Tepat tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sudah banyak kemajuan yang dicapainya selama tiga tahun berkuasa, terutama di bidang infrastruktur. Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan, sejumlah pembangunan di tiga tahun pemerintahan Jokowi hanya melanjutkan proyek yang digagas era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Pertama kami melihat bahwa sebenarnya pembangunan itu kan berkelanjutan tidak ada pembangunan berdiri sendiri. Jadi kami melihat presidensial Jokowi-JK ini memiliki modal kuat membawa Indonesia ke depan lebih bagus,” kata Syarief dalam diskusi 3 tahun Jokowi-JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).
Bahkan, Syarief mengklaim sejumlah pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu bukan benar-benar dari nol. Salah satunya adalah jaminan kesehatan yang diklaim merupakan hasil dari kerja Jokowi. Program itu, kata Syarief, sebenarnya digagas oleh Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri. Kemudian, dasar hukum dan konsep program tersebut dituntaskan oleh SBY. Sementara, Jokowi hanya menikmati saja.
“Jaminan kesehatan, itu ide pertamanya Bu Mega, dituntaskan SBY dengan semua perundang-undangannya dan dinikmati Jokowi,” klaimnya.
Selain jaminan sosial, Syarif menyebut pembangunan beberapa infrastruktur tidak berasal dari era Jokowi. Contohnya, proyek jembatan Suramadu Jawa Timur. Lagi-lagi, Syarif menyebut proyek yang dicetus Mega itu dilanjutkan SBY. “Jadi, rakyat melihat ternyata ini loh yang sebenarnya terjadi,” ungkap mantan Menteri Koperasi dan UKM era SBY.
Tak hanya itu, Syarief menilai demokrasi mengalami kemunduran selama Jokowi memerintah Indonesia selama 3 tahun. Hal ini karena munculnya konflik internal di beberapa partai politik. “Masalah demokrasi saya lihat kita semakin mundur. Kalau pemerintahan sebelumnya independensi parpol 100 persen tidak seperti sekarang terjadi dualisme parpol, itu tidak bagus terhadap demokrasi kita,” katanya.
Dia berharap, pemerintah segera menyelesaikan masalah kemunduran demokrasi di Indonesia. Sebab, kata Syarief, hal itu berdampak besar ke rakyat Indonesia. “Mudah-mudahan ini terselesaikan secepatnya sehingga orientasinya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain demokrasi, Syarief menilai penegakan hukum era Jokowi-JK juga bertentangan dengan program nawacita yang disampaikan pada kampanye Pilpres 2014. Pemerintah didorong untuk memastikan penegakan hukum tidak ada intervensi. “Kita dorong agar pemberian yang mendorong pemberantasan korupsi secara tegas dan betul-betul tidak ada intervensi. Mudah-mudahan tidak ada intervensi,” tuntasnya. (mdc/lin)
