Laporan dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sejak masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 dan selama menjadi pejabat pengganti Jokowi untuk menjadi Gubernur hingga 2017 karena Jokowi maju calon presiden (capres) 2014, didukung banyak masyarakat agar diusut tuntas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
semarak.co-Laporan itu dihimpun mantan Jurubicara Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie M Massardi memuat dokumen temuan yang menunjukkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang bisa menyeret nama Ahok.
Salah satu yang mendukung laporan Adhie M Massardi adalah Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa penegak hukum harus berlaku netral untuk menuntaskan kasus hukum tanpa terkecuali.
Mardani mengatakan, dalam prosesnya seluruh dugaan kasus korupsi akan dibuktikan di pengadilan. Maka atas dasar itu pihaknya meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mengawal laporan dugaan kasus korupsi oleh Ahok.
“Semua sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Siapapun yang korupsi mesti dihukum. Semua tuduhan tentu akan dinilai oleh Pengadilan. Semua wajib mengawal kasus ini agar transparan dan diputuskan secara adil,” ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/12/2021) dikutip faktakini.info/Selasa,28 Desember 2021.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang patut dapat diduga melibatkan Ahok.
Adhie bahkan menegaskan, dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI sepanjang 2012-2017 yang akan dilimpahkan ke KPK sudah dalam bentuk buku resmi. Dokumen dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan antikorupsi dan peneliti sumberdaya alam Indonesia Marwan Batubara.
Bukunya pernah dicetak tahun 2017. “Sebenarnya apa yang kami punya (dokumen korupsi Pemprov DKI) hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK. Rencana pengiriman dokumen berupa buku Korupsi Ahok ke KPK,” ujar Adhie yang juga Ketua Komite Eksekutif KAMI.
Di bagian lain Mardani Ali Sera menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru. Mardani berharap Presiden Jokowi memilih Kepala Badan Otorita IKN yang tidak menimbulkan kegaduhan politik.
“Karena kepala otorita adalah wewenang presiden maka harapannya presiden memilih yang punya kapasitas integritas. Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik karena sayang energi bangsa terbuang untuk energi yang tidak perlu,” ucap Mardani Ali Sera, Jumat (28/1/2022) seperti dilansir nkripost.com/28 Januari 2022 dari kompas.com.
Dalam harapannya, Mardani berharap uang yang dipergunakan untuk pembangunan IKN benar-benar diperuntukan bagi Indonesia yang adil dan Makmur. “Jaga uang negara sepeserpun itu hal yang mahal semoga kita bisa terus menjaga Indonesia adil makmur dan sejahtera,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menganggap Ahok yang saat ini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina pantas menjadi Kepala Badan Otorita untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Hanya saja PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama, beliau juga punya kepemimpinan cukup baik, selama jadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta,” kata Hasto, Kamis (27/1/2022).
Meski begitu, ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi karena itu merupakan hak prerogatifnya. “Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi,” ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut, empat nama tersebut ialah ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
“Tahun 2020 kemarin Bapak Presiden menyebutkan 4 nama yang kemungkinan akan menjadi kepala Otorita IKN Nusantara. Di antaranya Pak Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama, Tumiyana dan Azwar Anas,” urainya. (net/fak/nkr/kpc/smr)
sumber: faktakini.info di WAGroup FSU (Forum Sandi Uno)/(postRabu29/12/2021/yusrirahman)nkripost.comnkripost.com/28 Januari 2022 dari kompas.com dari kompas.com di WAGroup PAMEKASAN GERBANG SALAM (postJumat28/1/2022/tontowi)
