PT PP mencatatkan Laba Komprehensif Perseroan di triwulan III-2017, ini mencapai Rp1,11 triliun. Dimana sudah hampir sama dengan Laba Komprehensif Perseroan di akhir 2016 sebesar Rp1,15 triliun. Atau tumbuh 69,9% terhadap Laba Komprehensif di triwulan III-2016 sebesar Rp658 miliar.
Dalam paparan kinerja itu, kontraktor pelat merah inipun mengungkapkan bahwa sudah tidak lagi mengambil pekerjaan proyek-proyek dengan nilai di bawah Rp 150 miliar, sejak akhir 2016. Ini diambil kontraktor pelat merah ini agar perusahaan-perusahaan swasta, khususnya di daerah memiliki ruang menggarapnya. Langkah ini menunjukkan perusahaan tidak benar sedikitpun merebut pangsa pasar swasta.
Sekretaris Perusahaan PTPP Nugroho Agung Sanyoto mengatakan, dalam kontrak pembangunan yang dikerjakan PTPP senilai Rp 31,9 triliun itu, mayoritas berasal dari sesama BUMN yang sebesar 61% dan swasta 28%, hingga September 2017. Sedangkan proyek yang berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah hanya sekitar 11%.
“Proyek kita 61 persen dari BUMN, termasuk Perumnas. Dari pemerintah atau APBN hanya 11 persen karena PT PP tidak mengambil lagi proyek-proyek di bawah Rp 200 miliar. Itu sudah di APBD tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi tidak benar kalau BUMN mau merebut pangsa swasta,” ujar Agung di Jakarta, Senin (30/10).
Waktu PTPP memiliki cabang di daerah untuk lebih banyak mendapatkan tender pembangunan infrastruktur di daerah, lanjut Agung, tapi perusahaan hanya mengambil proyek strategis pemerintah, punya nilai besar dan tidak mampu digarap kontraktor swasta lokal.
“Dulu kami memang punya cabang di provinsi seperti Lampung. Dulu kami memang membagi per regional. Sekarang kami lebih ke arah spesialisasi. Di Papua, ada stadion kami ambil karena nilainya besar, waktunya singkat jadi agak sulit untuk swasta lokal masuk,” kilahnya.
Perusahaan tidak lagi ambil proyek dengan skala kecil lebih dikarenakan saat ini sudah mengubah sistem menjadi lebih spesialisasi. Sementara, porsi orderan PTPP dari swasta sebesar 28%. Tahun depan semuanya akan diubah, proyek BUMN menjadi 50%, pemerintah 20% dan swasta hanya 20%.
“Sekarang sistem kita sistem spesialisasi. Tidak sama lagi. Kendati demikian, perusahaan tetap masih mengambil proyek di daerah dengan dana APBD, tapi hanya yang berskala besar saja. APBD besar, misal di Irian kita ambil. Nilainya besar dan waktunya singkat, sulit swasta untuk ambil,” ungkapnya.
Di bagian lain PT PP membukukan kinerja moncer. Perolehan kontrak barunya hingga kuartal III-2017 tercatat Rp 31,9 triliun. Ini naik sekitar 36% dibanding periode sama tahun sebelumnya, Rp 22,7 triliun. Dibalik perolehan kontrak tersebut, PTPP mencatat pendapatan Rp 13,7 triliun. Angka ini meningkat 27% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, Rp 10,85 triliun. Sementara, laba bersih PTPP naik 75% menjadi Rp 990 miliar. “Jadi, perolehan laba bersih kuartal III tahun ini hampir menyamai laba bersih periode 2016,” rincinya.
Tahun ini, PTPP menargetkan perolehan kontrak baru Rp 40,6 triliun. Sementara, target pendapatannya dipatok pada angka Rp 25 triliun dengan posisi laba bersih Rp 1,7 triliun. Artinya, kontrak baru PTPP telah terealisasi sekitar 79% dari target. Adapun realisasi pendapatan dan laba bersihnya masing-masing sebesar 55% dan 65%.
Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto tak menampik, PTPP berpeluang melampaui target-target kinerjanya tahun ini. “Masa-masa sekarang, kalau di lapangan itu sedang puncak-puncaknya. Meski demikian, manajemen belum berencana merevisi target kinerjanya ke atas. PTPP masih berpedoman pada target yang sebelumnya ditetapkan dengan alasan rata-rata pertumbuhan kinerja PTPP tumbuh sekitar 30% setiap tahunnya.
Sampai September 2017, kontrak baru yang diperoleh PTPP sebesar Rp31,9 triliun atau sekitar 80% dari target kontrak baru Rp40 triliun sampai akhir 2017. Dengan demikian, perusahaan perlu mendapatkan kontrak baru sekitar Rp8 triliun untuk mencapai target akhir tahun.
Dari kontrak Rp31,9 triliun tersebut, sebagian besar berasal dari pekerjaan konstruksi dengan porsi 68%, diikuti oleh proyek EPC (rekasaya, pengadaan dan konstruksi) 17%, serta sisanya proyek-proyek anak usaha seperti PT PP Urban, PT PP Properti Tbk., PT PP Presisi dan PT PP Infrastruktur dan PT PP Energi.
Dari jenis proyeknya, sebagian besar kontrak yang diperoleh PTPP merupakan proyek gedung dengan porsi 58,2%, diikuti oleh proyek jalan dan jembatan 19,5%, energi 12,9%, minyak dan gas 4,1%, irigasi 2,6%, pelabuhan 3,4% dan sebagainya. Sampai September 2017, pemilik proyek yang dikerjakan oleh PTPP sebagian besar dengan porsi 61% merupakan BUMN, sisanya swasta dengan porsi 28% dan pemerintah 11%. (lin)
