Kementerian PPN/Bappenas bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meninjau titik-titik pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (14/1/2022).
semarak.co-Dipimpin Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tinjauan udara tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses penyusunan RUU IKN yang tengah dibahas Pemerintah Indonesia bersama DPR RI.
Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengatakan, sejumlah lokasi penting pembangunan IKN di Penajam Paser Utara seperti sodetan jalan, Rencana Jalan Tol Bandara-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jembatan Pulau Balang, Jalan Lingkar KIPP menjadi area fokus tinjauan udara.
Kemudian titik calon lokasi Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, lanjut Sidik, titik calon lokasi Istana Negara, titik nol pembangunan IKN hingga Bendungan Sepaku Semoi. Pansus RUU IKN melanjutkan tinjauan ke Borneo Bay City dan Grand City Balikpapan untuk meninjau percontohan perumahan vertikal serta landed house.
Puncak kunjungan kerja yang turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana adalah pertemuan dan diskusi antara Pansus RUU IKN DPR RI dengan tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dalam diskusi yang menjaring saran dan masukan masyarakat untuk masa depan IKN tersebut, perwakilan elemen masyarakat dari PPU, Balikpapan hingga Samarinda, yakni Dewan Adat Dayak Kaltim, Persekutuan Dayak Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, Asosiasi Ormas Daerah.
Lalu juga Dewan Adat Dayak PPU, Lembaga Adat Paser PPU, Dewan Adat Paser LAP Borneo, Lembaga Adat Dayak Paser Kaltim, Lembaga Adat Kutai, Adat Besar Dayak Paser Kaltim, Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim, Laskar Pertahanan Adat Paser.
Selanjutnya Dewan Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim, hingga Forum Dayak Bersatu menyatakan dukungan untuk pembangunan IKN dan harapan agar IKN mampu menjadi simbol identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi Indonesia.
Agenda tersebut turut menghadirkan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Kutai Kartanegara, masyarakat adat Paser Balik, masyarakat adat Kutai Lampong, serta tokoh masyarakat dari Muara Jawa, Samboja, Sepaku, Pemaluan, Sungai Payung, hingga Tenggarong.
“Seluruh rangkaian kunker ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU IKN, terutama dalam hal mendengarkan masyarakat, menghimpun setiap saran yang disampaikan sehingga IKN ke depan betul-betul menjadi Kota Dunia untuk Semua,” pungkas Sidik seperti dirilis humas melalui WAGroup Bappenas Media, Sabtu (15/1/2022).
Mengutip fraksigerindra.id/Jumat, 14 Januari 2022 13:10 WIB/Anggota Pansus RUU IKN G. Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim menjadi faktor penting dalam tata kelola IKN yang ke depannya. Ini merupakan kesempatan penting bagi masyarakat sekitar untuk perpartisipasi dalam mengelola IKN.
“Saya rasa perlu ada kebijakan afirmatif bahwa memang ada kekhususan bagi SDM dari Kalimantan Timur yang dipersiapkan untuk berpartisipasi, membangun, mengelola, dan memimpin IKN itu sendiri,” kata Budisatrio saat Konsultasi Publik Pansus RUU IKN dengan akademisi se-Kaltim di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim, Selasa (11/1/2022).
Dirinya menyampaikan dua catatan penting kepada Kementerian PPN/Bappenas ketika akan merencanakan pembangunan IKN. Pertama, pemerataan pembangunan juga harus dilakukan di sekitar wilayah IKN. Budisatrio berpendapat pembangunan kota-kota satelit sama pentingnya dengan pembangunan IKN.
Oleh karena itu, infrastruktur dan konektivitas dinilai menjadi penting. Yang sangat penting adalah kesiapan kabupaten/kota penyangga IKN. “Tolong nanti fokus pembangunan IKN jangan hanya pada 260 ribu hektar lahan IKN saja,” ujar Budi, politisi Partai Gerindra.
Kedua, Budisatrio mengingatkan ancaman deforestasi akibat pertambangan batu bara ilegal. Hal ini dinilai penting lantaran deforestasi dapat menggagalkan salah satu tujuan pemindahan IKN, yakni menghindari bencana banjir. Budisatrio menilai degradasi luas hutan di Kalimantan Timur menjadi catatan yang menghantui pembangunan IKN.
Di sisi lain, Budisatrio mengatakan pemindahan IKN dapat menjadi momentum bagi kota satelit untuk masuk ke industri pangan. Pasalnya, akan ada tambahan jutaan juta ASN di Kalimantan Timur yang bekerja di IKN. “Ini memberikan kesempatan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Kalimantan Timur untuk bersama berperan aktif dalam pembangunan IKN Baru,” pungkas Budisatrio. (net/ger/smr)
sumber: fraksigerindra.id di WAGroup KGN REBOAN RUTIN (postSabtu15/1/2022)/WAGroup Bappenas Media
