Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta agar relawan desa lawan COVID-19 berkolaborasi dengan satgas di masing-masing daerah.
semarak.co-Hal itu ia sampaikan saat mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri terkait perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Selasa (16//2021).
“Terkait pemetaan zona, relawan desa lawan COVID-19 kemarin kami sudah minta untuk dikonsultasikan ke satgas di tingkat masing-masing daerah agar bisa nyambung,” kata Gus Menteri, sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar seperti dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Selasa malam (16/2/2021).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, hampir semua desa di 123 kabupaten/kota di 7 provinsi Jawa-Bali sudah menerapkan PPKM. Tidak hanya itu, desa-desa juga sudah membuat posko, menyediakan ruang isolasi, menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.
“Bahkan sudah melakukan pemetaan zona penyebaran COVID-19. Karena ini sebenarnya mengulang apa yang sudah dilakukan oleh desa pada saat membentuk gerakan relawan desa lawan COVID-19 pada waktu itu,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menginstruksikan agar penggunaan dana desa 2021 digunakan sesuai dengan arahan satgas dan arahan kepala daerah. Hal itu diharapkan agar pemanfaatan dana desa bisa sinergis dengan daerah masing-masing.
“Penyaluran dana desa sudah mulai masif dan sudah kita sampaikan juga kepada Bu Menteri Keuangan agar difokuskan ke 22 ribu desa di 7 provinsi ini untuk sementara, di wilayah itu dan sampai hari ini sudah ada beberapa ribu yang sudah tersalurkan,” jelasnya.
Untuk informasi, PPKM diberlakukan di 123 kabupaten/kota di 7 provinsi, yakni, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Turut hadir dalam rapat ini Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo serta perwakilan dari Kemenkeu. (rif/smr)
