Meningkatnya jumlah korban kasus positif Covid-19 sebulan terakhir, mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan membatasi gerak masyarakat. Setelah dulu melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kini pemerintah menerapkan yang lebih ketat, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, khususnya di Jawa dan Bali.
semarak.co-Terkait PPKM Darurat untuk mengatasi lonjakan korban Covid-19, Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk memimpin perang total melawan pandemi Covid-19.
“Kini saatnya Pak Prabowo, selaku Menhan, turun tangan memimpin perlawanan terhadap Covid. Dalam hal ini Presiden Jokowi dapat mendelegasikan wewenangnya pada Menhan sajalah,” pinta Lieus dalam rilis yang diterima redaksi semarak.co by pesan elektronik, Rabu (7/7/2021).
Menurut Lieus Covid sangat berbahaya. “Sejak Juli 2020, setahun lalu, saya sudah menyarankan agar penanganan melawan Covid-19 jangan dianggap ringan. Segera ambil tindakan serius. Utamanya dengan menunjuk Menhan Prabowo sebagai Panglima Perang Melawan Covid-19,” ujarnya.
Bahkan sejak awal penyebarannya, terang Lieus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memprediksi hal ini bisa berdampak besar bagi kemanusian dan perekonomian Indonesia. “Tapi Anies malah dibully oleh para BuzzeRp,” sindir Lieus.
Kini, tambah Lieus, Presiden Jokowi harus bertindak cepat dengan memberi mandat kepada Menhan Prabowo untuk mengerahkan segala sumber daya pertahanan negara yang dimiliki untuk menyatakan perang total melawan Covid.
Dalam situasi darurat saat ini, kata Lieus, presiden harusnya menunjuk Menhan sebagai Panglima Perang melawan Covid-19. Adanya varian baru virus corona Delta dari India yang saat ini telah pula menyebar di berbagai negara, terutama di wilayah Amerika Latin, mendesak untuk segera diantisipasi.
“Sebab itu, perang ini tidak hanya sebatas mencegah dan mengobati, tapi juga perlunya segera dilakukan kebijakan pengetatan akses masuk ke dalam negeri Indonesia. Harus diakui, saat ini akses masuk ke Indonesia sangat longgar. Kebijakan ini harus dirubah. PPKM tak akan membuahkan hasil jika akses masuk pendatang tetap saja longgar,” ujarnya.
Seperti diketahui, selama ini kebijakan pengetatan akses masuk ke Indonesia hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. Hal ini sangat disesalkan sejumlah ahli epidemiologi. Apalagi rekomendasi WHO sendiri jelas-jelas menyebut harus 14 hari.
Ditegaskan Lieus, upaya melawan Covid tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. “Ini perang total dan harus dipimpin panglima perang yang mumpuni dan dipercaya rakyat. Dan saya berkeyakinan pak Prabowo mampu memimpin perang ini,” tegas Lieus. (smr)
