Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengajak membayangkan skenario jahat pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ini setelah Refly melihat dinamika terjadinya koalisi partai politik menuju Pilpres 2024. Menyusul bergabungnya Partai PAN ke dalam koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
semarak.co-Refly membayangkan bahwa akan ada permufakatan yang berpotensi menjadi kejahatan demokrasi di Indonesia. Refly melanjutkan bahwa salah satu caranya adalah tujuh partai politik itu bermufakat untuk mengusung tiga calon. Adapun 7 partai, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan PAN.
“Kalau misalnya 7 partai itu bermufakat untuk menyingkirkan Partai Demokrat dan PKS,” terang Refly Harun dalam live YouTube pada Kamis, 26 Agustus 2021, dilansir dari GenPi dan dikutip gelora.co, Jumat (27/8/2021).
Di mana, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diikutkan dalam koalisi manapun. “Caranya dengan tidak melibatkan mereka dalam koalisi manapun. Bisa membuat 3 calon dengan 7 parpol tersebut. Setelah terbentuk 3 pasang calon, akan ada pembagian dan cawe-cawe kekuasan yang terjadi,” ulasnya.
“Maka, pesta itu hanya akan ada di oligarki Istana yang saat ini sudah berhimpun menjadi kekuatan partai politik. Ini berpotensi menjadi kejahatan demokrasi,” sambung Refly yang mantan komisaris di salah satu BUMN.
Atas kemungkinan skenario jahat ini, Refly mengimbau seluruh masyarakat sipil dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera menghilangkan presidential threshold (PT). “MK, kalau memang bersumpah bertanggung jawab memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya tidak bisa tidak menghapuskan presidential threshold,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa PKS tegas menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Baik itu perpanjangan satu periode atau perpanjangan akibat penundaan pemilu 2024.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merespons wacana penundaan pemilu serentak yang seharusnya berlangsung November 2024 ke 2027 seperti yang ramai diperbincangkan. “Tanpa ada dasar yang kuat kita tolak perpanjangan masa presiden atau perpanjangan yang lain,” tegas Ketua DPP PKS, Mardani Sera kepada wartawan, Senin (23/8/2021).
Namun demikian, PKS akan mendiskusikan lebih lanjut bila ada payung hukum yang membolehkan perpanjangan jabtan presiden. Untuk saat ini, anggota Komisi II DPR RI ini memastikan partainya istiqomah mendukung jabatan presiden cukup maksimal dua periode saja.
“Soal payung hukum ini PKS akan istiqomah untuk menjaga per lima tahun, kami akan lakukan sirkulasi kepemimpinan, cukup dua kali masa jabatan presiden,” pungkas Mardani seperti dilansir teropongmetro.com/2021/08/23. (net/pong/gel/smr)
