PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) senantiasa menjalankan berbagai inisiatif untuk memberdayakan dan mengembangkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seperti diketahui, segmen ini menjadi salah satu penopang utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
semarak.co-Karena itu, bank pelat merah yang core bisnisnya kredit rakyat atau UMKM ini terus mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal branding usaha, termasuk pengetahuan terkait digitalisasi sehingga naik kelas.
Hal ini dilakukan salah satunya melalui Kegiatan Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang diselenggarakan melalui kerja sama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022).
Hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menteri BUMN RI Erick Thohir mengatakan, UMKM harus senantiasa didorong untuk meningkatkan produktivitas usaha sehingga bisa naik kelas. Pelaku UMKM dan ultra mikro memiliki multiplier effect yang kuat.
“Untuk naik kelas, mereka membutuhkan pendampingan dan dukungan. Seperti kata Pak Presiden, basis dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. UMKM harus dipastikan bisa go global. Kita jadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkesinambungan,” ujar Menteri Erick dirilis humas BRI usai acara melalui WAGroup BRI X Jurnalis, Senin (11/7/2022).
Terpisah Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, BRI akan terus hadir untuk mendampingi para pelaku UMKM agar naik kelas. “Perseroan terbuka untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung UMKM mengembangkan dan meningkatkan kapasitas usahanya,” ujar Agus dirilis juga.
Diketahui, sebanyak 125 nasabah BRI mengikuti acara pemberian NIB sekaligus merupakan sosialisasi pendaftaran izin usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS). NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan halal.
Adapun OSS menjadi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Diketahui, sebelumnya terdapat lebih dari 50.000 pelaku UMKM yang terdaftar NIB. Kegiatan Sosialisasi NIB juga telah dilaksanakan di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya. Peserta yang hadir di kedua kota tersebut mencapai sebanyak 2.000 pelaku usaha.
Di bagian lain Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan BRI dinilai sangat efektif bagi pelaku UMKM. Hal ini didasarkan hasil riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait penyaluran KUR di masa pandemi Covid-19. Dari hasil riset BRIN tersebut, KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha.
Secara umum, pendapatan usaha meningkat sebesar 50%. Selain itu, semakin besar nilai KUR yang diterima, maka potensi pendapatan yang meningkat mencapai 33%. Tak hanya itu, penerima KUR juga berpotensi meningkatkan keuntungan bersih sebesar 35% atau kenaikan keuntungan 30% setiap ada peningkatan nilai KUR Rp1 juta.
Akses terhadap KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata tiga orang. Adapun proporsi sampel dari riset tersebut, yakni 50% segmen mikro, 30% segmen kecil, dan 20% segmen super mikro melalui lima sektor produksi. Sekitar 57,62% responden merupakan pelaku usaha berada di Pulau Jawa dan 42,38% di luar Pulau Jawa.
Terkait hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, target utama penyaluran KUR adalah UMKM yang memang menjadi segmen rentan di masa pandemi. UMKM adalah segmen yang rentan ketika aktivitas ekonomi dan mobilitas dibatasi.
“Karena itu, kebijakan pemerintah saat krisis diarahkan untuk memberikan stimulus kepada UMKM untuk terus bergerak. Hal ini menjadi tugas BRI sebagai bank dengan portofolio terbesar di segmen UMKM,” ujar Sunarso dirilis humas BRI usai acara melalui WAGroup BRI X Jurnalis, Minggu (10/7/2022).
Seperti diketahui, BRI selalu mendapat jatah terbesar penyaluran KUR dengan porsi kurang lebih 70% dari total alokasi KUR secara nasional. Pada 2020, jatah penyaluran KUR BRI mencapai Rp140,2 triliun dengan realisasi Rp138,5 triliun.
Kemudian pada 2021, kuota KUR BRI naik menjadi Rp195,59 triliun, dengan realisasi penyaluran Rp194,9 triliun. Adapun untuk tahun ini, kuota KUR mencapai Rp260 triliun dengan realisasi penyaluran untuk periode Januari-Mei 2022 telah mencapai Rp104,5 triliun.
BRIN melalui hasil risetnya juga menunjukan bahwa KUR kian mendorong produktivitas usaha. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar penerima KUR, yakni 99,37% menggunakan KUR untuk kepentingan usaha produktif.
Untuk modal kerja 35,05%; modal kerja dan investasi 18,84%; modal kerja dan konsumtif 19,89%; konsumtif dan investasi 12,04%; serta modal kerja, investasi dan konsumtif 11,58%. Sunarso menambahkan, perseroan akan terus menstimulus UMKM untuk bangkit dari krisis akibat pandemi.
“Saya ambil filosofinya, tugas negara, tugas pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Cara terbaik menyejahterakan rakyat adalah dengan memberi pekerjaan. Dari data statistik, ternyata lebih dari 92 persen tenaga kerja di Indonesia terserap di UMKM. Jadi kalau mau memberikan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja/ pekerjaan, memang UMKM-lah yang harus kita sasar,” pungkas Sunarso. (smr)
