Pemerintah mengungkapkan, hingga akhir November 2021 utang pemerintah mencapai Rp6.713,24 triliun atau setara 39,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis pemerintah mampu membayar utang tersebut.
semarak.co-Pemerintah mengambil utang karena memang Indonesia membutuhkannya untuk membangun fasilitas yang dinikmati rakyat, memberikan bantuan sosial, subsidi, hingga membayar gaji pegawai negeri. Sehingga, Menkeu pun meminta masyarakat tidak hanya melihat dari nominal utangnya, tapi juga perlu dilihat secara rinci penggunaan utang itu.
“Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar Insya Allah kembali dengan aman,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam acara virtual dikutip CNBC Indonesia.com/Minggu,09 January 2022/08:15 WIB.
Menurutnya, pendapatan negara anjlok apalagi selama pandemi Covid-19, sedangkan belanja harus terus dilakukan bahkan diperbesar nilainya. Sebab, pemerintah juga menaikkan anggaran untuk belanja kesehatan, bantuan sosial, juga tunjangan untuk pegawai negeri dan TNI/Polri.
Jadi sering yang dengar dari headline utang negara sudah Rp6.000 apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya. Karenanya, mau tidak mau utang harus dilakukan, baik dari pinjaman luar negeri bahkan dengan penerbitan surat utang. Sebab, semua itu tak mampu dibiayai APBN. “Jadi itu buat kita sendiri dan sebagian utang yang ada nanti kita bayar lagi,” pungkasnya.
Mengutip nasional.kontan.co.id/Minggu, 09 Januari 2022/21:11 WIB/Indonesia masih menjadi salah satu dari 10 negara berpendapatan menengah dan rendah yang mencatat utang luar negeri (ULN) terbesar pada 2020.
Menurut catatan World Bank (Bank Dunia) dalam International Debt Statistics 2022, ULN Indonesia per akhir 2020 sebesar US$417,53 miliar. Atau lebih tinggi dari US$ 402,11 miliar pada tahun 2019.
“Dengan total tersebut, ULN Indonesia bila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 41%, meningkat dari 2019 yang sebesar 37% PDB,” demikian tulis Bank Dunia seperti dikutip Kontan.co.id, Minggu (9/1/2022).
Bank Dunia kemudian menyebut, tahun 2020 memang bukan tahun yang mudah. Apalagi, dengan adanya pandemi Covid-19 yang memukul telak setiap aspek kehidupan di seluruh negara, termasuk perekonomian.
Krisis ini memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyelamatkan baik aspek kesehatan maupun aspek ekonomi dengan bauran stimulus fiskal maupun stimulus moneter.
Dengan adanya krisis inipun membuat beberapa negara berkembang berada dalam posisi yang rentan, belum lagi ada penambahan ULN yang signifikan. “Dorongan kebijakan fiskal ini dipaksa untuk memitigasi dampak dari Covid-19 sehingga mendorong ULN di beberapa negara meningkat,” tambah Bank Dunia.
Negara-negara lainnya yang masuk 10 besar negara dengan ULN terbesar adalah China dengan ULN mencapai US$ 2,35 triliun pada tahun 2020. Ini mencakup 16% PDB mereka. Kemudian ada Argentina dengan total ULN sebesar US$ 253,76 miliar atau setara 68% PDB dan Brazil dengan ULN sebesar US$ 549,23 miliar atau setara 39% PDB.
Negara India mencatat ULN sebesar US$ 564,18 miliar pada tahun 2020 atau setara 22% PDB sedangkan Meksiko mencatat ULN sebesar US$ 467,51 miliar atau 45% PDB, dan ULN Federasi Rusia sebesar US$ 475,52 miliar atau 33% dari PDB. Negara Afrika Selatan membukukan ULN sebesar US$ 170,77 miliar per akhir tahun 2020.
Ini setara 58% PDB. Negara Gajah Putih Thailand mencatat ULN sebesar US$ 204,15 miliar atau 42% PDB, dan negara Turki memiliki ULN sebesar US$ 435,89 miliar atau 61% dari PDB mereka. (net/cnbc/kon/smr)
