Sejarawan JJ Rizal buka suara soal pelomek Ibu Kota Negara (IKN) baru. Sejarawan muda JJ Rizal menyebut bahwa dari referensi akademik IKN menimbulkan masalah serius terkait mental bangsa Indonesia karena IKN terlihat jelas merupakan megaproyek asing.
semarak.co-JJ Rizal menjelaskan meski terlihat jelas dari proyek asing, rakyat Indonesia yang harus menanggung biaya IKN. Oleh karena itu, referensi akademik IKN terbaca sebagai program asing.
“Dari referensi akademiknya, saya membaca seluruh jiwa naskah itu. Di sana tergambar jelas IKN bukan saja megaproyek asing, melainkan menghina akal bangsa Indonesia. Dan ajaibnya, masyarakat juga yang harus bayar proyek IKN itu,” ujar JJ Rizal, dikutip dari Wartaekonomi–Jaringan Suara.com, Senin (24/1/2022) dilansir radaraktual.com.
Selain itu, JJ Rizal menilai megaproyek IKN menunjukkan seolah kewarasan bangsa Indonesia. Dengan demikian, megaproyek IKN serta draft akademiknya perlu ditinjau kembali terkait kepentingan dan arti nama yang dipilih. “Saya rasa naskah akademik IKN tidak ada satu pun referensinya dari produk akademik Indonesia,” tutur dia.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya P menilai penolakan IKN karena memiliki dua pertimbangan utama. Yakni melihat dua aspek formil/prosedur/legalitas dan aspek materiil substansinya.
“Biasanya kalau kita membahas UU tentu kita melihatnya dari dua aspek yang pertama dalam aspek formil prosedur aspek legalitas. Kemudian yang kedua adalah aspek materiil substansinya,” ujar Suryadi dalam diskusi publik bertajuk UU IKN, Untuk Siapa” Perspektif atas Substansi dan Proses Pembentukan UU IKN secara virtual, Jumat (21/1/2022).
Dari sisi biaya pembangunan IKN diperkirakan melonjak berkali-kali lipat dari prediksi awal. Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan, RUU IKN bukan agenda mendesak. Terutama di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.
“Angka Rp490 triliun barulah hitungan kebutuhan pemerintah, namun dalam realisasinya bisa menjadi 2-3 kali lipat,” ujar Suryadi di Jakarta, Minggu (10/10/201) seperti dilansir economy.okezone.com/Minggu 10 Oktober 2021 14:07 WIB.
Contohnya dalam proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang pada perhitungan awalnya hanya Rp60 triliun namun kini realisasinya mencapai lebih dari Rp100 triliun. Dalam pembahasan internal pemerintah, pemerataan pembangunan menjadi salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota.
Namun naskah akademik tersebut seharusnya dapat dipelajari terlebih dahulu oleh publik. Menurutnya, pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan seharusnya menjadi agenda prioritas. “Semua masyarakat tentu ingin mengetahui apa permasalahan di Jakarta?” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan IKN baru di Kalimantan Timur tidak sekadar menjadi kantor pemerintahan saja, melainkan juga menjadi motor dan katalis kemajuan Indonesia ke depan.
Apalagi diberitakan suaramerdeka.com – – Selasa, 21 Desember 2021 | 07:30 WIB/Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur calon ibu kota negara (IKN) baru kembali diterjang banjir. Kali ini, banjir meredam sedikitnya 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Penajam Paser Utara.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin menuturkan, banjir di Penajam Paser Utara tersebut sebetulnya bukan pilihan ideal dan tepat menjadi IKN. Banjir yang berulang kali di Penajam Paser Utara, dipandang politisi PKS ini, sebagai penguatan sikap penolakan fraksinya di DPR atas rencana pemindahan IKN ke PPU.
“Secara ilmiah wilayah IKN sebagian besar tersusun atas batu lempung dengan sisipan batu pasir yang tidak dapat menyimpan dan mengalirkan air sehingga menyebabkan run off atau air permukaan menjadi besar. Selain itu, potensi banjir juga dapat disebabkan air rob dari arah teluk Balikpapan,” jelas Hamid dalam keterangan persnya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan, banjir ini disebabkan hujan yang terjadi bersamaan dengan pasang tinggi air laut, sehingga mengakibatkan luapan air sungai masuk ke pemukiman warga, terutama yang bermukim di dekat bantaran sungai.
Sebelumnya, sudah ada peringatan dini dari BMKG bahwa akan terjadi hujan sedang hingga lebat dengan intensitas tinggi pada Jumat. Legislator dapil Jawa Tengah IV ini mengapresiasi BPBD dan instansi terkait lainnya yang telah berusaha membantu warga terdampak banjir di Penajam Paser Utara.
Ia berharap, banjir serupa tak terjadi lagi dan pemerintah lebih serius menangani persoalan banjir yang telah menyengsarakan warga setempat. Menurut Anggota Komisi V DPR RI ini, daripada memindahkan IKN, lebih baik pemerintah fokus pada penanganan penurunan muka tanah di seluruh pantai utara Pulau Jawa.
Untuk pemerataan ekonomi dapat dilakukan dengan membuat pusat-pusat ekonomi baru di kawasan lain Indonesia. Sementara itu, lanjut Hamid, Jakarta sendiri kini terus memperbaiki tata kelola banjir dan sudah jauh berkurang.
Statistik menunjukkan, tahun 2021, curah hujan tertinggi adalah 266 mm/hari yang terjadi pada Februari dengan hanya menyebabkan genangan 4 kilometer persegi dan tidak ada area strategis yang tergenang.
Semua ini tidak lepas dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selalu melakukan pembersihan saluran air, pengerukan sungai/situ/waduk, pembangunan sumur resapan, dan memperbanyak ruang terbuka hijau.
Begitu pun CNBC Indonesia.com melansir Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN membeberkan rancangan sistem pertahanan dan keamanan untuk IKN.
Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko mengatakan, sistem pertahanan dan keamanan IKN menggunakan teknologi modern, yakni surface air missile. Ia menyebut, teknologi ini mampu melakukan penjajakan terhadap serangan rudal dalam radius di atas 200 kilometer seperti China dan Korea Utara.
“Jadi, sebelum rudal 200 kilo dari sasaran sudah mampu dijangkau radar. Dengan kecepatan supersonic, rudal pengamanan ibu kota yang sekarang diinstal di teluk naga mampu menghancurkan rudal tersebut. Konsepnya seperti iron drone di Israel. Hanya saja perbedaannya ada di misilnya,” jelas Bogat dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di UPN Veteran Jakarta.
Perpindahan ibu kota menciptakan perspektif geostrategis baru. Meski demikian, lokasi IKN yang strategis tidak terlepas dari ancaman pertahanan dan gangguan keamanan baik yang dilakukan oleh state actor, nonstatactor, dan hybrid
“Seperti lokasi ibu kota negara berdekatan dengan perbatasan darat ke Malaysia sepanjang 2.062 km, dan ini merupakan pintu untuk ancaman pertahanan dan gangguan keamanan,” kata dia dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di UPN Veteran Jakarta pekan lalu.
Selain itu, lokasi IKN juga berhimpitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan choke point atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. “Dan unfortunately, ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (intercontinental ballistic missile) dan rudal hypersonic negara tertentu,” jelasnya.
Ancaman lainnya adalah saat ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur trans-nation crime, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga dengan terrorist transit triangle di Sulu, Sabah, dan Poso.
“Yang terakhir, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA The Five Power Defence Arrangements Malaysia dan sebagainya, kemudian Aliansi AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari one belt one road atau OBOR BRI China,” papar dia.
Namun, ia menegaskan bahwa kemungkinan terjadi perang terbuka sangat kecil sampai tahun 2045. Adapun kemungkinan yang terjadi justru konflik terbatas. “Kami menyajikan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Kemungkinan yang akan terjadi adalah serangan bersifat CBRNE (chemical, biological, radiological, and nuclear defence),” tegas Bogat.
Konsep sistem pertahanan dan keamanan IKN mengacu pada sistem pertahanan dan keamanan secara nasional. “Dalam arsitektur sistem pertahanan dan keamanan, itu terdiri dari empat komponen, komponen pertama intelligence, kedua pertahanan, ketiga keamanan termasuk keamanan dalam negeri dan masyarakat, dan keempat adalah siber,” ujar Bogat.
Adapun penyusunan masterplan sistem tersebut berdasarkan kaidah cost effectiveness dan quality of spending. Menurut dia, masterplan itu cukup efisien serta bisa mengatasi segala macam gangguan keamanan dan pertahanan IKN.
Lebih lanjut, Bogat menjelaskan, sistem pertahanan dan keamanan di IKN mengadopsi smart defense dan dual strategy. Hal ini untuk menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan berupa wahana udara, wahana laut, wahana darat, dan wahana siber.
“Smart defense ini merupakan kombinasi dari hard defense dan soft defense. Hard defense bersifat teknologi deepening. Artinya alutsista nanti akan menggunakan teknologi tinggi. Dan soft defense kita akan memberdayakan lokal wisdom,” jelas Bogat. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220118.
Sementara itu, dual strategy yakni penggunaan total diplomacy dan defense. Ini berarti diplomacy dan defense harus bergerak bersama untuk mengatasi permasalahan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, untuk sistem keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat akan bertumpu kepada komponen pelayanan kepolisian dan komponen reducing crime. Dua komponen ini diharapkan mampu membentuk IKN yang aman.
Adapun untuk sistem keamanan siber, menurut Bogat, pihaknya menyiapkan cyber security framework yaitu untuk identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan pemulihan. Strategi tersebut terdiri dari tahapan inisiatif keamanan siber yang berkaitan dengan kebijakan, organisasi, infrastruktur, operasional, dan sumber daya.
Ia juga menjelaskan tahapan pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di IKN yang terbagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pertama di tahun 2022 sampai 2024 yang difokuskan kepada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan tahap kedua di tahun 2025 sampai 2045 dengan melanjutkan pembangunan di KIPP dan kawasan lainnya.
Sementara itu, komponen ketiga dalam tahap pembangunan IKN adalah pengamanan pembangunan IKN. Hal ini meliputi pengamanan lokasi dan jalur logistik bahan bangunan untuk IKN. (net/smr)
sumber: WAGroup PAMEKASAN GERBANG SALAM (postRabu19/1/2022/wahyumuhammadramadhan
