Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendampingi Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).
semarak.co-Kunjungan kerja yang disambut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini dimaksudkan untuk memastikan prioritas pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dapat dimulai dilaksanakan tahun 2021 ini.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyampaikan rasa optimisnya bahwa kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dapat dituntaskan dengan kolaborasi semua pihak. Sekalipun tantangan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem sangat besar, namun dengan kolaborasi di antara semua pemangku kebijakan akan dapat menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Tengah.
Termasuk Kementerian/Lembaga, lanjut Wapres, dalam menanggulangsi kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, juga didukung kemitraan dengan pemangku kebijakan nonpemerintah seperti pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, media, dan masyarakat.
Selain itu, Wapres juga menegaskan harus adanya konvergensi untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.
Mendes PDTT Halim sendiri memang telah berfokus untuk wujudkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di 2024. Sejumlah aksi dan strategi disusun untuk wujudkan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mendes PDTT Halim paparkan empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrim menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa. Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem di desa tidak memperdebatkan adanya perbedaan data karena dapat ditangani dengan melakukan konsolidasi langsung ke desa yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem.
Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim.
Aksi yang dilakukan untuk penanganan Kemiskinan Ekstrem, kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, Pertama, Pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, Bedah rumah, Cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan Beasiswa.
Point kedua Peningkatan pendapatan, pada level desa mengandalkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menjadi fokus utama tangani keluarga miskin ekstrem, kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.
Point ketiga yaitu Pembangunan kewilayahan yang terdiri Sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem kemudian Sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim.
Poin keempat Pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan RPJMN 2020-2024 kemudian Pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.
“Point kelima yaitu Kelembagaan berupa Penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi Posyandu sudah melebar,” kata Mendes PDTT Halim seperti dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Jumat (8/10/2021).
Target penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 Kabupaten/kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan bakal dilaksanakan di 138 Kabupaten/Kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan pada 261 Kabupaten/Kota untuk 37.523 desa.
Turut mendampingi Wapres Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.
Sebelumnya Mendes PDTT Halim Iskandar mendampingi kunjungan kerja Wapres KH Ma’ruf Amin ke Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (7/10/2021). KH Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) upaya penuntasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
Lima Kabupaten ini masuk dalam 35 Pilot Project dalam program Nol Persen Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024. Seusai rapat koordinasi itu, Wapres ditemani Mendes PDTT, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Koperasi Teten Masduki memberikan keterangan pers.
“Hari ini saya bersama pak Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri UMKM dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem,” papar Wapres di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).
Lima kabupaten di Jawa Tengah ini, terang Wapres, menjadi target supaya di lima kabupaten tersebut tidak ada lagi kemiskinan ekstrem karena target kita 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah 0% sesuai arahan presiden. Kemiskinan di 212 kabupatan harus diselesaikan pada 2024.
Dari total tersebut, 35 kabupaten diantaranya ditargetkan selesai tahun 2021. Salah satu caranya adalah dengan konvergensi anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah serta pihak lain seperti CSR. Target penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 Kabupaten/kota untuk 8.263 desa.
Tahun 2022 ditargetkan bakal dilaksanakan di 138 Kabupaten/Kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan pada 261 Kabupaten/Kota untuk 37.523 desa. Mendes PDTT Halim juga telah menyambangi lima daerah itu guna membahas soal kemiskinan ekstrem.
Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meyakini jika pemuktakhiran data desa berbasia SDGs Desa bisa pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem.
“Olehnya, saya meminta kepada Para Bupati untuk segera menuntaskan pemuktahiran data berbasis SDGs Desa itu agar ada data riil kondisi desa untik menentukan intervensi program yang akan dilakukan,” kata Gus Menteri, sapaan akrab lain Gus Halim.
Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59 persen yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa. Rukun tetangga yang telah terdata sebanyak 485.280 RT dengan 30.901.327 keluarga sebanyak 92.172.656 jiwa atau 76 dari total warga desa.
“Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa. Sesuai Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan jika Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa dan kepala Desa wajib memutakhirkan data berbasis SDGs Desa itu,” kutipnya.
Setelah rapat koordinasi, Wapres didampingi para Menteri dan Gubernur Jawa Tengah juga meninjau produk-produk UMKM dari 5 kabupaten prioritas tersebut. Beberapa diantaranya telah berhasil dipasarkan secara nasional bahkan internasional.
Menurut Wapres, berkembangnya UMKM merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan kemiskinan. “Kita memakai dua pendekatan, pertama adalah perlindungan sosial dengan bansos yang kedua pemberdayaan yaitu melalui pengembangan UMKM di daerah-daerah,” pungkasnya. (ria/smr)
