Pembayaran Intensif Lambat, Gubernur Gorontalo Dinilai IMM Ngawur Ajak Nakes Mogok Kerja

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Foto: kronologi.id

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Gorontalo menilai Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ngawur mengajak para tenaga kesehatan (nakes) untuk mogok kerja.

semarak.co-Ketua Cabang IMM Kabupaten Gorontalo Ismail Azis mengutip pernyataan Rusli yang memprovokasi tenaga kesehatan agar menyurat secara tertulis kepada bupati dan wali kota di bawah wilayah Provinsi Gorontalo untuk mogok kerja nakes karena alasan keterlambatan pembayaran insentif itu adalah tindakan ngawur.

Bacaan Lainnya

“Jangan ngawur Pak Gubernur. Gubernur adalah pemimpin daerah tertinggi di Gorontalo. Masalah keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan adalah tanggung jawab penuh pemerintah baik provinsi, kabupaten, dan kota,” sindir Ismail Azis seperti dilansir kronologi.id/2021/07/26.

Ismail melanjutkan bahwa, “Pernyataan Gubernur kami nilai memprovokasi tenaga kesehatan agar mogok kerja, bahkan sampai bersikukuh ingin memimpin demo. Pak Gubernur, bapak bukan aktivis.”

Kedudukan dan wewenang gubernur tidak lepas dari konsepsi pemerintahan secara keseluruhan, di mana pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara.

“Sebuah sistem pemerintahan dalam negara hanya akan berfungsi jika subsistem yang ada terintegrasi, saling mendukung, dan tidak berlawanan serta terkoordinasi dalam sistem pemerintahan berdasar UUD 1945. Ini yang seharusnya dilakukan gubernur,” tegasnya.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, lanjut Ismail, gubernur mempunyai tugas pengawasan penyelenggaraan tugas perbantuan di daerah kabupaten dan kota yang ada di wilayahnya.

“Memang gubernur bukan bawahan bupati dan wali kota. Namun, jika kemudian hari ini banyak tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, artinya pengawasan gubernur terhadap daerah patut dipertanyakan,” ucap Ismail.

Dengan kondisi daerah di tengah Covid-19, lanjut dia, gubernur diharapkan merespon keterlambatan insentif nakes dengan memberi solusi. “Sikap gubernur harusnya memberikan solusi, bukan menambah masalah. Kalau nakes benar-benar mogok kerja, lantas siapa yang bertanggung jawab atas Covid-19?” pungkasnya. (net/kro/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *