Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) dr Pandu Riono menguraikan perbedaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta. PSBB Gubernur Anies dinilai Pandu lebih baik dari PPKM Darurat.
semarak.co-Perbedaan itu ada pada wewenang kepala daerah dalam mengeksekusi kebijakan. Menurut Pandu, dirinya berkomunikasi secara rutin dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi G Sadikin dan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menyampaikan saran tentang cara penanganan pandemi Covid-19.
“Sayangnya, pengambil kebijakan itu ada di tempat lain, bukan hanya di Kemenkes dan gubernur,” kata dr Pandu dalam kanal Hersubeno Point di YouTube yang dilihat JPNN.com, pada Senin, 12 Juli 2021 – 11:09 WIB.
Waktu penerapan PSBB, kata Pandu, Gubernur Anies memegang kekuasaan lebih besar, sehingga kebijakan pengetatan bisa dijalankan. Karena itu, Pandu menganggap PSBB lebih berhasil menekan laju Covid-19.
“Waktu Pak Anies pegang PSBB itu betul bisa dijalankan. Sekarang wewenang, kan, enggak ada lagi di gubernur, tetapi di PPKM, yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan,” keluh Pandu.
Peraih gelar PhD dari Niversity of California itu memandang penanganan pandemi melalui Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) tidak efektif. Alasannya, KPC PEN hanya fokus pada pemulihan ekonomi nasional saja, sedangkan persoalan penanganan pandemi cenderung diabaikan.
“Penanganan pandeminya enggak jalan, adanya PEN saja. Makanya ini KPC PEN baiknya dibubarkan saja, sudah gagal kok. Salah satu indikasi tidak efektifnya KPC PEN ialah tidak mau mendengarkan saran-saran yang disampaikan para ahli kesehatan soal adanya lonjakan Covid-19 pasca-Lebaran,” sindirnya.
Pandu mengaku sudah memprediksi lonjakan kasus Covid-19 dengan beberapa alasan. Pertama ialah kemunculan varian Delta dari India. Kedua, perilaku abai penduduk. Ketiga, kebijakan pemerintah kurang tepat.
“Sudah jauh hari saya sampaikan akan adanya gelombang lonjakan yang sangat dahsyat. Itu saya diskusikan dengan Pak Gunadi dan Pak Anies. Kalau enggak ditekan, sekarang akan kewalahan Jakarta dan Pulau Jawa, maka ketatkanlah Pulau Jawa segera,” ujarnya.
Baik Menteri Budi maupun Gubernur Anies setuju dengan sarannya dr Pandu. Namun, kata dr Pandu, usulannya itu tidak bisa diterima oleh kalangan lain di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi sayang dr Pandu enggan menyebut langsung nama di kalangan itu.
“Saya bilang saya cemas akan terjadi seperti pola India, rumah sakit akan kolaps, banyak yang tidak bisa ditampung, banyak yang akan meninggal, kekurangan oksigen. Saya bayangkan itu kejadian India di Jakarta dan Pulau Jawa. Sekarang terbukti,” tegasnya. (esy/net//jpp/smr)
