Untuk mewujudkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kelas dunia diperlukan langkah-langkah transformasi yang diselaraskan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi. Di antaranya fokus pada penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas SDM Aparatur yang nantinya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
semarak.co-Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pembenahan birokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan tak terkecuali di BMKG.
“Saya mengajak seluruh jajaran pimpinan di lingkungan BMKG untuk berkomitmen dalam melaksanakan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan BMKG yang berkelas dunia,” ujar Rini saat menjadi keynote speech dalam acara Rapat Evaluasi Nasional (Ravalnas) Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan BMKG diselenggarakan BMKG di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022).
Hadir Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, pejabat pimpinan tinggi (PPT) Madya, dan pegawai di lingkungan BMKG. Upaya tersebut, lanjut Rini, sejalan dengan misi Indonesia Maju yang ditetapkan Presiden RI, kutip rini, yakni peningkatan kualitas SDM Indonesia dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
“Salah satu langkah terobosan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengimplementasikan reformasi birokrasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan,” terang Rini seperti dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis malamnya.
Tekait upaya penyederhanaan birokrasi, Rini menyampaikan apresiasi pada BMKG yang telah selesai melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi baik di lingkungan kantor pusat BMKG dan pada unit pelaksana teknis.
“Diharapkan BMKG terus bergerak maju untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanannya, salah satunya dengan melakukan penyesuaian sistem kerja menjadi lebih efektif, dinamis, dan kolaboratif,” tutur Rini lagi.
Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar pengalihan jabatan. Ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja.
Untuk mendukung hal tersebut, lanjut dia, Kementerian PANRB telah menyusun dan menerbitkan beberapa kebijakan sebagai panduan pelaksanaan serta mendukung penyederhanaan birokrasi. Saat ini, Kementerian PANRB telah menyiapkan peraturan yang akan mengatur sistem kerja instansi pemerintah.
Yaitu dengan perubahan pola pikir dan sistem kerja yang tadinya bersifat hierarki menjadi agile (lincah), fleksibel, dan kolaboratif. Pola kerja yang agile perlu didukung oleh tata kelola digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan proses bisnis yang terintegrasi.
Dengan transformasi sistem kerja, pejabat fungsional tidak lagi bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Melalui sistem kerja tersebut, ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai kompetensinya, dapat ditugaskan tidak hanya pada unit organisasi dimana ASN yang bersangkutan berada, namun juga ditugaskan lintas unit organisasi bahkan lintas instansi pemerintah.
Upaya lain dalam mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia adalah melalui transformasi SDM aparatur. Perlu dilakukan perubahan pola pikir setiap aparatur sipil negara agar ASN tidak terjebak pada zona nyaman, melainkan ASN harus adaptif dan secara berkelanjutan meningkatkan kompetensinya untuk dapat mengakomodir perubahan yang cepat.
Percepatan transformasi SDM aparatur telah dilakukan dengan diluncurkannya core values ASN BerAKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa oleh Presiden Joko Widodo. “Hal ini diharapkan dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi,” jelasnya.
Dalam Rapat Evaluasi Nasional BMKG tersebut, Kementerian PANRB memberikan beberapa rekomendasi untuk penguatan kelembagaan dan SDM Aparatur BMKG. Di antaranya melalui penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan mandat peraturan perundang-undangan; pembangunan proses bisnis antarkementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi antar stakeholders.
Lalu penerapan sistem layanan data dan informasi elektronik yang terintegrasi melalui kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia; peningkatan kualitas dan kompetensi SDM secara berkelanjutan; serta peningkatan kelengkapan dan kemampuan sarana prasarana meteorologi, klimatologi dan geofisika dalam rangka menciptakan sistem peringatan dini bencana yang akurat dan cepat. (rr/smr)