Eksistensi organisasi Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) dinilai kurang baik, terutama menyangkut langkah dan kebijakan yang diambil Ketua Umum, Tim Penyelamat Gemabudhi terpanggil untuk klarifikasi pada Ketua Umum Gemabudhi Bambang Patijaya sebelum mengambil langkah-langkah penyelamatan organisasi.
semarak.co-Ketua Tim Penyelamat Gemabudhi Rieda Irianti lantas membuat surat terbuka yang dikirim kesejumlah tokoh Tionghoa, utamanya kepada Ketum DPP Gemabudhi Bambang Patijaya. Termasuk yang diterima redaksi www.semarak.co, Kamis (18/3/2021).
Berikut bunyi lengkap surat terbuka atas nama Tim Penyelamat Gemabudhi Rieda Irianti:
Kepada Yth.
Ketua Umum DPP Gemabudhi
Sdr. Bambang Patijaya
Di
Tempat.-
Surat Terbuka
Dengan hormat.
Sehubungan dengan dinamika dan perkembangan yang kurang baik akhir-akhir ini terkait eksistensi organisasi Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi), terutama menyangkut langkah dan kebijakan yang diambil saudara Ketua Umum, maka kami merasa terpanggil untuk melakukan klarifikasi pada saudara Ketua Umum sebelum mengambil langkah-langkah bagi penyelamatan organisasi.
Sebagaimana diketahui, Gemabudhi adalah organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang dibentuk oleh 3 (tiga) Sangha dan 7 (tujuh) Majelis Agama Buddha pada tahun 1986. Organisasi ini merupakan wadah tunggal berhimpunnya generasi muda Buddhis yang salah satu fungsinya adalah menjadi organisasi kader bagi generasi muda Buddhis di Indonesia.
Selama 35 tahun usianya, Gemabudhi telah berjalan sesuai dengan azas pembentukannya tersebut dan menjadi salah satu organisasi kepemudaan yang berhimpun di dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), baik di pusat maupun di daerah.
Namun pada beberapa tahun belakangan ini, prinsip pembentukan dan garis perjuangan Gemabudhi, terutama di bawah kepemimpinan saudara Ketua Umum Bambang Patijaya, telah bergeser ke wilayah politik praktis dengan membawa-bawa Gemabudhi pada persaingan perebutan pengaruh politik yang tidak sehat, baik secara internal maupun eksternal, yang pada perkembangannya telah melemahkan semangat keberhimpunan dan perjuangan generasi muda Buddhis secara umum.
Oleh karena itu, melalui surat terbuka ini kami, atas nama Tim Penyelamat Gemabudhi mengajukan sejumlah pertanyaan pada saudara Ketua Umum untuk mendapat jawaban yang jelas dan tegas.
- Apa dasar dan alasan saudara Ketua Umum mengikutsertakan Gemabudhi menjadi bagian dari pembentukan Permabudhi yang berlawanan dengan Walubi, dan pada akhirnya menjadikan Gemabudhi sebagai organisasi yang berada di bawah payung Permabudhi? Tahukah saudara Ketua Umum bahwa Gemabudhi adalah organisasi independen yang tidak boleh berafiliasi dengan partai politik dan Ormas manapun?
- Sejak Munas Tangerang 2016, jabatan saudara Ketua Umum dan kepengurusan DPP Gemabudhi sudah lewat 25 bulan. Tapi sampai hari ini saudara Ketua Umum tidak juga menyelenggarakan Munas (Musyawarah Nasional). Hal ini menunjukkan adanya itikad kurang baik saudara Ketua Umum terhadap pelaksanaan fungsi Gemabudhi sebagai organisasi kader.
Jika alasannya Pandemic Covid-19, toh organisasi serupa seperti HMI dan PMII tetap bisa melaksanakan Kongres tanpa harus menunda-nundanya hingga lebih dari dua tahun.
Benar, AD/ART Gemabudhi memberi waktu bagi pengurus DPP yang sudah lewat masa baktinya untuk memperpanjang masa tugasnya. Tapi perpanjangan itu tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan). Itupun untuk mempersiapkan Munas. Jika lebih dari 6 bulan, maka Dewan Pembina berhak mengambil alih DPP untuk tujuan mempersiapkan Munas. Penundaan Munas hingga lebih dua tahun ini, dan saudara baru mengumumkan akan melaksanakan Munas pada September 2021 (berarti sudah 31 bulan sejak masa jabatan saudara berakhir), sekali lagi menunjukkan adanya itikad tidak baik saudara selaku Ketua Umum DPP Gemabudhi.
- AD/ART Gemabudhi tidak melarang pengurus maupun anggotanya untuk rangkap jabatan di organisasi sosial kemasyarakatan lain. Tapi Gemabudhi melarang dengan tegas pengurus dan anggotanya merangkap jabatan di organisasi politik demi menghindari konflik kepentingan. Namun sampai hari ini saudara Bambang Patijaya, selain pengurus di sejumlah Ormas, adalah Ketua Partai Golkar Bangka Belitung dan anggota DPR RI dari Partai Golkar. Itu artinya saudara Bambang sesungguhnya telah melanggar AD/ART Gemabudhi.
Oleh karena itu, melalui surat terbuka ini kami meminta saudara Bambang Patijaya untuk memilih salah satu dari dua pilihan ini; Saudara Bambang tetap menjadi Ketua Partai Golkar Bangka Belitung dan meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum Gemabudhi, atau sebaliknya saudara melepas jabatan sebagi Ketua Partai Golkar Bangka Belitung dan tetap menjadi Ketua Umum Gemabudhi.
- Sebagai senior yg ikut hadir saat pendirian Gemabudhi 14 Feb 1986 dan terpilih menjadi Bendahara Umum pertama Gemabudhi, kami meminta saudara Bambang tidak menjadikan Gemabudhi sebagai kuda tunggangan politik demi kepentingan pribadi. Kami tidak ikhlas bila Gemabudhi diseret-seret ke wilayah politik praktis demi tujuan dan ambisi pribadi. Oleh karena itu kami meminta saudara Bambang Patijaya mengundurkan diri dari Gemabudhi atau segera melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) tanpa menunggu hingga bulan September 2021.
Demikian surat terbuka ini kami buat untuk mendapat jawaban yang jelas dan lugas dari saudara Bambang Patijaya.
Jakarta, 18 Maret 2021
Metta Citena,
Tim Penyelamat Gemabudhi
Rieda Irianti
Ketua
