Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan bangsa agar mampu bersaing dengan perekonomian dunia. Salah satu langkah perwujudan cita-cita tersebut ialah dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Dengan birokrasi yang efisien, dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
semarak.co-Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad menyampaikan, RB Kementerian ATR/BPN berhasil mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya 2020.
Hal itu ditunjukkan dengan kenaikan indeks RB Kementerian ATR/BPN sebesar 0,92 poin menjadi 75,93 dari sebelumnya 75,01. Ia juga berterima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) yang telah membantu Kementerian ATR/BPN dalam upaya meningkatkan RB.
“Kami berharap bantuan dari Kementerian PANRB bisa menghasilkan proses birokrasi yang lebih baik di Kementerian ATR/BPN. Jadi kita semua berharap dengan adanya arahan dari Kementerian PANRB, indeks RB kita bisa di atas 82,” ujar Gunawan dalam Rapat Koordinasi Pra Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2022 di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).
Kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin menyampaikan kembali pesan Presiden Joko Widodo terkait RB.
“Presiden menyampaikan bahwa beliau ingin birokrasi kita berdaya saing. Kalau kita mau sejajar dengan negara lain, mau tidak mau harus memperbaiki birokrasi kita. Paling tidak untuk menarik investasi,” jelas Kamaruddin dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Kamis (21/4/2022).
Kamaruddin lantas memuji langkah dan semangat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas RB dalam proses pemerintahan. Ia berpesan, upaya peningkatan RB ini membutuhkan kerja keras karena kompleksitas pekerjaannya.
Namun, perbaikan RB bukan sebuah hal yang mustahil untuk bisa dicapai setiap kementerian/lembaga termasuk Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya Kamaruddin menjelaskan tiga sasaran dari RB, yakni pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang cakap, serta pelayanan publik yang prima.
Untuk mencapai tiga sasaran tersebut, ada strategi implementasi yang bisa dilakukan Kementerian ATR/BPN. Adapun strategi itu antara lain mengatur manajemen kinerja yang memberi dampak pada masyarakat; mengelola proses bisnis dengan memastikan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.
Lalu merancang struktur organisasi yang tepat; serta memastikan standar kompetensi dari sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan struktur yang ada. “Tentu dari empat strategi ini butuh dukungan dari segi regulasi maupun pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari penyimpangan dan risiko dalam mencapai tujuan,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN terus berupaya memperbaiki nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dikeluarkan Kementerian PANRB di 2022. Perbaikan RB ini dianggap penting demi menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik.
Seperti berintegrasi; berkinerja tinggi; bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); mampu melayani publik; netral; sejahtera; berdedikasi; serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan menyampaikan, nilai indeks RB Kementerian ATR/BPN di tahun 2021 berhasil mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Tahun 2020, nilai indeks RB Kementerian ATR/BPN berada di angka 75,01. Sementara di tahun 2021, angka indeks RB Kementerian ATR/BPN naik menjadi 75,93. “Ini merupakan salah satu keberhasilan kita semua, dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN tidak terkecuali dari tim RB Kementerian ATR/BPN,” ucap Gunawan.
Walaupun nilai meningkat, Gunawan Muhammad tetap berpesan agar seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN tidak berpuas diri dengan peningkatan tersebut. Tren positif yang tercipta harus terus ditingkatkan untuk pencapaian yang lebih baik lagi.
Ia kemudian menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, indeks RB dari Kementerian ATR/BPN harus mencapai target di angka 82. Menurutnya, angka ini bukan merupakan angka yang mustahil apabila seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut.
“Tidak ada kata lain, kita harus kerja keras. Dan saya berharap RB ini harus menjadi napas kita, prioritas kita bersama untuk bisa kita laksanakan. Kita juga berharap RB ini bukan jadi beban, melainkan kebutuhan dan kita sadar kita harus berubah ke arah yang lebih baik,” ujar Gunawan.
Senada ditambahkan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN Deni Santo. Perbaikan RB bukan sekadar menaikkan angka penilaian, namun perbaikan kinerja setiap jajaran Kementerian ATR/BPN. “Ini harus jadi pekerjaan rutinitas, ini harus jadi kegiatan organik kita semua karena RB harus dikerjakan semua pihak, tidak satu persatu,” sebut Deni.
Terkhusus dalam RB di bidang pelayanan publik, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN pada tahun ini.
Rencana tersebut di antaranya pembinaan dan sosialisasi pelayanan informasi publik; monitoring dan evaluasi strategi komunikasi pelayanan publik; meninjau dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik; dan sosialisasi pengelolaan pengaduan terintegrasi secara online.
“Kementerian ATR/BPN mengglorifikasi informasi pertanahan melalui berbagai saluran. Baik itu dari media cetak, media elektronik, maupun media sosial,” terang Yulia Jaya Nirmawati. (Kamaruddin. (jm/rk/jr/smr)
