Oleh Rijal Kobar
semarak.co-Hunian perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) telah menjadi suatu subsistem yang ekslusif sejak orde baru sampai saat ini. PIK adalah syimbol arogansi kapitalis dan neokolim.
Dengan berkolaborasi dengan pejabat nista, pengembang bandit telah mengubah lahan hutan magrove yang berfungsi sebagai resapan air yang berada dipesisir Utara Jakarta, menjadi hunian mewah dan eksklusif para taipan.
Ada aturan tersendiri bak negara dalam negara disana. Orang luar dilarang dan diperiksa secara ketat bila memasuki teritorialnya. Nelayan-nelayan yang sudah lama mencari nafkah dengan menangkap ikan diperairan pantai ancol sekitar areal dihadang dan diusir petugas patroli laut keamanan PIK.
Di sana (PIK) berdiri pelabuhan tempat bersandar kapal pesiar dan tag boat bagai armada pasukan angkatan laut. Santer diberitakan para penyelundup memasukkan narkoba melalui dermaga PIK.
Bahkan pernah dihebohkan penyeludupan narkoba besar-besaran jenis sabu-sabu melalui tiang pancang yang diimport dari negara China melalui pembangunan proyek pulau Reklamasi yang separarel dengan kepentingan pengusaha (taipan) atas perluasan PIK.
Pada 17/ 8/ 2021 Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) yang membentangkan bendera Merah Putih di jembatan PIK, dilarang oleh petugas POLRI. Masyarakat yang tergabung dalam elemen Pemuda Urara Begerak yang berencana melakukan aksi protes atas peristiwa pelarangan tersebut pada tanggal 15/9 pun tak luput dintimidasi oleh petugas.
Rumah Korlap, rumah ketua-ketua Ormas dan posko Ormas didatangi dan ditongkrongi oleh aparat keamanan. Sangat ironis sikap yang dipertontonkan aparat ditengah kehidupan demokrasi yang telah dijamin dalam konstitusi negara kita.
Ada apa di PIK? Sampai begitu istimewanya perlakuan penguasa terhadap PIK melebihi mengawal kedaulatan teritorial NKRI.
Apakah PIK adalah pangkalan militer asing. Sungguh aneh mengapa pemerintah RI dan Gubernur DKI Jakarta terus mendiamkan perbuatan mereka, bahkan terkesan cenderung membela penghuninya secara membabi buta yang jelas-jelas telah mengoyak nasionalisme kita.
Sebelum terlambat kami tidak akan pernah rela kedaulatan NKRI tercabik-cabik Kesombongan PIK harus diakhiri. PIK harus dikembalikan fungsinya menjadi hutan mangrove dalam menjaga kelestarian alam serta kedaulatan NKRI.
Dari utara kami bergerak. Salam.
sumber: tilik.id di WAGroup ANIES GUBERNUR DKI (post Jumat17/9/2021/syahrir)
