Direktur Sosialisasi Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono telah mengabdi 16 tahun di lembaga anti korupsi itu, ironisnya Giri termasuk salah satu dari 75 orang pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dinyatakan Tak Memenuhi Syarat (TMS) untuk tetap bekerja di KPK.
semarak.co-Ironinya, di sela mengabdi di KPK, dia kerap mengajar Wawasan Kebangsaan di sejumlah lembaga pendidikan bagi para pejabat di negeri ini, seperti Lemhanas, Sesko AD, Sespim Polri, dan Watannas. Rekam jejaknya itulah yang mungkin membuatnya percaya diri menerima tantangan netizen berdebat dengan Ketua KPK Firli Bahuri dengan syarat.
“Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, mundur dan meletakan jabatan. Bisa gitu gak?” sindir Giri lewat akun Twitternya, seperti dilansir detikNews Sabtu, 29 Mei 2021 06:51 WIB yang di posting Muchtar Effendy dan terlansir melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Minggu (6/6/2021).
Postingan berantai itu pun mendapat respon member WAGroup. “Haahaaa prof ditest pake questioner hapalan kayak anak SD dan SMP, gak nyambung lah. Pancasila di hadapkan dengan Islam? Apanya yang perlu dihadapkan? Hanya orang keblinger dan gak faham ajaran agama yang mengadu domba,” tulis salah seorang member WAG.
“Prof ditest nya harus pake ilmu dan paradigma Pancasila baru oke. Tapi itu gak dilakukan. Begitulah kalau cara loyalitas tradisional dan feodal di budayakan di negeri ini. 🤣🤣,” demikian tulis sang member.
Harus diusut penyusun tes wawasan kebangsaan KPK yang mendeskreditkan Islam & umatnya: Masa suruh milih Pancasila atau Qur’an? Pak Wapres Bagaimana? (Postingan Prof Didin S Damanhuri)
Komentar: Kata pribasa Sunda ini namanya belegug Prof. Memalukan sungguh. Kok ada masih ada di jaman segini. Haaahaaa🤣
Jawaban:
Siapa kira-kira yg bodoh ya?
Share link yang dilengkapi respon postingan komen member WAGroup seolah gayung bersambut dengan statement pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikutip republika.co.id, Minggu (6/6/2021).
ICW menilai tidak adanya keseriusan yang ditunjukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencarian burin Harun Masiku. ICW bahkan menduga, salah satu tujuan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pengawai KPK adalah untuk mengamankan Harun Masiku.
“Sejak ditetapkan tersangka oleh KPK pada tanggal 9 Januari 2020 silam, setidaknya sudah lebih dari 500 hari lembaga antirasuah itu tak kunjung berhasil meringkus Harun Masiku,” kata peneliti ICW kepada Republika, Ahad (6/6/2021).
Bila dikaitkan dengan kondisi terkini, sambung Kurnia, akan semakin jelas dan terang benderang bahwa pimpinan KPK saat ini tidak menginginkan buronan itu diproses hukum. Betapa tidak, beberapa pegawai yang diberhentikan karena dianggap tidak lolos TWK merupakan tim pemburu Harun Masiku.
Selain itu, sudah sekian lama masuk dalam DPO, red notice pun baru dimintakan KPK kepada Interpol. Berkaca ke belakang juga sempat ada upaya dari Pimpinan KPK mengembalikan paksa penyidik perkara tersebut yakni Rossa Purbo Bekti ke Kepolisian.
“Atas dasar itu, ICW menduga TWK ini juga bertujuan untuk mengamankan Harun Masiku agar tidak diringkus oleh penyelidik maupun penyidik KPK,” ujar Kurnia.
Ketua KPK Firli Bahuri memastikan lembaganya terus melakukan perburuan terhadap tersangka buron, Harun Masiku. Dia mengatakan, polemik TWK yang terjadi saat ini tidak akan menghambat pencarian terhadap mantan politisi PDIP itu.
“Setiap perkara dikerjakan oleh tim yang bukan satu orang. Tim bekerja sesuai ketentuan dan prosedur,” kata Firli Bahuri di Jakarta, Ahad (30/5/2021). (net/rep/dtc/smr)
sumber: republika.co.id di WAGroup ANIES GUBERNUR DKI/detik.com di WAGroup Jurnalis Kemenag
