajemen sumber daya manusia (SDM). “Caranya yaitu orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi harus segera menempati posisi strategis, agar mafia tanah yang melibatkan ASN di Kementerian ATR/BPN berkurang, bahkan tidak ada lagi,” terang dia.
Yang paling penting dilakukan adalah mengaktifkan peran Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN dalam melakukan kontrol dan evaluasi internal. Di samping itu juga, jajaran Kementerian ATR/BPN harus tetap berjejaring, mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan dari sisi eksternal.
“Sehingga tercipta good governance, soal transparansi, akuntabel, menghilangkan pungli (pungutan liar, red), termasuk layanan masyarakat yang cepat, efektif, dan efisien seperti apa yang selalu diperintahkan Pak Jokowi. Itulah yang harus dikawal dari hari ke hari,” pungkasnya.
Di bagian lain Hadi Tjahjanto telah satu bulan menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sejak dilantik 15 Juni 2022. Ia memulai tugasnya dengan turun ke beberapa provinsi. Tujuannya, selain untuk melihat secara langsung permasalahan pertanahan yang terjadi dan berdialog dengan masyarakat, Menteri ATR/BPN Hadi menyampaikan komitmennya dalam menjalankan agenda prioritas serta memperkuat sinergi hingga ke daerah.
Menteri ATR/BPN Hadi menjalankan mandat serta berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. “Banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan bersama-sama. “Kita harus menerima apabila ada cobaan, terkait dengan isu-isu yang menghantam institusi kita, kita harus hadapi dengan profesional,” ujarnya.
Itu disampaikan Hadi dihadapan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Aula Prona Lantai 7, Kantor Kementerian ATR/BPN, Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2022).
Dalam arahan yang disampaikan, ia meminta seluruh jajarannya menunjukkan profesionalisme dan jati diri bahwa insan Kementerian ATR/BPN adalah ksatria yang berani berbuat serta bertanggung jawab. Selain itu, Hadi Tjahjanto juga menekankan kepada jajarannya untuk menjaga loyalitas kepada bangsa dan negara.
“Sifat ksatria, loyalitas, dan profesional ini benar-benar harus ada di diri kita, supaya kementerian ini menjadi kementerian yang ditandai oleh masyarakat adalah kementerian yang bergengsi, terpercaya, bisa diandalkan, dan tentunya bisa menjadi contoh kementerian-kementerian lain,” tegas Hadi dirilis Humas ATR/BPN melalui WAGroup yang sama.
Ia mengingatkan bahwa sebagaimana amanah Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN harus mempercepat Program Strategis Nasional (PSN), dalam hal ini Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Karena kita akan mendapatkan manfaat dari PTSL tersebut.
“Yang pertama adalah kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia akan jelas. Yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan mafia tanah. Dan yang ketiga, investor pasti akan datang. Sehingga program kota/kabupaten/provinsi lengkap ini menjadi harapan kita semua,” tuturnya.
Selanjutnya, yaitu menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk mafia tanah. Konflik agraria saat ini tengah menjadi fokus Menteri ATR/Kepala BPN, misalnya tumpang tindih antara Hak Guna Usaha (HGU) dengan tanah rakyat, konflik perusahaan BUMN dengan rakyat.
Demikian juga tanah rakyat yang diakui oleh kelompok rakyat lainnya. “Ini juga harus menjadi perhatian kita semua Tentunya kita juga harus menyukseskan Reforma Agraria yang saat ini terus diingatkan presiden untuk harus segera direalisasikan,” papar Menteri ATR/BPN Hadi yang mantan Panglima TNI.
Terakhir, rinci dia, amanah presiden adalah mendukung pembangunan di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kita sudah lakukan rapat dan akan terus kita lakukan sampai dengan proses di IKN ini terkait dengan tata ruang semuanya bisa berjalan dengan baik.
Adapun dalam kesempatan ini turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta Penasehat Utama, para Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN dalam berbagai bidang. (ls/af/ys/rz/smr)
